TNI AD - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Satgas Pamtas Ri – Malaysia Yonif 413 Kostrad Terima Penyuluhan Hukum

images_img_Pamtas_31082012_pamtaskalimantan5

“Wilayah/daerah  yang  aman  (kondusif);  daerah  yang  intensitas  penindakan terhadap  kriminalitas   yang minim,  bukan  berarti  kriminalitas dibiarkan terjadi, tetapi  karena tingkat kesadaran hukum masyarakatnya yang  memadai dan tidak dihendaki berlangsungnya kegiatan kriminal di wilayah mereka”, menurut Pa Hukum  Satgas Yonif 413 Kostrad Letda Chk Dhion Aristha, SH pada senin (6/8).

Penegakan  hukum bukan hanya diberlakukan oleh aparat terhadap masyarakat orang per orangan maupun  kelompok, akan tetapi penegakan hukum juga diberlakukan bagi aparat itu sendiri dan pos-pos Pamtas. Sebagaimana yang terkandung dalam 10 asas KUHAP, salah satunya adalah kesamaan di muka hukum, sehingga  antara  masyarakat sipil dengan aparat tidak ada perbedaan untuk mematuhi segala aturan–aturan hukum.

Satgas  Pamtas  Yonif 413  Kostrad  selain  mengemban  tugas  pokok  melaksanakan pengamanan perbatasan dengan mengadakan patroli patok perbatasan, memiliki tugas tambahan untuk mencegah terjadinya tindak pidana/kriminalitas yang terjadi di wilayah perbatasan khususnya bila tindak pidana itu bersifat lintas batas negara. Selain itu guna mendukung  tugas  pokok  aparat  berwenang  lainnya yang masih terbatas  jumlahnya, dengan   berpedoman   pada  Pasal  7  ayat 2  huruf  b  angka  4 dan   Pasal  8  huruf b, mengamankan  wilayah  perbatasan  adalah  tugas  pokok  TNI-AD, khususnya Satgas Pamtas Yonif 413 Kostrad.

Kegiatan  penyuluhan   hukum, merupakan salah satu cara preventif guna mendukung penegakan  hukum  terhadap   seluruh prajurit agar tidak melakukan pelanggaran baik pidana  maupun  disiplin  dalam   pelaksanaannya ditujukan kepada seluruh anggota Satgas Pamtas Yonif 413 Kostrad baik di tingkat Kout  (Masatgas)  maupun pos-pos Pamtas,  dengan  catatan  pos-pos perbatasan yang  masih   mampu   dijangkau. Mengingat   medan/geografi lokasi pos yang sangat terbatas untuk dijangkau dengan pertimbangan sarana prasarana, waktu, biaya, dan  dukungan komando atas guna pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum diseluruh pos-pos perbatasan.

Dalam   pelaksanaannya,   kegiatan  penyuluhan hukum disampaikan secara  langsung  oleh   Pa Hukum  Satgas Yonif 413 Kostrad ke seluruh personel Satgas   Pamtas   Yonif 413 Kostrad baik di Masatgas maupun di pos – pos pamtas. Namun bila  tidak memungkinkan, maka kegiatan Luhkum disampaikan pada saat apel radio maupun   secara  tertulis  yang  memuat materi-materi penyuluhan hukum dan didistribusikan ke pos-pos perbatasan bersamaan dengan kegiatan Dorlog (pendorongan logistik). Materi penyuluhan hukum antara lain: administrasi keimigrasian dan pelintas batas, kepabeanan (pupuk, sembako, hewan, dsb.), illegal logging, asusila, hukum pidana (pidum dan pidsus), tindak pidana militer yang menonjol, penerapan ROE, KDT.

Dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum, sasaran yang diharapkan; selain agar pelanggaran prajurit semakin  berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali, personel yang menerima materi kegiatan penyuluhan hukum dapat menyampaikan kepada masyarakat yang berada di wilayahnya, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Kodam XII/Tanjungpura Kodam IX/Udayana Kodam V/Brawijaya Kodam Jaya Dinas Penerangan Tips Kesehatan
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Satgas Pamtas Ri – Malaysia Yonif 413 Kostrad Terima Penyuluhan Hukum