Polri telah memeriksa sedikitnya 40 orang yang diduga terkait dengan kasus pembakaran rumah ibadah di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), pada Selasa, tanggal 13 Oktober 2015. Masyarakat mendesak agar kasus ini diusut cepat dan tuntas sehingga tidak meluas.
Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti Badrodin menegaskan akan menindak tegas para pelaku. Ada 40 orang telah dimintai keterangan.Sementara identitas pelakupenembakan telah diketahuidansedang dikejar, kata Kapolri saat mengunjungi lokasi pembakaran rumah ibadah di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, kemarin.
Kapolri meminta warga sekitar agar tidak khawatir berlebihan selepas insiden tersebut.Badrodin juga mengimbau warga untuk terus bisa menahan diri hingga masalah ini diselesaikan.
Kapolri mengatakan kasus ini berawal dari persoalan perizinan rumah ibadah. Sejumlah warga mendesak agar pemda membongkar puluhan rumah ibadah yang tidak memiliki izin. Pemda setempat dengan warga sebenarnya sudah menyepakati bahwa pembongkaran akan dilakukan pada Senin, 19 Oktober 2015. Namun diduga ada sekelompok warga yang tidak menyetujui hasil kesepakatan tersebut. Meski begitu, Polri masih terus mendalami kemungkinan adanya motif lain selain masalah perizinangerejadalamkasus tersebut.
Sehari pasca bentrokan, situasi di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, berangsur pulih. Warga sudah mulai melakukan aktivitas di luar rumah. Suami, warga Desa Makmur, Kecamatan Gunung Meriah, yang tinggal di sekitar lokasi bentrok mengaku masih merasa sedikit trauma atas kejadiani melakuka Saktivitas di luar rumah.
Hal itu dipertegas oleh Kepala Penerangan Kodam Iskandar Muda Kolonel Inf Machfud. Situasi saat ini sudah aman dan kondusif, katanya kepada Koran Sindo kemarin. Mengenai korban, Machfud menegaskan tidak ada warga yang tewas terpanggang. Yang benar, korban terkena tembakan senapan angin dan luka-luka akibat lemparan batu.Korban ada 5 orang, 2 tewas, 3 luka-luka. Nah, korban tewas itu bemama Rahman dan Samsul. Adapun tiga orang lainnya adalah Salman (mengalami luka-luka), Supin (luka-luka), dan PrajuritSatu (Pratu) Narto (luka-luka), paparnya.
Ditanya mengenai adanya kabar sweeping yang dilakukan sejumlah warga di perbatasan Aceh-Pakpak, Kabupaten Dairi Sumut, dia menegaskan hal itu tidak ada.Tidak ada sweeping sebagai pembalasan dari pembakaran rumah ibadah itu, tegasnya.
Bukan Konflik Agama
Tadi malam rapat Kominda Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dengan Forum Kerukunan umat Beragama (FKUB) Sumut di Medan bersepakat bahwa peristiwa kerusuhan di Kabupaten Aceh Singki bukan konflik Agama. Menurut Mereka kejadian itu merupakan perirstiwa lokal.sehubungan dengan kebijakan pembangunan rumah ibadah sehingga mengakibatkan gangguan keamanan.
Oleh sebab itu setiap pemuka agama diyakini mampu memberikan pencerahan kepada umat masing-masing untuk tidak terpancing terhadap opini yang menggiring imej kerusuhan itu konflik agama. Itu sama sekali harus dihindari, papar Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Eddy Syofian seusai memimpin rapat yang dihadiri para muspida dan tokoh lintas agama tersebut.
Eddy juga mengharapkan agar semua bisa menahan diri dan tidak terprovokasi karena persoalan di Singkil adalah permasalahan lokal yang diyakini bisa diselesaikan dengan cara damai dan prosedur hukum yang berlaku. Tentang banyaknya masyarakat dari Aceh Singkil yang mengungsi keSumut akibat kerusuhan ini, Eddy Syofian mengemukakan dari koordinasi dengan bupati setempat hal itu masih bisa ditangani Pemkab Tapteng maupun Pakpak Bharat.
Hingga saat ini jumlah pengungsi di Sumut mencapai 4.730 orang. Sebanyak 1.030 jiwa mengungsi di Kecamatan Pangindar, Pakpak Bharat yang berbatasan dengan Aceh Singkil dan di Kecamatan Manduamas, Tapanuli Tengah sebanyak 3.700 orang.
Harus Diusut Tuntas
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengaku prihatin atas terjadinya konflik di Singkil, Aceh. Indonesia adalah negara toleransi yang menghargai berbagai agama yang ada di masyarakat, kata Jusuf Kalla dalam acara menyambut Tahun Baru Islam 1437 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, tadi malam. Untuk itu, Wapres mengharapkan agar hidup bertoleransi dapat terus dilakukan oleh warga. Mengenai kejadian di Singkil, hal itu harus diselesaikan dengan proses hukum yang berlaku.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku akan melakukan evaluasi terhadap bupati atas munculnya kasus Aceh Singkil. Berdasar hasil evaluasi dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menyebutkan pembakaran rumah ibadah itu dipicu tidak tegasnya bupati.
Info perkembangan terakhir, kejadian kemarin dipicu karena kurang tegasnya bupati menerapkan PBM (Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri) No 9 dan No 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah, ujar Tjahjo kemarin. Dia mengatakan bahwa faktor ketegasan kepala daerah adalah yang utama. Menurutnya, kepala daerah harus dapat memberikan suasana aman dan tenang kepada warganya dalam beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Kita akan evaluasi ini, tidak hanya di Singkil, tapi seluruh Indonesia. Kami akan membagi tim untuk keliling Indonesia memberikan penjelasan kepada kepala daerah berkaitan dengan aturan pembangunan rumah ibadah yang harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten, tuturnya.
Ketua DPR Setya Novanto mengharapkan aparat hukum mengambil langkah responsif agar kondisi tersebut tidak dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dia juga mengimbau pihak-pihak yang terlibat bentrok untuk menahan diri dan menyerahkan mekanisme penyelesaian kepada pihak berwenang.
Anggota Komisi lll DPR Nasir Djamil meminta peristiwa ini disikapi secara dewasa dan mendengarkan aspirasi warga serta tetap mengacu pada aturan main yang berlaku. Menurut dia, bentrokan tersebut dimanfaatkan oleh kelompok yang menginginkan Aceh tidak damai. Mereka memanfaatkan kelengahan aparatpolisi dan pemerintah daerah setempat. Kalau sejak awal konflik ini bisa diatasi, tidak akan terjadi peristiwa ini, ungkapnya. Dia meminta polisi segera menangkap pelaku utama penyerangan yang mengakibatkan terjadinya bentrokan itu.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesalkan insiden Aceh Singkil. Mereka mendesak aparat menindak semua oknum yang terlibat dalam kasus tersebut. Kami juga mengimbau kepada penganut semua agama di Indonesia untuk mematuhi segala perangkat hukum dan peraturan yang mengatur kerukunan antar umat beragama, kata Ketua MUI Bidang Kerukunan Antarumat Beragama Yusnar Yusuf di Jakarta kemarin. Selain itu, MUI mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak terpancing kasus tersebut sambil menunggu langkah pemerintah dan penegakan hukum dari Polri. Semua tokoh bangsa bersama lapisan masyarakat juga diharapkan dapat membangun suasana harmonis dan saling menghargai demi terciptanya kerukunan.
Adapun Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Henriette Huta-barat Lebang menyesalkan kurang tanggapnya aparat dan kepolisian untuk melakukan antisipasi. Akibatnya tindakan intoleran tetap terjadi.Negara harusnya tidak boleh absen melindungi warganya untuk bebas beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini ditegaskan di dalam konstitusi, sebutnya. Berkaitan dengan izin, PGI menegaskan bahwa tidak ada maksud gerejauntuk tidak mengurus hal tersebut. Meski sudah berupaya mengurus izin, pada kenyataannya sangat sulit dan sering tidak diperoleh. Izin sering tidak diperoleh walaupun sudah diupayakan semaksimal mungkin, kata dia.
PGI pun mendesak pemerintah pusat dan jajarannya untuk mengambil sikap tegas terhadap aksi toleransi. Oknum-oknum yang terlibat dalam aksi harus diproses secara hukum. Kita juga mengajak umat Kristen di seluruh Indonesia khususnya di Singkil untuk tetap berdoa dan tidak terpancing melakukan tindakan balasan. Begitu juga kami meminta semua umat beragama untuk tidak terprovokasi, ucapnya. (Sumber: HU Seputar Indonesia)
