TNI AD - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Rembuk Nasional Kemaritiman dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

By 16 Sep 2017 18:37Berita Satuan
6a

TNI AD – Maluku. Rembuk Nasional 2017 yang membahas tentang Kemaritiman dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan usai digelar di Aula Rektorat Kampus Unpatti dipimpin oleh prof. Dominggus Malle, S.Pt,M.Sc selaku Ketua lembaga penilitian dan pengabdian Kepada Masyarakat Kampus Unpatti, Jumat (15/9/2017).

Rembuk Nasional yang mengusung tema “Rembuk Nasional 2017 Membangun Untuk Kesejahteraan Rakyat” menghadirkan narasumber dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Maluku, Pusat Studi Maritim Universitas Pattimura dan Kodam XVI/Pattimura.

Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Doni Monardo turut hadir dan menjadi pemateri pada Rembuk Nasional yang diadakan kali ini. Acara dibuka dengan sambutan prof. Dr. M.J. Sapteno, S.H, M.Hum Rektor Unpatti dan Dr. Firdaus Ali, M.Sc.

Dalam sambutannya Sapteno mengatakan, Kemaritiman dan kelautan adalah dua hal yg berbeda tetapi terkait satu sama lain, kemaritiman di atas air sedangkan kelautan dan perikanan dibawah laut.

Dalam rembuk nasional ini membahas kebijakan nasional tentang aspek perikanan dan kelautan yang dibangun dari pinggiran sesuai dengan program Nawacita Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo. Untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil antara lain pengembanganan data tentang sumber maritim dan kelautan keberlanjutan secara akurat agar mimpi untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dan Maluku sebagai lumbung perikanan dapat terwujud.

Sedangkan Firdaus dalam sambutannya mengatakan rembuk nasional diadakan berdasarkan permintaan Presiden dalam rangka mewujudkan janji politik yang sudah disampaikan dengan melihat kekurangan dari kinerja pemerintah pusat. Kehadiran rembuk nasional ini diharapkan dapat mencari solusi terhadap permasalahn-permasalahan yang berkaitan dengan percepatan pembangunan dalam bidang kemaritiman dan Kelautan setelah itu hasilnya akan dilaporkan ke Pemerintah Pusat.

Meskipun Indonesia termasuk dalam tiga Negara yang dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi hingga 5%, kesulitan menjangkau daerah pinggiran dan konektifitas untuk memindahkan sumber daya alam dari satu tempat ke tempat yang lain masih menjadi kendala.

Pangdam XVI/Pattimura dalam paparannya menjelaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menguasai samudra atau perairan laut yang luas karena laut memiliki potensi, peran dan fungsi strategis bagi kepentingan negara, negara Indonesia merupakan negara kepulauan dimana laut menjadi pengikat dan pemersatunya sehingga laut memiliki kepentingan strategis.

“Kehidupan ekonomi Indonesia sebagian berasal dari sumber daya maritim dan hasil perdagangan melalui laut meski saat ini Indonesia berada di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia sebagai titik tumpu dua samudera”, ujar Pangdam.

Lebih lanjut Pangdam menjelaskan terdapat lima pilar poros visi kemaritiman pemerintah Indonesia yaitu membangun kembali budaya maritim, menjaga dan mengelola kembali sumber daya alam, pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim, kemampuan diplomasi maritim untuk kepentingan nasional dan memperkuat pertahanan maritim. Tugas pokok TNI khususnya Kodam XVI/Pattimura sendiri dalam UU No. 34 Th 2004 adalah OMSP melalui 14 tugas diantarannya membantu tugas pemerintahan di daerah (pasal 7 ayat 2b point 9) selaras dengan Nawacita Presiden RI yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Salah satunya yaitu dengan Program Emas Biru dan Emas Hijau.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan Prov. Maluku Dr. Ir. Romelus Far Far, M.Si, dalam paparannya menjelaskan terdapat banyak lokasi yang menjadi lumbung Ikan nasional di wilayah Maluku dan databasenya sudah ada di Unpatti. Untuk itu Pemda seharusnya dapat menentukan sentral perikanan terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan gugus kepulauan. Anggaran program yang ada di pusat seharusnya diberikan kepada daerah tidak hanya tersimpan di pusat saja. (Pendam16)

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Rembuk Nasional Kemaritiman dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan