TNI AD - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Kasilistrat Pendam XII/Tpr Seminar “Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara” di Provinsi Kalbar

By 10 Aug 2012 02:59Kodam XII/Tanjungpura
images_img_Kodam12_10082012sdf

Badan Pengelola Kawasan Perbatasan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat baru-baru ini menyelenggarakan seminar tentang pengelolaan kawasan perbatasan. Kasilistrat Pendam XII/Tpr Kapten Inf Drs. Umar Affandi, MH dalam materinya menyampaikan pentingnya pemahaman sejarah hukum batas Negara bagi peserta seminar.

Untuk batas darat di pulau Borneo dan pulau Sebatik, maka pemerintah Batavia 1868 s.d 1877 menugaskan Profesor J.A.C. Oundeman, sedangkan untuk batas laut, Gubernur Jenderal Batavia Piter Mijer mengirimkan Fregat Van Doorn dengan tenaga ahli Hidro Oceanografinya yaitu Ltz.II. E.A. Vrede tahun 1905 s.d 1909 yang berpangkalan di muara Sei Sambas West Borneo, kemudian ke Sei Sebuku, keberangkatannya bersama Residen Oost en Zuiden Afdelling van Borneo.

Penentuan garis batas negara tentu juga menyangkut pendekatan kesejarahan Negara fihak, hal ini terkait dengan historisitasboundary line” itu sendiri bahwa sebagian besar adalah peninggalan “penjajah” sehingga tergantung kesepakatan dari Negara penjajah pada saat itu untuk menggunakan hukum apa ketika menentukan wilayah kekuasaannya, contoh yang menarik adalah batas di Borneo dan Sebatik berkaitan dengan “batas” kekuasaan  Belanda (Continental) dan Protectoat Inggris (Angglo). Oleh karena itu dapat dimengerti walaupun “patok” batas hilang, sesungguhnya batas Negara di Borneo tidak hilang karena ada batas Watershed yang koordinatnya telah terpaparkan disetiap lembar peta dan telah tersimpan dalam database coordinat.

Cara menentukan batas suatu Negara ada prosedur tersendiri yang harus disepakati bersama dalam forum yang secara juridis dipandang sebagai peristiwa hukum dan ada berita acaranya, serta menjadi satu dengan dokumen batas Negara, yang kemudian hari disebut sebagai sejarah hukum boundary line suatu Negara.Ketika prosedur dua hukum ini dipersandingkan, maka mau atau tidak mau harus membuka kembali peta atau dokumen MoU yang mungkin usianya sudah ratusan tahun.

Disinilah masalah hukum menjadi sangat menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan perbandingan dua hukum public Negara fihak, belum lagi parameter yang digunakan oleh kedua  penguasa pada saat  itu. Dengan demikian dari sisi hukum persoalan “boundary line”  tidak semudah dibayangkan orang awam, tetapi perlu ada keahlian khusus pemetaan secara juridis formil. Oleh karena itu perlu adanya sejumlah ahli hukum boundary line, ahli geografi, ahli oceanografi  untuk merumuskan bersama dan membantu para pihak menentukan tapal batas suatu Negara. (Pendam XII/Dispenad)

 

 

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Puspen TNI Kodam XVI/Patimura Kodam Iskandar Muda Kostrad Kodam II/Sriwijaya Dinas Penerangan Kodam XII/Tanjungpura Kodam XIV Hassanudin
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Kasilistrat Pendam XII/Tpr Seminar “Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara” di Provinsi Kalbar