KUBU RAYA, tniad.mil.id – Komando Daerah Militer (Kodam) XII/Tanjungpura (Tpr), melaksanakan Sidang Parade Tingkat Daerah Calon Bintara Prajurit Karier (Caba PK) TNI AD Tahun Anggaran (TA) 2018. Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Staf Kodam (Kasdam) XII/Tpr, Brigjen TNI Alfret Denny D. Tuejeh bertempat di Aula Kodam XII/Tpr, Jl. Arteri Alianyang, Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (13/9/2018).
Kasdam XII/Tpr didampingi para pejabat teras Kodam XII/Tpr, panitia dan tim penguji, saat menyeleksi para calon prajurit berlevel kepangkatan Bintara tersebut. Mereka diuji dan dinilai secara teliti, mulai dari aspek administrasi, kesehatan, jasmani, hingga ilmu pengetahuan untuk mendapatkan calon prajurit yang benar-benar berkualitas.
Dalam amanat Panglima Kodam (Pangdam) XII/Tpr yang dibacakan Kasdam Brigjen Denny D. Tuejeh dikatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan penentu yang sangat penting bagi keefektifan berjalannya kegiatan di dalam suatu organisasi, termasuk dalam organisasi TNI Angkatan Darat, yang memerlukan SDM profesional, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan organisasi TNI AD.
Melalui proses seleksi, diharapkan para Caba yang akhirnya dinyatakan lulus, dapat mengikuti seluruh proses pendidikan dengan baik dan berhasil.
“Bila sudah dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan, tidak ada yang dipulangkan dengan alasan kesehatan, mental atau alasan lainnya. Disini dituntut kejelian dan objektifitas dalam menyelenggarakan proses rekrutmen, sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan oleh TNI AD,” kata Pangdam XII/Tpr, Mayor Jenderal TNI Achmad Supriyadi.
Lebih lanjut dikatakan, satu prioritas dalam menentukan pilihan peserta yang lebih tepat, guna menghadapi beragam tantangan tugas TNI AD ke depan yang semakin berat dan kompleks. Untuk itu, hanya calon yang berkualitas dan memenuhi persyaratan lulus, yang nantinya dapat mengawaki organisasi TNI AD.
Diakhir amanatnya, Pangdam memerintahkan panitia dan tim penguji pada kegiatan seleksi Caba PK tersebut untuk menghindari tindakan tidak terpuji.
“Tidak ada titipan, KKN, mafia calo, dan perilaku tidak terpuji lainnya. Junjung tinggi objektifitas sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil, jujur, transparan, dan akuntabel, serta harus konsisten pada ketentuan dan norma yang berlaku,” perintahnya.
