TNI AD - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Pekan Depan DPR Gelar Tes: Panglima TNI dan Kepala BIN

By 17 Jun 2015 13:44Kliping
logo-tni-ad-featured-1600×900-3

Pekan depan, DPR merencakan akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima Ten­tara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso, Selasa (9/6) lalu, DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengajuan na­ma-nama tersebut.

Ketua DPR Setya Novanto, menyatakan, pi­haknya akan segera mengadakan rapat de­ngan pimpinan fraksi-fraksi untuk membahas waktu uji kelayakan dan kepatutan. “Karena ini menjelang bulan Ramadhan, jadi kita tentu segera mungkin mengatur dengan pihak fraksi-fraksi sedemikian mungkin,” kata Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (15/6).

Novanto menjelaskan, secara prosedural, pimpinan DPR akan mengadakan rapat inter­nal terlebih dulu pada Selasa (16/6) untuk membahas kapan surat dari presiden di baca­kan di Sidang Paripurna.”Nah, tentu secara prosedur, setelah dibaca di Paripurna, maka akan dibicarakan ke dalam badan musyawa­rah dengan pimpinan-pimpinan DPR dan ju­ga dengan pimpinan-pimpinan fraksi,” kata politisi Partai Golkar itu.

Setelah rapat’di Bamus, DPR akan meneruskansurat dari presiden itu kepada Komisi I DPR sebagai dasar bagi Komisi Pertahanan itu untukmelakukan uji kelayakan dan kepa­tutan terhadap Gatot Nurmantyo dan Suti­yoso.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mem­benarkan bahwa uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI dan Ka BIN akan dilakukan pekan depan, sekitar tanggal 23-26 Juni 2015. “Kemungkinan sidang pari­purna pekan ini (surat dari presiden akan di­bacakan) dan ditindaklanjuti di Bamus atau rapat pengganti Bamus 1-2 hari setelah itu. Kami akan persiapkan mekanisme fit and pro-pertest,” kata politisi PKS itu.

Sebab, tambah Mahfudz, Komisi I masih menunggu kepastian hasil rapat di Bamus. Paling lambat, uji kelayakan dan kepatutan akan dilakukan dua pekan. “Kita tunggu saja hasil rapat Bamus,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Fraksi PPP Syai-fullah Tamliha mengatakan, Komisi I akan menggandeng Komnas HAM untuk menelu­suri rekam jejak calon Panglima TNI dan ca­lon kepala BIN. Pihaknya ingin mengetahui apakah keduacalon tersebut pernah terlibat dalam kasus pelanggaran HAM.

“Sebelum uji kepatutan dan kelayakan calon Kepala BIN dan Panglima TNI, kita ben­tuk tim klarifikasi yang melibatkan Komnas HAM. Kita ingin tahu apakah selama jadi pra­jurit, pernah melakukan pelanggaran HAM,” katanya.

Selain itu, Komisi I juga akan meminta bantuan Komisi Pemberanfasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri LHKPN yang- terakhir dise­rahkan oleh keduanya. “Kapan terakhir dila­porkan, wajar atau tidak hartanya,” katanya.

Tamliha berharap, proses seleksi calon Panglima TNI dan Kepala BIN dapat diselesai­kan di masa sidang IV ini, sehingga sebelum DPR kembali memasuki masa reses menje­lang Hari Raya Idul Fitri nanti, keduanya su­dah dapat diserahkan ke Presiden Jokowi un­tuk dilantik.

Sementara itu, dalam rapat kerja (raker) dengan Kepala BIN dan jajarannya, Senin  (15/6), Komisi I DPR mengajukan pembentukan Badan Pengawas (Bawas) BIN. Usulan ini nantinya diajukan bersamaan dengan uji kepatutan dan kelayakan calon kepala BIN, Sutiyoso.

“Komisi I akan mengajukan pembentukan tim pengawas intelijen. Peraturan DPR-nya sudah disahkan tinggal Komisi I nanti meng­usulkan nama-nama yang akan duduk di tim pengawas intelijen DPR ini,” kata Mahfudz. (Sumber: HU Suara Karya)

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Kodam II/Sriwijaya Puspen TNI Kodam V/Brawijaya Kodam IX/Udayana Kodam IV/Diponegoro Kodam XVII/Cenderawasih
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Pekan Depan DPR Gelar Tes: Panglima TNI dan Kepala BIN