TNI AD - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Menanti Panglima TNI Baru

By 16 Jun 2015 09:19Kliping
logo-tni-ad-featured-1600×900-1

Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan mengakhiri masa jabatannya pada 1 Agustus 2015 dengan demikian maka akan disiapkan pengganti bagi mantan Kepala Staf Angkatan Darat tersebut.

Presiden Joko Widodo ses­uai dengan aturan perundan­gan yang ada memiliki hak prerogratif untuk memilih Pan­glima TNI yang akan menggan­tikan Jenderal Moeldoko. Calon Panglima TNI itu akan diaju­kan ke DPR RI untuk kemudi­an mendapat persetujuan.

“Dalam waktu dekat un­tuk Panglima TNI masih dalam proses. Perlu saya sampaikan semua pertimbangan sudah masuk ke saya, ini hak pre­rogratif Presiden, kita tunggu,” kata Presiden kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/6) usai makan siang bersama.

Presiden mengatakan telah menerima berbagai masukan dan akan diperhatikan seb­agai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan nantinya.

Pada Selasa (9/6) Wakil Ket­ua DPR Fahri Hamzah menge­mukakan, Presiden Joko Wido­do mengusulkan ke DPR nama KSAD Jenderal Gatot Nurman­tyo sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurut Fahri surat dari Presiden Jokowi segera ditin­daklanjuti oleh DPR RI. “Kita bawa ke rapim, dari rapim ke bamus, lalu diputuskan bagaimana surt itu,” katanya.

Biasanya, kata Fahri, Komi­si I DPR yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper). Dia pun menegas­kan bahwa hal itu bisa saja di­lakukan pekan ini.

Sementara itu Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq men­gatakan menunggu penjelas­an Presiden Joko Widodo yang telah mengajukan nama Jen­deral Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. “Itu hak prerogatif presiden, tinggal presiden menjelaskan apa alasan dan pertimbangan­nya,” kata Mahfudz di Jakarta, Selasa (9/6).

Dia tidak mempermasalah­kan sosok calon Panglima TNI yang diajukan Presiden terse­but. Mahfudz berharap pergan­tian Panglima TNI itu tidak di­warnai kebisingan yang tidak’ perlu. “Saya harap pergantian Pan­glima TNI tidak diwarnai kebi­singan yang tidak perlu,” ujarnya.

Politisi PKS itu menjelaskan proses uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI itu menunggu penugasan dari Badan Musyawarah DPR RI

Dia menjelaskan pasca Presiden Jokowi mengirimkan-surat kepada Pimpinan DPR RI yang menunjuk Gatot sebagai calon Panglima TNI, maka Pimpinan DPR mengirimkan surat kepa­da Bamus DPR. “(Komisi I DPR RI) menunggu penugasan dari Bamus DPR RI,” ujarnya.

Sosok Gatot Nurmantyo Ke­pala Staf TNI Angkatan Da­rat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengucapkan teri­ma kasih karena dicalonk­an oleh Presiden Joko Wido­do untuk menjabat Panglima TNI, mengan tikan Jender­al Moeldoko yang akan pensi­un pada bulan Agustus men­datang. “Terima kasih, mohon doa restunya,” kata Gatot, ke­tika dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (9/6).

Jenderal TNI Gatot Nurman­tyo lahir di Tegal, Jawa Tengah 13 Maret 1960, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1982. Di TNI AD, karier Gatot terhi­tung cemerlang dengan men­duduki sejumlah jabatan strat­egis di TNI AD. Jabatan se­belum menjadi KSAD adalah Pangkostrad.

Gatot Nurmantyo adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang berpengalaman di ke­satuan infanteri baret hijau Kostrad.

Beberapa jabatan strate­gis pernah disandangnya anta­ra lain: Danrindam Jaya, Dan­rem 061/Suryakencana (2006-2007), Kasdivif 2/Kostrad (2007-2008), Dirlat Kodiklatad (2008-2009), Gubernur Akmil (2009-2010), Pangdam V/Brawijaya (2010-2011), Kom­andan Kodiklat TNI AD (2011-2013), Pangkostrad (2013-2014) dan KSAD (2014-sekarang).

Dengan segudang pengala­mannya yang lengkap dari sat­uan tempur, satuan teritori­al serta satuan pendidikan, di­harapkan Gatot dapat sema­kin membawa TNI yang saat ini sedang dalam proses mod­ernisasi alutsista besar-besa­ran menjadi TNI yang modern, tangguh dan disegani.

Sejumlah kalangan meng­harapkan sosok Panglima TNI yang menggantikan Jender­al Moeldoko memiliki kemam­puan komprehensif sehingga dapat melanjutkan apa yang telah dicapai Panglima TNI se­belumnya dan lebih baik.

“Panglima TNI yang baru nanti haruslah sosok yang dapat menjawab tantangan za­man bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Apalagi za­man globalisasi semakin berpo­tensi mengancam kedaulatan NKRI,” kata anggota Komisi I -DPR RI Sukamta di Jakarta, Selasa (9/6).

Dia menjelaskan jika bicara pertahanan, bangsa Indonesia selama 5 tahtm ke depan juga musti waspada terhadap po­tensi perang yang kini metode­nya juga sudah terus berubah secara dinamis.

Menurut dia perang tidak melulu terjadi secara kon­vensional secara simetris na­mun saat ini perang juga ter­jadi secara asimetris “assyimet-ric warfare”. “Perang dilakukan dengan menjadikan delapan aspek kehidupan astagrata se­bagai sasaran, seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, dan se­terusnya,” katanya. Tidak me­lulu pengerahan fisik secara militer.

Selain itu, ujar dia, ada per­ang proksi (proxy war-red), yai­tu musuh menggunakan pihak ketiga untuk menyerang kita. Sukamta menjelaskan target perang proxy bisa menyebab­kan disintegrasi bangsa seper­ti lepasnya salah satu wilayah dari NKRI.

Kondisi global, regional mau­pun lokal terus berubah se­cara dinamis dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Namun menurut dia setida­knya bisa melihat tren yang terjadi 5 tahun belakangan ini untuk membuat prediksi gam­baran lima tahun ke depan. “Secara global, peta ekono­mi politik sekarang cenderung multipolar,” ujarnya seperti di­kutip Antara.

Siapapun yang akan men­empati posisi Panglima TNI nantinya, akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Selain memastikan kemam­puan TNI menghadapi po­tensi gangguan keamanan baik di dalam maupun dari luar dalam bentuk konvensional dan non konvensional, pimpi­nan TNI juga dihadapkan pada tantangan meningkatkan solidi­tas dan profesionalisme praju­rit TNI. (Sumber: Pelita)

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Menanti Panglima TNI Baru