TNI AD - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Kasad: Pengadaan Barang dan Jasa Harus Dapat Dipertanggung jawabkan

By 07 Feb 2018 February 15th, 2018 Dinas Penerangan
WhatsApp_Image_2018-02-07_at_16.07.48

TNI AD – Jakarta. TNI Angkatan Darat yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari satuan jajaran Angkatan Darat bersama mitra penyedia barang menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2018, bertempat di Aula Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Mabesad Jakarta, Rabu, (7/2/2018).

WhatsApp_Image_2018-02-07_at_16.07.49

Penandatanganan kontrak disaksikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono, didampingi Wakasad, Irjenad dan para Asisten Kasad.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Angkatan Darat merupakan salah satu siklus kegiatan dari pembinaan materiil yang mempunyai peran penting dalam menjamin ketersediaan materiil/bekal dalam kualitas, kuantitas, waktu, kondisi dan kemampuan yang tepat dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok TNI AD.

WhatsApp_Image_2018-02-07_at_16.10.36Dalam amanatnya Kasad mengatakan, pelaksanaan launching pengadaan barang dan jasa di lingkungan Angkatan Darat berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden RI 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Selain itu, kegiatan ini merupakan penjabaran dari kebijakan Presiden dan Panglima TNI, dimana pelaksanaan kegiatan dilakukan secara transparan, akuntabel dan tertib administrasi serta akan senantiasa dievaluasi secara berkelanjutan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi,”ujarnya.

Kasad menegaskan, semangat yang diusung TNI AD dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pada dasarnya telah selaras dengan apa yang menjadi penekanan Panglima TNI, dimana prosesnya harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan terkait.

“Dengan adanya permasalahan yang sering berulang, saya minta agar pihak atau tim yang ditunjuk dalam proses pengadaan melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal, serta laporan kemajuan yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun fisiknya,” tegas Kasad.

Jenderal TNI Mulyono mengharapakan, mitra pengadaan barang dan jasa agar memiliki komitmen terhadap hal-hal yang tertuang dalam kontrak serta berterus- terang apabila ada kendala yang dihadapi, sehingga dapat dilakukan upaya penyelesaiannya secara cepat dan tepat.

Lebih lanjut disampaikan, total nilai pengadaan barang dan jasa TNI AD tahun 2018 ini sebesar Rp. 9,4 triliun, dengan rincian Rp. 5,5 triliun untuk belanja barang, dan Rp. 3,9 triliun untuk belanja modal. “Jumlah paket yang di _launching_ tahun ini sejumlah 178 paket dengan nilai sebesar Rp. 1,6 triliun,”sambungnya.

Kasad menegaskan, dalam pengadaan barang dan jasa ini sistemnya dilaksanakan swakelola satuan dan pengadaan oleh mitra penyedia. Di tingkat pusat, pengadaan barang dan jasa dilaksanakan oleh Mabesad dan Badan Pelaksana Pusat, sedangkan di tingkat daerah oleh Komando Utama jajaran Angkatan Darat.

Kasad mengungkapkan, TNI AD juga menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk pengadaan barang dan jasa non Alutsista di satuan kerja di jajaran TNI AD.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung percepatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, tepat waktu, tanpa mengabaikan kualitas maupun kuantitas serta tidak mengalami lintas tahun, sehingga dapat mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI pada Laporan Keuangan Kemhan/TNI,”tuturnya.(Dispenad)

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Kasad: Pengadaan Barang dan Jasa Harus Dapat Dipertanggung jawabkan