Magelang – BPPPK Kabupaten Magelang,Camat Salaman,Danramil 20 Salaman, seluruh Kepala Desa sekecamatan Salaman, Ketua Gapoktan sekecamatan Salaman,Penyuluh Pengawas Lapangan sekecamatan Salaman kurang lebih 50 orang menghadiri acara sosialisasi pendampingan dan pendataan validasi data petani tingkat kecamatan di kantor BPPK kecamatan Salaman, kartu tani adalah kartu eletronik yang didesain khusus untuk petani yang dapat berfungsi sebagai kartu yang dapat membaca kuota pupuk bersubsidi di EDC BRI dan juga sebagai kartu debet BRI.dengan kartu ini diharapkan dapat menyeleksi dan memilih petani mana yang berhak menerima subsidi dari pemerintah,sehingga bantuan yang ada sesuai dengan sasaran yang ditujuh.ada asas “ 6 TEPAT “ pupuk subsidi yang perlu dipahami oleh petani yaitu Tepat Jenis,Tepat Jumlah,Tepat Mutu,Tepat Lokasi,Tepat Waktu dan Tepat Harga. Kamis (17/3).
Kusmiyati S.Pt(48)selaku Pembicara dari BPPKP kabupaten Magelang mengungkapkan untuk pembuatan kartu tani ini diambil dari data petani atau RDKK yang sudah ada kemudiandiusulkan ke tingkat kabupaten, banyak manfaat kartu tani pertama bagi petani; mudah mendapatkan pupuk bersubsidi diseluruh agen dan kios,mendapatkan pupuk sesuai alokasi yang ditentukan,proses tanam petani tidak terganggu karena kesulitan mendapatkan pupuk, dan memiliki buku tabungan diharapkan petani bisa mengolah keuangan sendiri. Yang kedua bagi pemerintah; mendapatkan database petani, memudahkan monitoring pupuk bersubsidi sampai dengan individu penerima, dapat mengubah model subsidi tidak hanya berbasis pada produk tetapi berbasis siapa yang berhak menerima subsidi. Yang ketiga bagi produsen ;mudah menetapkan alokasi pupuk, memudahkan transaksi pembelian pupuk subsidi, dan sangat efisien karena semua proses by sistem.
Dengan adanya program kartu tani ini bagi pemerintah akan mudah memonitoring penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran, pengecekan stok pupuk bersubsidi di masing-masing agen penjual, sehingga diharapkan tidak ada lagi yang namanya pupuk langkah atau harga pupuk antara agen yang satu dengan agen yang lain tidak sesuai dengan harga eceran tetap yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.(*)
