TNI AD - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyerapan Gabah/Beras di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

By 26 Aug 2015 07:27Kodam XIV Hassanudin
DSC_0594

 Panglima Daerah Militer (Pangdam) VII/Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar, S.IP.,M.AP  yang diwakili Kepala Staf daerah Militer (Kasdam) VII/Wirabuana Brigjen TNI Kurnia Dewantara , memimpin rapat Koordinasi Optimalisasi Penyerapan Gabah/Beras di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam rangka mengatasi dan mencari solusi sebagai jalan keluar, bertempat  di ruang rapat Yudha II Kodam VII/Wirabuana, Selasa (25/8). Hadir dalam rapat tersebut Aster Kasdam VII/Wirabuana, Kadivre Sulselbar, Kasiter Korem 141/Toddopuli  dan 142/Tatag, para Dandim jajaran Korem 141/Toddopuli dan 142/Tatag, dan para pedagang.

Pangdam VII Wirabuana dalam amanatnya yang dibacakan Kasdam VII Wirabuana mengungkapkan, Agenda penting pemerintah saat ini adalah mewujudkan ketahanan pangan yang ditandai dengan meningkatnya produksi pertanian dan ketersediaan pangan masyarakat dalam jumlah yang cukup yang merupakan pilar utama dalam pembangunan nasional. Upaya pemerintah tersebut diwujudkan dalam sebuah langkah strategis yang lebih dikenal dengan Program Upsus.

Sehubungan dengan hal itu, dalam merealisasikan program Upsus tersebut, Pemerintah menggandeng TNI AD dengan dilaksanakannya Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama antara Kasad dengan Mentan RI tentang Kerja sama dalam program pertanian dengan mensinergikan potensi tugas, kewenangan dan program yang ada pada masing-masing institusi yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara Aster Kasad dengan Dirjen PSP Kementan RI dan Pakta Integritas antara Pangdam VII/Wrb dengan Kadistan Pertanian Provinsi se-Sulawesi serta para Dandim dengan Kadistan Kab/Kota di wilayah masing-masing. Tugas TNI dalam program tersebut adalah melaksanakan pengawalan dan pendampingan agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian sehingga berimplikasi pada meningkatnya pendapatan masyarakat petani yang bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan penduduk.

Berkaitan dengan hal itu, Pangdam menyampaikan bahwa pada tahun 2014, produksi padi untuk wilayah Sulawesi mencapai 8.508.520 Ton Gabah Kering Panen. Produksi padi wilayah Provinsi Sulut sebesar 637.927 Ton, Provinsi Sulteng sebesar 1.022.054 Ton, Provinsi Sultra sebesar  657.617 Ton, Provinsi Gorontalo sebesar 314.704 Ton, Provinsi Sulbar sebesar 449.621 Ton dan Provinsi Sulsel berhasil mencapai produksi sebesar 5.426.097 Ton sehingga mencapai surplus sebesar 2,2 juta Ton beras yang mampu menyuplai beras ke 22 Provinsi di Indonesia.

Dikatakannya pula, bahwa pada tahun 2015 ini, prediksi produksi padi untuk wilayah Sulawesi sebesar 9.072.848 Ton, Produksi wilayah Provinsi Sulut sebesar 664.282 Ton, Provinsi Sulteng sebesar 1.063.382 Ton Provinsi Sultra sebesar  696.053 Ton, Provinsi Gorontalo sebesar 305.354 Ton, Provinsi Sulbar sebesar 497.232 Ton dan Provinsi Sulsel diprediksi mencapai produksi sebesar 5.846.585 Ton sehingga diharapkan mencapai surplus sebesar 2,8 juta Ton beras yang mampu menyuplai beras ke 27 Provinsi di Indonesia.

Akan tetapi, dari pencapaian hasil produksi yang diuraikan di atas yang menggambarkan betapa berhasilnya program pertanian di wilayah Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan, sangat kontradiktif dengan kenyataan yang terjadi di lapangan khususnya ketersediaan beras secara nasional. Untuk memenuhi kebutuhan beras nasional, sepanjang tahun 2014 pemerintah menugaskan Bulog untuk mengimpor beras sebesar 500 ribu Ton.

Oleh karena itu, hal yang memaksa pemerintah untuk melaksanakan impor beras dipengaruhi tiga faktor, yakni produksi, harga, dan stok. Pada tahun 2015, pemerintah menargetkan produksi padi sebanyak 73,4 juta ton GKG sehingga untuk ketersediaan stock beras, Perum Bulog ditargetkan harus mampu menyerap beras domestik sebanyak 2 juta ton yang harus dicapai sampai dengan akhir September 2015. Untuk mencapai target tersebut, Perum Bulog telah menggandeng TNI sebagai mitra kerja dalam melaksanakan penyerapan gabah/beras dengan melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perum Bulog dan TNI dalam rangka optimalisasi penyerapan produksi gabah/beras dalam negeri.

“Target untuk penyerapan gabah/beras oleh Perum Bulog di seluruh wilayah Sulawesi pada tahun 2015 sebesar 605.000 Ton. Provinsi Sulut ditargetkan harus mampu menyerap sebesar 13.750 Ton, Provinsi Gorontalo sebesar 11.250 Ton, Provinsi Sulteng sebesar 40.000 Ton, Provinsi Sultra sebesar 40.000 Ton, Provinsi Sulsel sebesar 471.390 Ton dan Sulbar sebesar 28.610 Ton”, ungkapnya

Dari pencapaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa daya serap gabah/beras di wilayah ini masih rendah. Khusus di wilayah Prov. Sulsel dan Sulbar pencapaian tertinggi dicapai di wilayah Kodim 1404/Pinrang dengan pencapaian sebesar 38.849,51 atau 51,21 % dari target pemerintah sebesar 75.860 Ton. Sedangkan untuk pencapaian terendah di wilayah Kodim 1406/Wajo sebesar 12.089,93 Ton atau 33,42 % dari target sebesar 36.175 Ton. Hal ini menandakan bahwa untuk pencapaian target tersebut, membutuhkan keseriusan dan keikhlasan serta kerja keras dari kita semua yang hadir di tempat ini untuk bersama-sama mendukung dan membantu Bulog dalam mencapai target tersebut.

“Untuk mencapai target tersebut, perlu adanya kerjasama dan hubungan yang solid lintas sektoral, sebab tanggung jawab tersebut tidak boleh dibebankan ke satu instansi seperti Perum Bulog saja. Dalam UU No.18/2012 tentang Pangan diamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat bertanggungjawab untuk mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini dapat diartikan, bahwa dalam kegiatan penyerapan beras yang selama ini hanya dilakukan oleh Bulog sebagai perwakilan pemerintah, harus didukung dan dibantu oleh masyarakat baik TNI yang asal muasalnya dari rakyat, petani, pedagang beras dan seluruh elemen masyarakat”, ujar Pangdam.

Melihat permasalahan yang timbul tersebut, maka Kodam VII/Wrb dan Perum Bulog Divre Sulselbar serta para pedagang telah berupaya untuk mengatasi dan mencari solusi sebagai jalan keluar, melalui kegiatan rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi penyerapan gabah/beras di wilayah Sulselbar yang saat ini kita sama-sama hadiri. Saya berharap keseriusan dan kesungguhan dari peserta rapat, sehingga melahirkan ide-ide, langkah-langkah yang strategis untuk memecahkan persoalan  yang ada guna tercapainya target dari pemerintah.

Sebelum mengakhiri sambutannya Pangdam menekankan dalam rangka optimalisasi penyerapan gabah/beras oleh Bulog guna tercapainya target yang dibebankan oleh pemerintah, sebagai berikut: Kesatu; Para Dandim jajaran agar lebih mengoptimalkan dan mengintensifkan pendampingan dan pengawalan penyerapan gabah/beras kepada Bulog di wilayah masing-masing.   Kedua; Buat posko terpadu di areal lahan sawah yang akan panen guna memantau penyerapan gabah/beras oleh Bulog serta mencegah pihak lain membeli gabah/beras petani.   Ketiga; Adakan pendekatan kepada petani, Subdivre, Kansilog dan Dinas Pertanian serta instansi terkait lainnya untuk mengoptimalkan penyerapan gabah/beras.   Keempat;     Tingkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan seluruh unsur yang terlibat dalam setiap langkah dan tindakan di lapangan. Hal ini diperlukan, guna mendapatkan kesamaaan visi dan misi dalam rangka kelancaran dan kesuksesan dalam setiap kegiatan yang akan kita laksanakan. (Pendam VII/Wrb ).

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Rapat Koordinasi Optimalisasi Penyerapan Gabah/Beras di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat