Penegasan batas berupa survey demarkasi, perbatasan darat RI-Malaysia telah dilaksanakan pada tahun 1975 s.d. 2001. Dalam penetapan batas ini masih terdapat beberapa segmen atau daerah yang belum dapat diselesaikan. Daerah yang belum selesai ini dalam perkembangannya selanjutnya disebut dengan Outstanding Boundary Problems (OBP). Selanjutnya untuk menyelesaikan persoalan batas yang belum selesai kedua negara membentuk Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group – JWG) tentang Outstanding Boundary Problems (JWG-OBP). Kegiatan JWG-OBP baru dimulai tahun 2012 setelah tertunda sekian tahun dan sampai saat ini telah dilaksanakan enam kali pertemuan JWG-OBP. Pembahasan OBP dibagi dalam dua sektor, yaitu sektor timur yang terdapat 5 OBP dan sektor barat terdapat 4 OBP.
Pertemuan Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group – JWG) tentang Outstanding Boundary Problems (JWG-OBP) yang ke-6, merupakan pertemuan membahas penyelesaian permasalahan garis batas sektor timur yang sampai saat ini belum selesai. Pada pertemuan ke-6 JWG-OBP ini dilaksanakan pada tanggal 23-24 Januari 2014 di Hotel Pullman, Kuching- Serawak Malaysia. Pertemuan JWG-OBP ke-6 Delegasi RI diketuai oleh Dirwilhan Ditjen Strahan Kemhan. Pada pertemuan ini terdapat 4 (empat) Pamen Dittopad yang dipimpin oleh Wadirtopad Kolonel Ctp Ir. Asep Edi Rosidin, MDA. duduk sebagai Delegasi Indonesia.
Pada pertemuan ini telah menyelesaikan Standard Operating Procedure (SOP) yang selama kelima pertemuan sebelumnya masih dalam pembahasan yang panjang. Selanjutnya SOP ini akan digunakan sebagai acuan untuk kegiatan penyelesaian masalah OBP khususnya sektor timur. Selain SOP, juga dibahas tentang Konvensi 1891 dan Agreement 1915 hasil persetujuan Belanda dan Inggris yang merupakan dasar dalam penetapan batas, yang selanjutnya diwariskan kepada Indonesia dan Malaysia. Pertemuan selanjutnya direncanakan pada akhir bulan April 2014 di Kota Medan, Indonesia
