Skip to main content
Berita Satuan

Menhan: Prajurit TNI Perlu Bina Wawasan Kebangsaan

Dibaca: 2 Oleh 17 Sep 2015Tidak ada komentar
TNI Angkatan Darat
#TNIAD #TNIADMengabdiDanMembangunBersamaRakyat

Men­teri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengingatkan, prajurit harus mampu membina wawas­an kebangsaan masyarakat di daerah perbatasan seperti warga yang tinggal di Pulau Laut, se­kitar 850 meter dari Pulau Sekarung, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Menhan juga ingin menjadikan rakyat memi­liki kemampuan turut memper­tahankan daerah-daerah perba­tasan.

Jika mau mempertahankan bangsa ini, tidak bisa sendirian. Prajurit harus bersama dengan rakyat, kata Ryamizard saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI di Pulau Sekarung, Rabu, 16 September 2015.

Pulau Sekarung merupakan salah satu pulau terdepan di uta­ra Indonesia yang terletak di per­batasan antara Indonesia dan Vi­etnam atau Thailand. Pulau ini menjadi pos pemantauan pra­jurit TNI untuk menangkal ma­suknya pihak asing, termasuk memantau pencurian ikan (ille­gal fishing). Sebanyak 20 prajurit TNI menjaga pulau yang berada di Laut Tiongkok Selatan.

Ryamizard mengatakan, tugas pokok tentara di daerah perba­tasan sangat berat Di pulau ter­luar inilah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di­pertaruhkan.

Jaga kedaulatan negara ada­lah harga mati dari setiap pra­jurit Kedaulatan itu berada di pundak kita, kata Ryamizard

Baca juga:  10 Pati TNI AD Laporan Korps Naik Pangkat

Ryamizard mengatakan, di da­lam sistem pertahanan, prajurit TNI adalah pos depan pertem­puran. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menhan menanyakan perlengkapan militer yang ter­sedia di pos perbatasan, seperti radio panggil dan alat komuni­kasi lainnya. Bahkan, Ryamizard menjanjikan melengkapi pos ter­sebut dengan pesawat nirawak (drone).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Asisten Operasional Ke­pala Staf Angkatan Darat (Waasops Kasad) Brigadir Jenderal Eko M mengatakan, sa­rana pendukung tugas prajurit di daerah perbatasan sangat mem­butuhkan perhatian pemerintah Selain tempat tinggal, penyedia­an listrik dan sarana komunikasi juga tidak bisa diabaikan.

Menhan pun menjanjikan akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan In­formatika, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah­an Rakyat.

Sementara itu, di Jakarta, Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Hanafi Rais mengatakan, pemerintah perlu memastikan bahwa prioritas utama adalah memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.  Menurut Hanafi, peningkatan anggaran TNI pun dapat disesuaikan untuk membantu pencapaian program bina wawasan kebangsaan tersebut.

Saya memaklumi, kegelisah­an Menteri Pertahanan memang masuk akal. Selama ini, kita belum menemukan cara paling konkret agar warga di daerah perbatasan lebih cinta dengan Tanah Air. Hal itu baik dalam tayangan yang ditonton, transak­si jual beli, dan sebagainya Untuk itu, pemerintah harus lebih memprioritaskan program-prog­ram memperbaiki kesejahteraan rakyat di daerah perbatasan, ka­ta Hanafi. (Sumber: HU Kompas)

Baca juga:  Panglima TNI : TNI Harus Siap Dengan Proyeksi Kegiatan 2018

 

Kirim Tanggapan

made with passion and dedication by Vicky Ezra Imanuel