TNI AD - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Kodam V/Brawijaya Membuka Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

By 30 Oct 2015 09:49Kodam V/Brawijaya
DSC_1678
Surabaya, Asisten Perencanaan Kodam V/Brawijaya Kolonel Kav Muslimin Fahsyah, S.E.M.Si. membuka Acara Kegiatan MonitoringPelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kotama dan Balakpus TNI AD, di Aula Makodam V/Brawijaya, Kamis (29/10).

Dalam amanatnya Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen TNI M. Erwin S. yang dibacakan Asrendam V/Brawijaya mengatakan bahwa Program Reformasi Birokrasi TNI AD pada hakekatnya adalah komitmen TNI AD untuk memposisikan secara tepat dan mengoptimalkan peran, fungsi serta tugasnya dalam hubungan antar instansi/ lembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme (KKN).
Reformasi Birokrasi TNI AD merupakan kelanjutan dari Reformasi Internal TNI AD yang dijiwai oleh paradigma baru TNI AD, sebagai suatu keputusan yang sangat penting, bukan saja bagi TNI AD tetapi juga bagi bangsa dan negara serta kepentingan nasional pada umumnya. Pada awal Tahun 2015, Kementerian PAN dan RB telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara mandiri (self assesment) yang diperoleh dari hasil monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian/Lembaga termasuk TNI AD.
Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan dalam pelaksanaan 9 bidang Reformasi Birokrasi guna melengkapi informasi dan data pada komponen pengungkit (area perubahan) yang dapat mempengaruhi pencapaian nilai pada komponen hasil yaitu pencapaian sasaran dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi TNI AD.
Adapun 8 (delapan) area perubahan untuk mencapai sasaran Reformasi Birokrasi yang meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahandiantaranya adalah: Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Aklutabilitas, Pelayanan Publik, Mint Set dan Culture Set Aparatur. Delapan area perubahan tersebut dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan Reformasi Birokrasi yang selama ini telah berjalan di lingkungan Kotama dan Balakpus TNI AD.
Dalam Amanat terakhirnya Wakil Kepala Staf Angkatan Darat menyampaikan beberapa penekanan kepada para peserta kegiatan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kotama dan Balakpus TNI AD sebagai berikut : Pertama, Personel yang terlibat dalam Organisasi Tim Pelaksana Reformasi Birokasi Kotama dan Balakpus TNI AD diharapkan dapat memberikan informasi serta data otentik yang dibutuhkan, Kedua, Pejabat di lingkungan Kotama dan Balakpus TNI AD yang ditunjuk untuk menangani Reformasi Birokrasi, disamping melaksanakan tugas pokoknya, Ketiga, Personel di lingkungan Kotama dan Balakpus TNI AD yang ditunjuk sebagai Agent of Change (agen perubahan), dan Keempat, Laksanakan koordinasi dengan baik antar staf/pejabat Kotama dan Balakpus TNI AD guna mendukung penyajian informasi serta data otentik.
 
Hadir pada acara tersebut Sahli Pangdam V/Brawijaya Bidang Hukum dan Humaniter, Irdam V/Brawijaya, para Asisten Kasdam V/Brawijaya, Kakumdam V/Brawijaya, Kainfolahtadam V/Brawijaya, para Pabandya Staf Kodam V/Brawijaya, dan Kasi Pensat Pendam V/Brawijaya.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Kodam V/Brawijaya Membuka Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi