TNI AD - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Menteri-Pemda Berkoordinasi Urus Gafatar

By 29 Jan 2016 06:16Kliping
logo-tni-ad-featured-1600×900-3

Presiden Joko Widodo meminta menteri dan pemda berkoordinasi mena­ngani mantan anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Se­jumlah daerah, saat ini menem­patkan mereka di penampungan sementara untuk dibina lalu di­pulangkan ke daerah asal.

Proses penanganan masih berjalan, biar menterinya yang koordinasi dengan masing-ma­sing pemda, kata Presiden, se­perti dikutip oleh Staf Khusus Pre­siden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, di kompleks Istana Ke­presidenan, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016.

Presiden menambahkan, pe­nanganan lanjutan eks Gafatar harus memperhatikan beragam faktor, terutama keselamatan mereka. Ia juga menyatakan, ren­cana mentransmigrasikan eks Gafatar ke Kalimantan belum menjadi keputusan final.

Menko Polhukam Luhut Pandjaitan menyatakan telah mendelegasikan tugas ke beberapa menteri. Mensos  Khofifah  Indar   Parawansa  dan  Menkes   Nila F Moeloek   diminta    bertanggungjawab  dalam  pemenuhan    logistik,    kesehatan,   serta    pembinaan  sosial.

Selain itu, Luhut berkoordi­nasi dengan Mendagri Tjahjo Kumolo agar memerintahkan pejabat pemda mengendalikan suasana di wilayah masing-ma­sing serta menjamin keselamat­an para mantan anggota Gafatar.

Polisi juga ia minta menye­lesaikan penyelidikan atas ormas ini.  Biarkan polisi menyelesai­kan tugasnya. Kita juga harus fo­kus dalam pemulihan warga, Kita bina dan beri mereka penda­laman agama, kata Luhut me­negaskan.

Sementara itu, jumlah peng­ungsi mantan anggota Gafatar yang ditampung di Bekangdam XII Tanjungpura, Pontianak, Ka­limantan Barat, terus berkurang. Dari semula mencapai sekitar 5.000 orang, kemarin tinggal sekitar 807 orang.

Kapendam XII/Tanjungpura Kolonel Infanteri Muchlis me­ngatakan, sisa pengungsi diren­canakan akan dipulangkan an­tara Jumat dan Sabtu menda­tang. Mereka akan dipulangkan menggunakan jalur laut. Saat ini kapal masih dalam perjalan­an, ujarnya.

Seperti diketahui, Bekang­dam XII/Tanjungpura menjadi pusat pengungsian mantan Ga­fatar di Kalimantan Barat (Kal­bar). Namun, pengungsi juga ada yang ditempatkan di KI-B Yonif 643 dengan jumlah yang lebih sedikit.

Wakil Gubernur DKI Djarot Saefulloh mengaku siap mene­rima kedatangan sekitar 700 eks Gafatar di Jakarta. Meski demikian, ia mengaku belum berkoor­dinasi dengan berbagai lembaga, seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Si­pil, Polri, serta Kodam Jaya.

Ia menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta akan membantu menyediakan kebutuhan logistik untuk para mantan anggota Ga­fatar. Bahkan, ia berharap segera ada dapur umum di tempat pe­nampungan. Dinas Kesehatan juga mesti segera turun tangan, katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) Hasban Ritonga mengatakan, ada 301 warga Sumut yang terdata per­nah menjadi anggota Gafatardan mereka akan dipulangkan. Namun, ada kemungkinan jum­lahnya bertambah.

Hasban mengatakan, Kota Medan menjadi kota dengan eks anggota Gafatar terbanyak, yakni berjumlah 135 orang, disusul Ko­ta Binjai sebanyak 36 orang. Me­reka masih berada di Mempawah, Kalimantan Barat, me­nunggu pemulangan.

Nantinya,    mereka      ditempat­kan   di penampungan    sementara    di kesatuan  TNI     di  sejumlah ka­bupaten/kota di Sumut. Pemilih­an lokasi tersebut, kata Hasban, dengan mempertimbangkan fa­silitas di sana. Tempat tidur su­dah ada. Baru nanti kita kirim petugas pendamping, katanya.

Mantan anggota Gafatar yang akan dipulangkan ke daerah asal di Banyumas, Jawa Tengah, ber­jumlah 16 orang. Dari jumlah ter­sebut, 11 orang dipulangkan me­lalui Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, sedangkah sisanya melalui Jakarta.

Menurut Kepala Badan Kesa­tuan Bangsa dan Politik (Bakes-bangpol) Kabupaten Banyumas Setya Rahendra, ada dua tim yang disiapkan untuk menjemput mereka. Satu ke Asrama Haji Donohudan, Boyolali, sedangkan tim lainnya ke Jakarta.

Untuk penanganan eks anggota Gafatar asal Purbaling­ga, pemkab setempat menetap­kan gedung Balai Benih Ikan di Kecamatan Kutasari sebagai tempat penampungan. Seluruh­nya, ada enam kamar dan dua ruang pertemuan, kata Pejabat Bupati Purbalingga Budi Wibowo.(Sumber: HU Republika)

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Menteri-Pemda Berkoordinasi Urus Gafatar