Dandim Klungkung Hadiri Kunjungan Menteri ATR/BPN Serta Penyerahan Sertifikat Tanah

Klungkung – Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Jend.TNI (Purn) Hadi Tjahjanto melaksanakan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Klungkung, Rabu (24/5/2023).

Kegiatan Menteri ATR/Kepala BPN Jend.TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dan rombongan tersebut dalam rangka penyerahan sertifikat baik kepada pemohon perorangan maupun milik desa/banjar.

Kegiatan yang digelar di Balai Banjar Adat Kawan, Desa Jumpai, Klungkung tersebut turut pula dihadiri oleh Danrem 163/Wirasatya, Kanwil BPN Provinsi Bali, Bupati Klungkung beserta Forkopimda termasuk Dandim 1610/Klungkung Letkol Inf Armen, S. Ag., M.Tr. (Han)., para kepala instansi di wilayah Klungkung serta perwakilan penerima sertifikat dan masyarakat Desa Jumpai.

Dalam sambutannya, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa terkait dengan tata ruang, bersama pemerintah daerah akan menyelesaikan RDTR agar nantinya Klungkung siap untuk menerima investor.

“Terkait dengan program PTSL, dalam 1 tahun sertifikat yang bisa diselesaikan sebanyak 500 lembar. Untuk Kabupaten Klungkung PTSL sudah mencapai 94%, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum hak atas tanah, terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/ BPN mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah beserta jajarannya, serta masyarakat yang telah bekerja sama ikut serta menyelesaikan program PTSL, “tutupnya.

Sementara itu, usai kegiatan Dandim 1610/Klungkung Letkol Inf Armen, S. Ag., M.Tr. (Han)., mengatakan bahwa penyerahan sertifikat baik kepada pemohon perorangan maupun milik desa/banjar kali ini meliputi pensertifikatan hak atas 12 (dua belas) bidang tanah di Kabupaten Klungkung yang terletak di Desa Tojan, Desa Jumpai dan Desa Batununggul yang merupakan hasil dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan permohonan Pemberian Hak Instansi Pemerintah.

“Menurutnya, jika tanah sudah disertifikatkan, maka sudah pasti memiliki kekuatan hukum, sehingga nantinya akan terhindar dari praktek-praktek mafia tanah,” terang Dandim.

Penyerahan sertifikat menjadi salah satu solusi mencegah dan menekan potensi konflik pengurusan tanah. Semoga hal ini akan semakin meningkatkan Kamtibmas serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Klungkung. (Dispenad).