Kliping

Intelijen Awasi Konsultan Asing Pilpres

Oleh 03 Jul 2014 No Comments
TNI Angkatan Darat
#TNIAD 

JAKARTA — Menteri Koordi­nator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto me­minta intelijen untuk mengawasi keberadaan konsultan asing da­lam Pilpres 2014. Konsultan asing yang bekerja sama dengan pa­sangan capres dan cawapres harus bekerja sesuai hukum yang ber­laku di Indonesia.

“Jika pihak konsultan asing melakukan tindakan melawan hukum maka akan diberikan tin­dakan,” kata Djoko sesuai rapat koordinasi pengamanan Pilpres 2014 di kantor Kementerian Polhukam, Jakarta, Rabu (2/7). Rapat dihudiri Panglima TNI Jenderal Moeldoko, KSAD TNI Jenderal Budiman, Kapolri Jenderal Sutarman, dan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Marciano Norman.

Menurut Djoko, pemerintah tak melarang pasangan capres dan cawapres mempunyai konsultan asing, sejauh mereka tidak bertin­dak di luar hukum. “Untuk (men­jamin hal) itu, pihak intelijen ha­rus mengawasi keberadaan kon­sultan asing pada masing-masingpasangan capres dan cawapres,” tegas Djoko.

Selain menugasi intelijen, pe­merintah juga berharap masyara­kat bisa bekerja sama dengan apa­rat keamanan untuk menciptakan suasana kondusif menjelang hari pencoblosan. Setiap ketidakpuasan masyarakat pada isu tertentu, hen­daknya dilaporkan kepada lem­baga berwenang.

Baca juga:  Sinergi Kodim Dan Polres Ngawi Gelar Ops PAM Suran Agung

Menko Polhukam meminta ma­syarakat menghindari tindakan anarkistis, kekerasan, atau main hakim sendiri karena justru akan merugikan masyarakat sekaligus mencederai kematangan demokra­si. Kepada aparat TNI dan Polri, Djoko mengingatkan agar mereka bersifat netral. Setiap tindakan anggota TNI/Polri aktif yang menyimpang akan kena sanksi. Be­gitu juga PNS harus netral dalam proses kampanye.

Mengenai pengamanan pilpres, Kapolri mengatakan, polisi akan menangani masalah di tempat pe­mungutan suara (TPS), termasuk saat penghitungan suara. “Kita ingin pelaksanaan pilpres berkua­litas.” (antara/c75& ed: eh ismail)

Berita Terkait

Komentar