Beri Paparan di Pertemuan Safari Pemilu, Pangdam Cenderawasih Tegaskan Ini

JAKARTA, tniad.mil.id – Terkait peran TNI dalam Pemilu, TNI melaksanakan fungsi perbantuan kepada Polri dengan memegang teguh UU RI No. 34 tentang TNI. Komitmen netralitas sebagai pijakan untuk tak berpihak, tak ikut membantu salah satu pihak, tak terlibat sebagai anggota partai politik, maupun politik praktis lainnya, juga akan tetap dijunjung tinggi.

Demikian ditegaskan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Izak Pangemanan, M.Han. kala memberikan paparan dan arahan dalam pertemuan Safari Pemilu TNI Polri, Pemda dan Penyelenggara Pemilu tahun 2024, di Gedung Aikthousa, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Sabtu (7/10/2023).

Tak hanya itu, Pangdam juga menjelaskan kerawanan-kerawanan pada tiap tahapan Pemilu. Seperti kerawanan dalam pencalonan Pileg dan Pilpres, di masa kampanye, pemungutan suara, hingga proses rekapitulasi suara. Termasuk apabila terjadi penolakan Caleg, pemalsuan data, mobilisasi pendukung Paslon, penetapan kursi oleh KPU dan Bawaslu, sengketa perseorangan dan lembaga penyelenggara Pemilu, isu Sara, penyebaran berita Hoax dan ujaran kebencian, serta kemungkinan keterlibatan Kelompok Separatis Teroris (KST).

“Pada masa kampanye perlu diwaspadai bentrok antar massa, perusakan fasilitas kampanye dan fasilitas umum, pelibatan anak dibawah umur, adanya politik praktis dari TNI Polri dan pejabat Pemda, serta adanya intimidasi. Dengan kewaspadaan, diharapkan semua itu dapat dicegah dan diantisipasi,” ujarnya.

Pangdam menambahkan, antisipasi juga perlu dilakukan terhadap kemungkinan panitia penyelenggara Pemilu bersikap tidak netral, terjadi perselisihan saat pemungutan suara di TPS, maupun potensi sengketa antar Parpol atau kandidat, dan ketidaktransparanan/kecurangan dalam rekapitulasi suara. Dimana semuanya itu dapat berujung menjadi konflik.

“TNI siap membantu menyukseskan pelaksanaan Pemilu di wilayah Papua Pegunungan. Kodam juga telah menyiapkan dan menyiagakan personel TNI di wilayah Papua Pegunungan, dan patroli rutin tetap dilaksanakan bersama Polri untuk menjaga stabilitas keamanan,” tutup Pangdam.

Acara yang dihadiri oleh para Pejabat TNI-Polri, Forkopimda, KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, serta para Ketua Parpol peserta Pemilu itu diawali dengan sambutan dari Gubernur Papua Pegunungan. Dalam kesempatan itu, Kapolda Papua juga menyampaikan paparan terkait kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Pemilu yang diharapkan.

Usai sesi tanya jawab, dilakukan kegiatan penandatanganan surat kesepakatan untuk mewujudkan Pemilu Tahun 2024 berjalan dengan jujur, adil dan demokratis. (Dispenad)