Jakarta (28/4). Dirtopad Brigjen TNI Ir. Dedy Hadria, MSc. melepas satuan tugas (Satgas) survei perbatasan negara RI-Malaysia, yakni Satgas survei Investigation, Refixation and Maintenance (IRM) dan Pra-IRM tugu batas internasional RI-Malaysia TA. 2014 pada Jumat (25/4) di lapangan apel Madittopad, Jl. Kalibaru Timur V No. 47 Jakarta Pusat. Satgas survei IRM bertugas memelihara kondisi dan keberadaan tugu-tugu batas negara RI dengan Malaysia di Pulau Kalimantan.
Dua Satgas tersebut akan bertugas di daerah perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur selama kurang lebih 60 hari berjumlah lebih dari 90an personel. Turut memperkuat Satgas tersebut 5 personel Topdam XII/Tpr.
Pengiriman Satgas survei perbatasan darat kali ini merupakan penugasan kesekian kalinya yang dilakukan personel Dittopad dalam rangka melaksanakan tugas perbantuan TNI AD kepada 2 instansi pemerintah, dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk Satgas IRM, yang dilaksanakan bersama pihak Malaysia. Dan tugas perbantuan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk Satgas Pra-IRM. Tugas perbantuan kepada instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI AD seperti disebutkan dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
Tugas perbantuan diberikan berdasarkan Surat Telegram Rahasia Rahasia Kasad Nomor STR/202/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang perintah kepada Dirtopad untuk memperbantukan personel dan peralatannya kepada Ditjen Pemerintahan Umum (PUM) Kemendagri dalam rangka survei IRM tugu batas RI-Malaysia di Sektor Barat Area Prioritas III (D-E) dari tugu D600-D700 dan Sektor Timur Area Prioritas I (A-B) dari tugu A500-A600. Survei IRM bertujuan memelihara kondisi dan keberadaan tugu-tugu batas aspek darat antara RI dengan Malaysia di Pulau Kalimantan.
Sedangkan untuk tugas perbantuan kepada BNPP berdasarkan Surat Telegram Rahasia Panglima TNI Nomor STR/112/2014 tanggal 26 Maret 2014 dan Surat Telegram Rahasia Kasad Nomor STR/224/2014 tanggal 1 April 2014. Survei Pra-IRM tidak kalah strategisnya dengan kegiatan “joint survey” IRM bersama Malaysia, karena hasil kegiatannya diperlukan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan prioritas kegiatan IRM berikutnya sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia. Dengan demikian, pihak Indonesia akan memiliki posisi tawar (bargaining position) yang cukup kuat dalam pengelolaan batas darat dengan negara tetangga.
Sejak era tahun 1970an, Dittopad telah dilibatkan dalam kegiatan survei penegasan batas darat negara di wilayah Pulau Kalimantan. Bahkan dalam organisasi penanganan batas aspek darat antar negara RI-Malaysia, Dirtopad duduk sebagai Wakil Ketua Teknik dibawah Panitia Nasional yang diketuai Sekjen Kemendagri. Personel Dittopad juga ditunjuk sebagai pelaksana utama, antara lain sebagai Co-Project Director (CPD), Chief Of Field Party (CFP), dan Team Leader bersama sejumlah anggotanya. Hasil nyata kegiatan survei penegasan selama 3 dekade berupa terpasangnya puluhan ribu patok-patok atau tugu batas berbagai type sepanjang 2.004 km garis batas darat RI-Malaysia, peta Field Plan dan Log Book hasil pengukuran demarkasi. Kesemuanya menjadi dokumen negara yang mendukung bagi pengelolaan garis batas dan wilayah perbatasan saat ini dan yang akan datang (SBC-Dittopad).
