TNI AD - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Panglima Selera Istana

By 17 Jun 2015 11:58Kliping
logo-tni-ad-featured-1600×900-1

Presiden Joko Widodo memilih Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Mengabaikan desakan partai pendukung agar memakai sistember giliran.

Panglima Tentara Nasio­nal Indonesia Jenderal Moeldoko menahan bicara kalau menyinggung soal penggan­tinya. Walau Presiden Joko Widodo sudah menunjuk Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon tunggal penerus­nya, dia tetap memilih bungkam. “Jangan, nanti ada polemik,” kata Moeldoko pada Rabu pekan lalu.

Polemik tentang siapa panglima baru se­benarnya sudah muncul awal bulan ini me­nyusul masa pensiun Moeldoko yang akan jatuh pada 1 Agustus nanti. Penunjukan Ga­tot, kini Kepala Staf TNI Angkatan Darat, yang diumumkan pada Selasa sore pekan lalu tak serta-merta membuat perdebatan di publik bakal menguap.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak sepenuhnya rela menerima keputusan ini. Ganjalan masih tersisa karena par­tai pemenang Pemilihan Umum 2014 dan pengusung Jokowi itu menjagokan calon pemenang di atas kertas, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna.

Tubagus Hasanuddin, politikus PDIP di Komisi Pertahanan Dewan Perwakil­an Rakyat, mengungkapkan bahwa pe­nentuan panglima harus berdasarkan Un­dang-Undang TNI. Pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu menye­butkan jabatan panglima dapat diisi seca­ra bergantian oleh perwira tinggi aktif dari rena sebelumnya Moeldoko dari Angkatan Darat menggantikan Laksamana Agus Suhartono dari Angkatan Laut.

Sistem bergi­liran ini diyakini memunculkan kadilan berbeda dengan era Orde Baru, yang pang­limanya selalu dijabat perwira Angkatan Darat. “Arahan Ibu Ketua Umum, keputusan bergiliran seperti yang diterapkan oleh Gus Dur, beliau, lalu Pak Yudhoyono sudah benar,” ujar Hasanuddin.

Itu sebabnya partainya akan mengkri­tik pelaksanaan aturan dalam pembahas­an persetujuan calon Panglima TNI di DPR, tapi tak akan mempersoalkan pribadi Ga­kowi. Wakil Ketua Komisi Pertahanan dari partai runner-up Pemilu 2014 itu, Tantowi Yahya, meminta Jokowi menjelaskan kepa­da publik soal alasan tak menggunakan sis­tem rotasi.

Sinyal kuat bahwa Agus Supriatna bakal terpelanting dalam persaingan mempe­rebutkan tongkat komando TNI sebenar­nya sudah’muncul langsung dari Presiden Jokowi pada Senin pekan lalu. “Pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif saya,” katanya ketika ditanya apakah Agus yang bakal dipilih.

Namun sejatinya “sosialisasi” sudah di­munculkan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto pada pekan sebelumnya. Dia mengatakan Agus belum tentu menjadi Panglima TNI. Giliran tiap angkatan untuk menjadi panglima, seperti yang sudah dite­rapkan sejak masa Presiden Abdurrahman Wahid, tak wajib dilakukan Presiden. Andi mengacu pada kata “dapat” dalam aturan tadi. “Tidak ada keharusan,” ujar putra su­lung mantan Panglima Komando Daerah Militer IX/Udayana Mayor Jenderal Purna­wirawan Theo Syafei ini. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacu­narian. “Itu semua tergantung Presiden, katanya.

Pro-kontra muncul sejak itu. Dua hari ke­mudian, Menteri Koordinator Politik Hu­kum, dan Keamanan Tedjo Edhy ikut meramaikan dengan mengata­kan panglima baru harus bisa mendukung program kemaritiman yang dicanangkan Presiden Jokowi. Pendapat Tedjo mudah diartikan berpihak ke Angkatan Laut KSAD dan KSAU punya visi dan misi kePejabat tadi mengatakan Gatot dipilih karena sama-sama lulusan Akabri angkat­an 1982 dengan Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti. “Supaya tak ada gan­jalan psikologis dalam menjalankan tugas.” Sedangkan KSAU Agus dan KSAL Laksama­na Ade Supandi angkatan 1983, seangkatan dengan Wakil Kepala Polri Komisaris Jende­ral Budi Gunawan. Pertimbangan lain, Ang­katan Darat memiliki personel terbanyak dan punya struktur teritorial sampai tingkat desa. “Organisasi semacam itu tak dimiliki Angkatan taut dan Angkatan Udara.

Andi mengakui tim Sekretariat Nega­ra dan Sekretariat Kabinet memberikan masukan kepada Presiden mengenai me­kanisme pemilihan sesuai dengan Undang-Undang TNI. “Bahwa pencalonan pang­lima, termasuk penggunaan ketentuan ro­tasi antar-angkatan, merupakan hak pre­rogatif presiden,” katanya.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno lalu menyiapkan tiga alternatif surat pencalon­an, masing-masing atas nama Agus, Gatot, dan Ade Supandi, untuk dipilih Presiden.

Teten tak menjawab ketika ditanya apa­kah Agus gagal menjadi panglima kare­na pertimbangan politik, seperti kedekat­annya dengan PDIP dan Budi Gunawan. “Saya enggak pernah dengar ada pertim­bangan politis.”

Yang pasti, menurut Teten, Presiden Jo­kowi sebagai Panglima Tertinggi TNI me­milih panglima yang dinilai mampu meng­ayomi semua angkatan atau matra demi pe­ngembangan organisasi TNI serta pelaksa­naan Nawacita. Keinginan menjadikan In­donesia sebagai poros maritim dunia juga membutuhkan kerja sama dan sinergi se­mua angkatan. “Presiden melihat Pak Ga­tot mampu mengayomi semua angkatan di TNI.”  (Sumber: Majalah Tempo)

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Panglima Selera Istana