TNI AD - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Kepala BIN: Sutiyoso Layak Gantikan Saya

By 17 Jun 2015 13:44Kliping
logo-tni-ad-featured-1600×900-3

Kepala Badan In­telijen Negara (BIN), Marciano Norman, menilai Letjen (Pum) Sutiyoso merupakan pilihan yang tepat untuk mengganti­kan jabatan di posisinya. Man­tan Gubernur DKI Jakarta dan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tersebut dianggap akan mam­pu mengatasi tantangan dina­mis intelijen ke depan.

Karena itu, Marciano Nor­man menghormati hak pre­rogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih Su­tiyoso. “Saya hormati hak prerogatif Presiden Jokowi se­laku kepala negara yang telah melalui satu proses  sangat cermat dan matang. Sutiyoso sosok yang tepat untuk men­jawab tantangan dinamis dan memberikan dukungan seop­timal mungkin kepada peme­rintah,” kata Marciano dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR di Jakarta, Senin (15/6).

Menurutnya, jika nanti ter­pilih, Sutiyoso harus melaku­kan penguatan di tubuh in­ternal BIN, mulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga meningkatan kualitas peralatan­nya. Dalam rapat kerja tersebut, Marciano juga mengatakan realisasi penyerapan anggar­an BIN tahun 2015 mencapai 42 persen. Angka tersebut ter­bilang baik untuk memenuhi kebutuhan BIN saat ini.

“Sekarang ini sudah enam bulan, saya rasa 42 persen ang­ka yang cukup baik. (Penyerapan-red) paling banyak diguna­kan untuk seluruh kegiatan BIN,” kata Marciano. Pihaknya juga telah menyampaikan anggaran 2016 kepada DPR yang disesuaikan dengan haki­kat, ancaman, dan penugasan di masa mendatang.

Sementara itu, Komisi I DPR dalam kesempatan tersebut mewacanakan pembentukan tim pengawas intelijen. Tim ini dibentuk untuk mewakili publik dalam mengawasi in­telijen agar bekerja sesuai de­ngan tugas pokok dan fungsin­ya (tupoksi) BIN. “Beriringan dengan uji kepatutan Kepala BIN yang baru nanti, Komisi I DPR juga akan mengajukan pembentukan tim pengawas intelijen,” kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Shiddiq.

Ia menjelaskan, tim pe­ngawas .bisa melakukan pe­nyelidikan manakala ditemu­kan indikasi penyimpangan berkenaan tugas pokok inteli­jen. Dasar pembentukannya. UU No 17/2011 tentang BIN dan Peraturan DPR. “Ada dua basis yang mengakomodasi. Pertama, UU No 17/2011 ten­tang BIN, lalu ada peraturan DPR,” ujarnya. Tim itu akan terdiri atas 14 anggota, ma­sing-masing dari setiap fraksi Komisi I DPR, dan empat pe­mimpin Komisi I DPR.

Sutiyoso harus melaku­kan penguatan di tubuh in­ternal BIN, mulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga rjeningkatan kualitas peralatan­nya. Dalam rapat kerja tersebut, Marciano juga mengatakan realisasi penyerapan anggar­an BIN tahun 2015 mencapai 42 persen. Angka tersebut ter­bilang baik untuk memenuhi kebutuhan BIN saat ini.

“Sekarang ini sudah enam bulan, saya rasa 42 persen ang­ka yang cukup baik. (Penyerapan-red) paling banyak diguna­kan untuk seluruh kegiatan BIN,” kata Marciano. Pihaknya juga telah menyampaikan anggaran 2016 kepada DPR yang disesuaikan dengan haki­kat, ancaman, dan penugasan di masa mendatang.

Sementara itu, Komisi I DPR dalam kesempatan tersebut mewacanakan pembentukan tim pengawas intelijen. Tim ini dibentuk untuk mewakili publik dalam mengawasi in­telijen agar bekerja sesuai de­ngan tugas pokok dan fungsin­ya (tupoksi) BIN. “Beriringan dengan uji kepatutan Kepala BIN yang baru nanti, Komisi I DPR juga akan mengajukan pembentukan tim pengawas intelijen,” kata Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Shiddiq.

Ia menjelaskan, tim pe­ngawas .bisa melakukan pe­nyelidikan manakala ditemu­kan indikasi penyimpangan berkenaan tugas pokok inteli­jen. Dasar pembentukannya. UU No 17/2011 tentang BIN dan Peraturan DPR. “Ada dua basis yang mengakomodasi. Pertama, UU No 17/2011 ten­tang BIN, lalu ada peraturan DPR,” ujarnya. Tim itu akan terdiri atas 14 anggota, ma­sing-masing dari setiap fraksi Komisi I DPR, dan empat pe­mimpin Komisi I DPR. (Sumber: HU Sinar Harapan)

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Kepala BIN: Sutiyoso Layak Gantikan Saya