JAKARTA,tniad.mil.id – TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), menurut Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa dilaksanakan untuk membantu percepatan pembangunan desa yang berada di daerah tertinggal dan terpencil.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Candra Wijaya, dalam rilis tertulisnya di Jakarta, Kamis (20/6/2019).
Diungkapkan Kadispenad, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan TMMD 105 yang akan berlangsung pada triwulan III tahun 2019, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Menteri Sosial RI (Mensos) RI Agus Gumiwang membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bersama dengan Kementerian Sosial RI dan berbagai unsur pemerintah daerah serta satuan jajaran TNI AD yang terkait.
“TMMD 105 merupakan program berkelanjutan dan berkesinambungan yang dilaksanakan secera sinergis dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian atau Lembaga bersama dengan Pemerintah Daerah (Pemda),”ujar Brigjen TNI Candra.
“Sebelumnya, di bulan April sampai Mei 2019, kita telah melaksanakan TMMD 104 di 50 wilayah. Jadi program ini rutin setahun tiga kali di 50 desa dengan katagori tertinggal dan terpencil,” imbuhnya.
Dikatakan Candra, dalam setiap TMMD, dikarenakan penyelenggaranya lintas sektoral, maka untuk mendukung keterpaduan dan optimalisasi kegiatan, dalam TMMD diperlukan adanya sinergi antar lembaga atau institusi yang erat dan sesuai dengan tataran kewenangannya.
“Sebagaimana disampaikan Kasad, TMMD merupakan kegiatan yang dapat dikatakan mulia dan sangat membantu pemerintah dalam melakukan percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayah-wilayah yang tertinggal dan terisolir,” tegasnya.
“Bagaimana tidak, dengan adanya TMMD maka dalam setiap tahun, dapat dilakukan pembangunan di 150 desa yang mengalami kesulitan dalam hal akses pembangunan.
Untuk diketahui, berdasarkan Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2019, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dari 69.447 desa yang sudah melakukan pengukuran terdapat 6.856 desa (9,87%) status desa sangat tertinggal, dan 27.156 desa (39,10%) sesa tertinggal.
“Memang 150 desa per tahun yang kita bantu mungkin tidak terlalu banyak, karena itu juga pada dasarnya dihadapkan dengan ketersediaan SDM maupun anggaran, baik dari TNI, pemerintah dan Pemda,”tegasnya.
“Sehingga dalam penunjukkannya pun dilakukan berdasarkan skala prioritas dan penilaian yang berjenjang. Tapi setidaknya, apa yang dilakukan oleh TNI dalam hal ini TNI AD sebagai bentuk kontribusi terhadap pemerintah maupun rakyat,”imbuh Candra.
Namun demikian, menurut Candra, selain program TMMD di 50 wilayah, satuan jajaran TNI AD yang tidak melaksanakan program TMMD juga pada dasarnya melakukan hal serupa.
“Sifanya imbangan dan ini pun tetap di koordinasikan dengan Pemda sebagai penanggungjawab program pembangunan masyarakat atau wilayah. Baik TMMD maupun kegiatan imbangan juga pada dasarnya dilakukan untuk mendukung pembangunan fisik dan non fisik,”tandasnya.
“Oleh karennya, pada kesempatan ini, berbagai pihak melaksanakan rapat koordinasi teknis sekaligus untuk menjalin komunikasi dan membangun komitmen serta menyatukan visi, misi serta ide, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”tambah Candra.
Untuk Rakernis yang dihadiri Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman dan pejabat utama TNI AD ini, menurut Candra, Rakernis mengambil tema “Bersama TMMD Membangun untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat” , kali ini dilaksanakan dengan cara yang berbeda dibanding dengan sebelumnya, yaitu melalui _video conference._
“Selain untuk menguji jaringan komunikasi yang digelar TNI AD, juga agar kegiatan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, serta tetap menjamin kesiapan operasional satuan masing-masing,”terang Candra.
Lebih lanjut disampaikannya, sebagaimana tema kegiatan dan komitmen yang disampaikan Mensos, pada TMMD 105, TNI AD siap membantu untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan melalui berbagai program kesejahteraan sosial.
“Yaitu dengan meningkatkan akses penduduk miskin dan rentan terhadap layanan perlindungan sosial serta meningkatkan produktivitas sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan,”pungkasnya. (Dispenad)
