TNI AD - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

OKI dan Utang Sejarah

By 03 Mar 2016 11:50Kliping
logo-tni-ad-featured-1600×900-3

Pada 6-7 Maret 2016 pekan depan, Indo­nesia menjadi tuan rumah ‘5th Extraordinary Session of the Islamic Summit Conférence on the Cause of Palestine and Ai-Quds Al-Shareef,’ yang menjadi bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja  Sama Is­lam di Jakarta.

Konferensi yang berlangsung sebagai respons terhadap per­mintaan Presiden Palestina Mah­moud Abbas ini akan mengha­silkan resolusi Deklarasi Jakarta yang akan menentukan lang­kah-langkah dukungan konkret dan posisi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam isu Palestina dan Al-Quds Al-Shareef.

Di luar konteks dari konferensi itu, pertemuan ini bisa menjadi momentum yang tepat untuk membicarakan peran yang lebih maksimal dari OKI itu sendiri. Kepemimpinan OKI oleh nega­ra-negara Timur Tengah terbukti gagal menyelesaikan banyak kon­flik di antara negara-negara Is­lam. Bahkan, mereka ikut saling berkonflik satu sama lain sehing­ga yang tak jelas dari mana harus diurai. Akibatnya, legitimasi OKI dipandang sebelah mata oleh ne­gara-negara Barat. Dalam situasi seperti ini, wacana kepemimpin­an OKI di luar negara-negara Timur Tengah dapat menjadi langkah untuk mengurai benang kusut konflik dan membawanya pada solusi damai melalui dialog dan perundingan.

Pendirian OKI dideklarasikan di Maroko tahun 1969 dengan anggota 25 negara. Saat ini, jum­lah anggota 57 negara. OKI di­dirikan berdasarkan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada Piagam PBB dan HAM dengan tujuan, meningkatkan so­lidaritas Islam, kerja sama politik, ekonomi dan  sosial budaya, mendukung  perdamaian  dan ke­amanan internasional, melin­dungi tempat-tempat suci Islam, dan membantu perjuangan pem­bentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Meski masuk menjadi anggota OKI, Indonesia adalah negara yang mempunyai konstitusi se­kuler di mana urusan agama dan negara menjadi suatu yang ter­pisah. Indonesia bukanlah negara agama, yang menerapkan hukum syariah Islam menjadi fondasi negara dalam berbagai aspek ke­hidupan bernegara. Indonesia adalah negara sekuler yang menghargai nilai-nilai ketuhanan, tetapi menjalankan negara menurut konstitusi UUD 1945, bukan berbasis syariah Islam.

Islam dalam konteks Indone­sia secara historis, sosiologis dan kultural adalah Islam moderat yang inklusif dan dapat hidup bersama dengan agama dan ke­yakinan lain. Situasi Indonesia ini terus bertahan sejak zaman pe­merintahan Soekarno hingga Jokowi. Memang, radikalisasi ter­jadi dalam kelompok-kelompok kecil hingga yang ekstrem dalam bentuk terorisme, tetapi secara umum Islam moderat yang di­wakili dua ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama dan Muham­madiyah, adalah Islam mainstre­am yang paling berpengaruh.

Berbagai upaya kelompok ra­dikal dan terorisme, seperti ISIS, mengguncang tatanan Islam mo­derat boleh dikatakan gagal. Rak­yat Indonesia yang mayoritas Is­lam lebih melihat kelompok-ke­lompok ini sebagai sempalan yang merusak citra Islam sebagai agama cinta damai, agama rahmatan lil alamin.

Jika dirunut ke belakang, re­kam jejak peran Indonesia dalam OKI memang dirasa masih ter­batas, kalau tidak boleh dibilang minim. Padahal, Indonesia ne­gara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia dan mampu membuktikan bah­wa demokrasi dan Islam mempunyai nilai-nilai yang sejalan. Hal ini terjadi karena orientasi ekonomi dan politik Indonesia di zaman Orde Baru sangat dekat dengan kepentingan negara-ne­gara Barat. Politik domestik pe­merintahan Orde Baru juga me­mandang curiga berlebihan kelompok Islam politik yang dis-tigmatisasi sebagai ekstrem ka­nan dan dianggap anti Pancasila.

Islam rahmatan lil alamin

Dalam situasi dunia Islam yang dipenuhi konflik dan pe­perangan satu sama lain dan me­libatkan banyak negara Barat se­perti di Afganistan, Pakistan, Libya, dan Suriah semakin mem­buktikan bahwa Islam moderat rahmatan lil alamin yang meng­akar di Indonesia menjadi sangat relevan dan dapat ditransforma­sikan ke dalam OKI.

Makna Islam rahmatan lil alamin bahwa agama Islam adalah pembawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh alam dan bagi semua makhluk hidup di muka bumi tanpa terkecuali. Islam rahmatanlil alamin tak mengajarkan permusuhan dan perpecahan, tetapi persaudaraan (ukuwah), mengasihi (rahman) dan menyayangi (rahim). Dalam konteks lebih luas, perbedaan yang ada dalam Islam bukanlah untuk diperuncing, tetapi menjadi sebuah kekuatan bersama untuk kemajuan bangsa.

Dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, April 2015, Presiden Jokowi berkesempatan membuat forum dengan nega­ra-negara OKI. Dalam pertemu­an tersebut, Presiden mengusul­kan dibentuknya suatu contapt group dalam OKI yang menyu­arakan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Pada September 2015, ga­gasan ini kembali disampaikan saat Presiden bertemu di Arab Saudi dengan Sekjen OKI Iyad Madani. Sekjen OKI menyatakan Indonesia merupakan contoh an­tara demokrasi dan Islam dapat berjalan bersama-sama.

Gagasan Presiden Jokowi mentransformasikan Islam rah­matan lil alamin Indonesia ke dalam OKI tampaknya semakin relevan dengan kondisi internal negara Islam yang tercabik-cabik dan relasi yang buruk dengan negara-negara Barat di antara be­berapa negara anggota. Gagasan ini sejalan dengan Mecca Declaration dalam KTT Luar Biasa OKI ketiga di Mekkah, Arab Sau­di, yang mencantumkan prin­sip-prinsip demokrasi, good governance, pemajuan HAM, serta hak-hak perempuan dalam pi­agam baru OKI. Isu-isu itu oleh Barat dianggap kelemahan ne­gara-negara Islam. Dalam praktik memang prinsip-prinsip ini be­lum dijalankan sepenuhnya di sejumlah negara anggota OKI ka­rena ada kecurigaan nilai-nilai itu adalah internalisasi nilai-nilai Barat (liberal) ke dalam negara Islam, bukan sebagai prinsip uni­versal yang juga hagian internal dari nilai-nilai Islam itu sendiri.

Peran yang juga dapat diambil lebih strategis oleh Indonesia adalah menjadi mediator berba­gai konflik dan peperangan di negara-negara Islam. Sejauh ini, kepentingan negara-negara Barat dan Rusia tampaknya lebih mengambil inisiatif, sedangkan negara-negara Islam lebih tam­pak mengekor di belakangnya. Indonesia bisa mendorong OKI untuk tidak dalam posisi inferior menghadapi kepentingan Barat dan memediasi berbagai konflik di antara negara-negara anggo­tanya Posisi Indonesia menjadi penting dalam OKI karena di­anggap dapat menjadi  jembatan  antara  Barat dan  Islam yang se­panjang sejarah selalu penuh konflik dan curiga Indonesia di­anggap Barat dan negara Islam berhasil memadukan nilai de­mokrasi Barat dengan nilai-nilai Islami rahmatan lil alamin.

Usulan agar Islam rahmatan lil alamin yang sukses dijalankan di Indonesia diinternalisasi ke da­lam OKI, selain dapat dukungan dari Sekjen OKI, juga didukung beberapa negara Timur Tengah lain, seperti Sudan dan Mesir. Momentum ini menjadi pintu masuk agar Indonesia lebih mengambil peran kepemimpinan dalam OKI dalam berbagai isu strategis dan jalan ideologis bagi OKI ke depan.

Dukungan kemerdekaan Palestina

Dalam pidato pembukaan KAA di Bandung, April 2015, Pre­siden Jokowi secara lantang me­nyatakan, Kita dan dunia masih berutang kepada rakyat Pales­tina Dunia tidak berdaya me­nyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Kita tidak boleh ber­paling dari penderitaan rakyat Palestina Kita harus mendukung sebuah negara Palestina yang merdeka. Dalam mendukung kemerdekaan Palestina, Indone­sia berpegang pada Nawacita se­bagai pedoman strateginya, ter­utama butir mengintensifkan proses dialog antar peradaban dan tata aturannya dan pe­laksanaan diplomasi Indonesia dalam penanganan konflik di Timur Tengah.

Presiden Jokowi memasukkan dukungan bagi kemerdekaan Pa­lestina sebagai salah satu tujuan utama di peringatan KAA 2015 dan menghasilkan dokumen Deklarasi Palestina yang dise­tujui 32 kepala negara yang hadir.

Deklarasi Palestina menyatakan pengakuan atas kedaulatan dan kemerdekaan Palestina dengan Jerusalem Timur sebagai ibu ko­ta, berdasarkan batas-batas wi­layah pada 4 Juni 1967 dan re­solusi PBB yang relevan, serta solusi pendirian dua negara Ter­penting, deklarasi ini juga mem­berikan diikungan penuh kepada Palestina sebagai anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selain pengakuan politik pada pendirian negara Palestina In­donesia juga terlibat dalam kon­sorsium antarnegara untuk me­majukan pembangunan di Pa­lestina Pada awal Maret 2014, Indonesia menyelenggarakan konferensi kerja sama negara-ne­gara Asia Timur dan Asia Tengga­ra untuk Pembangunan Palestina (CEAPAD) kedua di Jakarta yang dihadiri PM Palestina Rami Hamdallah, Menlu Palestina Riyad Malki, Menlu Afrika Selatan Maite Nkoana Mashabane, Men­lu Jepang Fumio Kiahida, perwakilan negara-negara Asia tenggara, 13 negara pemantau, dan lima organisasi internasio­nal. Indonesia memberikan ban­tuan kepada Palestina dalam lima sektor; infrastruktur, informasi dan teknologi komunikasi, pa­riwisata, manufaktur, dan per­tanian. Total bantuan Indonesia di semua sektor itu tak kurang dari 1 juta dollar AS.

Di luar deklarasi itu, Presiden juga terus mengupayakan cara memperkuat relasi bilateral antara Pemerintah RI dan Palestina. Pada pertemuan Jokowi-Rami Hamdallah juga kembali ditegaskan komitmen membangun kantor konsulat di Ramallah, Palestina. Selama ini, urusan Indonesia-Palestina ditangani KBRI di Amman, Jordania, atau di Kairo, Mesir. Pecsoalannya, untuk membangun konsulat harus berhubungan dengan Pemerintah Israel, tetapi Indonesia tak punya hubungan diplomatik.

Dukungan Indonesia pada kemerdekaan Palestina dalam berbagai bidang menunjukkan bahwa persoalan Palestina adalah ‘utang historis’ Indonesia dan negara-negara Islam yang belum dibayar lunas. Melihat situasi di Timur Tengah yang semakin rumit, dukungan pada kemerdekaan Palestina harus tetap dikawal   agar   tidak   tenggelam   dalam    isu  konflik  yang  semakin  parah  di Timur Tengah.  (Sumber: HU Kompas)

EKO SULISTYO Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi pada Kantor Staf Presiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Dinas Penerangan Kodam XII/Tanjungpura Kodam Iskandar Muda Kodam V/Brawijaya Kodam XVI/Patimura Tips Kesehatan
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

OKI dan Utang Sejarah