TNI AD - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Prajurit Wanita TNI: Kartini Masa Kini Dengan Multi Peran

By 21 Apr 2016 09:08Artikel
WhatsApp Image 2016-10-10 at 12.59.18(1)

Oleh: Brigjen TNI Susi Arlian Indra Dewi, S.H M.H*

Bukan mawar penghias taman tetapi melati pagar bangsa…

Peran seorang prajurit wanita di dalam organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhasil menyentuh aspek-aspek historis, kultur-budaya, sosial dan politik yang berlaku di dalam negara Indonesia. Keberadaan wanita di dalam institusi militer di Indonesia menunjukkan wujud apresiasi sosial dan pengakuan publik atas peran wanita, khususnya korps wanita TNI, dalam setiap strata dan jenis pekerjaan yang ada di republik ini. Wanita Indonesia berhasil meraih kesetaraan gender atas upaya dan jerih payah generasi perempuan yang ada saat ini maupun para pendahulunya yang mendirikan organisasi-organisasi kewanitaan di dalam kemajemukan lingkungan masyarakat Indonesia. Pengakuan atas kesetaraan gender wanita Indonesia diraih melalui perjuangan dan harus senantiasa ditunjukkan dalam bentuk peran aktif setiap perempuan mulai dari lingkungan terkecil keluarga sampai dengan lingkup nasional-internasional dalam bentuk peran sosial politik.

Landasan historis peran wanita Indonesia diawali oleh Raden Adjeng Kartini. Inisiatif dan pemikirannya pada era tersebut menunjukkan bahwa wanita di Indonesia mampu untuk setara dengan kaum laki-laki. Keinginan untuk lepas dari belenggu adat istiadat Jawa serta kebebasan untuk bersekolah merupakan sebagian kecil dari gambaran penderitaan seluruh wanita pribumi yang R.A. Kartini perjuangkan. Kondisi yang dialaminya hanyalah sekelumit contoh dari permasalahan sosial yang berlaku di pelosok Nusantara pada jaman tersebut disebabkan oleh sistem sosial patriarki. Kegemaran membaca dan korespondensi R.A. Kartini, memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas tentang kemajuan berpikir perempuan Eropa. Melalui tukar pikiran dan pendapat dengan para sahabat penanya di Belanda, R.A. Kartini menyadari rendahnya status sosial dan martabat perempuan bumiputera. Usaha R.A. Kartini untuk mengangkat derajat kaum wanita Indonesia baru membuahkan hasil ketika usaha mendirikan sekolah wanita telah mendapatkan ijin dari sang suami, K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat, Bupati Rembang tahun 1903.

Namun kodrat R.A. Kartini sebagai wanita jugalah yang menghambat cita-cita mulianya. Setelah menikah dengan Bupati Rembang, rutinitas korespondensi R.A. Kartini berkurang karena kondisi hamil. Terbatasnya sarana kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan membuatnya jatuh sakit dan berujung dengan meninggalnya R.A. Kartini pada usia 25 tahun, setelah empat hari kelahiran sang putra sulung, Soesalit Djojoadhiningrat. Akan tetapi sepeninggal Kartini, semangat dan tulisan-tulisan Kartini justru semakin berkembang seiring dengan meluasnya sekolah-sekolah wanita yang didirikan oleh Yayasan Kartini melalui Politik Etis (balas budi) keluarga Van Deventer. Inspirasi Raden Adjeng Kartini dan kumpulan bukunya mendapatkan atensi masyarakat Indonesia dan dunia sehingga mampu mengangkat martabat wanita untuk sejajar dengan kaum pria di Indonesia. Dan semangat inilah yang dihembuskan kepada prajurit-prajurit wanita di militer Indonesia untuk dapat berperan dalam organisasi yang didominasi oleh laki-laki dengan segenap aspek maskulinitasnya.

Dengan gema emansipasi wanita dan kesetaraan gender yang berkembang saat ini, keberadaan kaum perempuan di dunia militer mampu mempengaruhi kultur budaya umum masyarakat Indonesia. Pandangan bahwa wanita harus mengikuti kodratnya untuk melakukan pekerjaan domestik mulai memudar. Mengandung, melahirkan, menyusui sampai dengan membesarkan anak merupakan pekerjaan domestik yang secara budaya lama dilakukan sebagai “satu-satunya” pekerjaan seorang wanita dewasa. Hal tersebut semakin tertutup dengan arus globalisasi yang menuntut setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, untuk memiliki pekerjaan dan kehidupan yang layak demi kesejahteraan keluarganya. Wanita Indonesia dengan kemampuan intelektualnya mampu untuk bekerja dan berpenghasilan dalam segala bentuk lingkungan sosial maupun pekerjaan, termasuk lingkungan kerja se-ekstrim militer sekalipun.

Sama seperti dengan R.A. Kartini, prajurit-prajurit wanita tentunya tidak lepas dari kodratnya sebagai seorang ibu dan istri. Tekanan sosial cenderung menyudutkan wanita, terutama yang memiliki karier dan pekerjaan yang layak, ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangganya. Kegagalan membina keharmonisan suami-istri ataupun kesalahan dalam mendidik anak, tidak pernah dibebankan secara sosial kepada sang suami yang memang berpredikat sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Kentalnya kultur patrilineal ini diperkuat dengan dogma agama serta warisan adat istiadat yang berlaku disebagian besar wilayah Nusantara. Hal ini menuntut para wanita TNI untuk senantiasa dapat menyeimbangkan perannya sebagai prajurit, pendamping suami maupun ibu bagi generasi penerus bangsa. Tidak hanya mampu bersaing dengan kaum pria di dalam TNI sendiri, tetapi juga berperan sebagai istri dan ibu yang melaksanakan manajemen keluarga sehingga mampu menepis tekanan sosial dari lingkungan disekitarnya. Dari kondisi sosial budaya ini, tentunya kesetaraan gender yang ingin diraih oleh wanita TNI tidak serta merta diperoleh dari reputasi senior, rekomendasi atasan maupun latar belakang pendahulunya. Namun berdasarkan kerja keras dan karya nyata yang dimulai dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun lingkungan profesinya.

Untuk mendapatkan pengakuan dan apresiasi publik secara luas, peran Wanita TNI tidak terhenti pada lingkup institusi militer. Terdapat 13 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (K/LPNK) yang dapat menjadi kelanjutan karier bagi Korps Wanita TNI di level pemerintahan pusat. Jabatan strategis pada tataran instansi pemerintah tersebut tidak lepas dari arus percaturan politik yang senantiasa dapat berdampak pada copotnya jabatan ketika tidak memenuhi kompetensi yang digariskan. Demikian pula dengan pengisian jabatan tinggi pada level tersebut menuntut kualifikasi, pendidikan, rekam jejak dan integritas individu yang dapat dipertanggungjawabkan. Penempatan 9 orang Wanita TNI sebagai Perwira Tinggi pada level K/LPNK membuktikan bahwa peran korps Wanita TNI telah mendapatkan pengakuan secara politis pada tingkat nasional. Ekspektasi terhadap aspek intelektualitas, profesionalitas dan karakter prajurit wanita pada tataran politik seperti ini tidak akan membedakan latar belakang pekerjaan, pendidikan dan sebagainya, termasuk jenis kelamin. Semuanya diperlakukan sama.

Disinilah wanita Indonesia harus memahami pengertian kesetaraan gender. Kondisi perlakuan yang sama antara pria dan wanita dimata hukum serta kualitas hidup hanyalah lapisan luar dari arti besar kesetaraan gender. Karena di dalamnya juga terdapat sejarah perjuangan yang panjang kaum wanita Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan yang pada era tersebut bertentangan dengan kultur budaya patriarki yang terbungkus erat dengan norma agama. Oleh karenanya pengakuan kesetaraan gender merupakan kerja keras multiperan wanita di Indonesia mulai dari lingkungan keluarga sampai dengan level pemerintahan. Dan ini merupakan suatu predikat yang senantiasa dijawab dengan karya nyata dan usaha yang tidak pernah berhenti. Bukan sekedar untuk mencari nafkah dan profesi semata namun juga untuk membangun bangsa secara merata. Peran wanita Indonesia dibutuhkan untuk meningkatkan perputaran roda ekonomi negara. Dengan manajemen SDM yang tepat, keterlibatan aktif wanita Indonesia akan meningkatkan angkatan kerja. Bukan sekedar lapangan pekerjaan domestik namun pekerjaan publik yang benar-benar meningkatkan martabat wanita untuk sama rata dengan pria. Sehingga pada akhirnya, semangat R.A. Kartini akan terwujud dan bergulir sepanjang masa.

*Penulis adalah Asdep Koord. Hukum Internasional Kemenkopolhukam

Join the discussion One Comment

  • Meja365 says:

    Untuk mendapatkan pengakuan dan apresiasi publik secara luas, peran Wanita TNI tidak terhenti pada lingkup institusi militer. Terdapat 13 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (K/LPNK) yang dapat menjadi kelanjutan karier bagi Korps Wanita TNI di level pemerintahan pusat. Jabatan strategis pada tataran instansi pemerintah tersebut tidak lepas dari arus percaturan politik yang senantiasa dapat berdampak pada copotnya jabatan ketika tidak memenuhi kompetensi yang digariskan. Demikian pula dengan pengisian jabatan tinggi pada level tersebut menuntut kualifikasi, pendidikan, rekam jejak dan integritas individu yang dapat dipertanggungjawabkan. Penempatan 9 orang Wanita TNI sebagai Perwira Tinggi pada level K/LPNK membuktikan bahwa peran korps Wanita TNI telah mendapatkan pengakuan secara politis pada tingkat nasional. Ekspektasi terhadap aspek intelektualitas, profesionalitas dan karakter prajurit wanita pada tataran politik seperti ini tidak akan membedakan latar belakang pekerjaan, pendidikan dan sebagainya, termasuk jenis kelamin. Semuanya diperlakukan sama

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Prajurit Wanita TNI: Kartini Masa Kini Dengan Multi Peran