TNI AD - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

20.000 TNI dan Polisi Amankan Pilpres di Jawa Tengah

By 08 Jul 2014 22:29Kliping
logo-tni-ad-featured-1600×900-3

SEMARANG – “Sebanyak 23.000 polisi menjamin keamanan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) pada 9 Juli nanti,” kata Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Jawa Tengah, Ajun Komisaris Besar Kartuti Sulistinah, di Semarang, Sabtu (5/7). Sementara itu, Panglima Kodam IV/Diponegoro, Mayor Jenderal Sunindyo, Minggu (6/7), memastikan ada 21.288 anggota TNI yang akan membantu polisi dalam mengamankan pipres.

Kartuti Sulitinah menjelaskan, Polda Jateng telah memetakan wilayah yang dianggap rawan menjelang hingga pascapemungutan suara pilpres

“Ada 2.650 TPS (tempat pemungutan suara) yang dianggap rawan. Wilayah-wilayah itu terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari rawan kerusuhan karena menolak hasil pilpres dan rawan konflik antarpendukung calon presiden (capres),” ujarnya.

Ia tidak menyebutkan nama-nama daerah yang dianggap rawan. Ia hanya menegaskan, polisi dibantu TNI berusaha menjaga agar semua wilayah tetap aman.

Di Jawa Tengah, ada 67.850 TPS. Polisi telah menyiapkan pola pengamanan, termasuk untuk TPS yang dianggap rawan. Di sisi lain, dalam teleconference di jajaran TNI AD yang diikuti para panglima komando daerah militer (kodam), Minggu, Kepala Staf TNI AD, Jenderal Budiman menginstruksikan kepada jajaran Kodam IV/Diponegoro untuk tidak membiarkan adanya tindak kekerasan selama tahapan krusial pelaksanaan Pilpres 2014.

“Sekecil apa pun tindak kekerasan selama pelaksanaan pilpres ini- harus ditindak tegas, tanpa tebang pilih, siapa pun pelakunya. Khusus untuk Kodam IV/Diponegoro, jangan biarkan terjadi tindak kekerasan sekecil apa pun di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” ucap Budiman.

Ia menegaskan, itu adalah instruksi langsung presiden serta Panglima TNI dalam rangka menciptakan pelaksanaan pesta demokrasi dalam suasana yang penuh kedamaian. “Oleh karena itu, segala tindakan kekerasan atau anarkistis harus ditindak tegas agar pilpres dapat berjalan tertib, lancar, dan tetap kondusif,” tuturnya.

Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen Sunindyo, meminta seluruh warga Jawa Tengah dan Yogyakarta dapat menerima apa pun hasil Pilpres 2014 dengan jiwa besar. “Semua pihak harus siap menang dan siap kalah, serta mampu mengendalikan emosi. Jangan sampai karena ketidaksiapan mental itu, wilayah Jawa Tengah dan DIY menjadi sorotan internasional,” katanya.

Zaman sekarang, ia menambahkan, semua serbamodern. “Apa yang terjadi di Jawa Tengah dan Yogyakarta bisa dengan cepat diketahui dunia internasional. Saya yakin, warga Jawa Tengah dan Yogyakarta adalah warga yang memiliki latar belakang budaya kuat, sopan santun, dan berperasaan halus. Sikap yang ‘njawani itu harus dikedepankan sehingga tidak ada kekhawatiran atas gangguan pelaksanaan pilpres,” ujarnya.

“Hingga hari tenang, belum ada pelanggaran pilpres yang menonjol di Jawa Tengah,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah, Abhan Misbah, di Semarang, Minggu. “Tidak ada pelanggaran sampai menjadi kasus pidana yang diangkat ke pengadilan. Itu berbeda dengan aat pemilihan legislatif (pileg), jumlahnya mencapai 15 pelanggaran yang dibawa ke pengadilan,” tuturnya.

Belum adanya pelanggaran yang menonjol itu, Abhan menjelaskan, diperkirakan akibat dari intensnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Jawa Tengah.

“Hingga kini, kami terus mengawasi proses pilpres. Pada masa tenang hingga pencoblosan, masih ada kemungkinan terjadi pelanggaran. Politik uang juga rentan terjadi. Kami akan memantau terus,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah, Joko Purnomo memaparkan, semua logistik pilpres sudah lengkap tersedia hingga tingkat kecamatan pada Sabtu, dalam kondisi tersegel. “Mulai hari ini (Minggu) dan besok, semua logistik itu akan disalurkan dari kecamatan ke PPS,” ucapnya.

Di sisi lain, 596.000 petugas penyelenggara pilpres sudah mendapat bimbingan teknis. Jumlah TPS ada 67.850. “Ini berkurang 10.000 dibandingkan pileg. Itu semua berkat efisiensi tenaga maupun anggaran. Kami harus mengakui, jumlah tenaga KPPS juga terbatas,” tutur Joko.

Animo masyarakat untuk mencoblos juga besar. Ada sekitar 4.300 warga yang menggunakan formulir A-5 untuk mencoblos di Semarang.

“Semua persiapan dan langkah sejauh ini lancar. Tidak ada kendala. Semoga semua berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Di kampung-kampung, tenda-tenda TPS sudah mulai didirikan. Warga memilih menggunakan jasa penyewaan sehingga tidak perlu bergotong royong membangun tenda. (Herdjoko & Sumber : Sinar Harapan)

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

20.000 TNI dan Polisi Amankan Pilpres di Jawa Tengah