Kasdam XVIII/Kasuari : TNI Harus Hadir Ditengah Kesulitan dan Menjadi Solusi Bagi Masyarakat Papua

JAKARTA, tniad.mil.id – TNI harus hadir di tengah kesulitan masyarakat dan senantiasa menjadi solusi bagi masyarakat dimanapun berada, termasuk di Papua.

Hal tersebut disampaikan Kasdam XVIII/Kasuari, Brigjen TNI Yusuf Ragainaga dalam sambutannya saat menghadiri acara musyawarah Provinsi ke I Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat Daya sekaligus kegiatan Para-Para Kebangsaan Anugrah Agungzona Kepala Burung, di Rose Quartz Crystal Ballroom Rylich Panorama Hotel, Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (11/3/2023).

Kasdam berharap kehadiran TNI dalam mengatasi kesulitan rakyat, dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.

“Dalam mengatasi kesulitan rakyat seperti masalah Stunting, Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintah, Lembaga Masyarakat Adat, para Tokoh Adat, Agama dan Masyarakat yang diharapkan dengan kehadiran dapat memberikan rasa aman dan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa terdapat beberapa perbedaan mendasar peradaban masyarakat Papua dengan masyarakat Nusantara.

“Dimana masyarakat Nusantara mempunyai Raja yang memerintah, sedangkan di Papua mempunyai kepala Suku yang hidup dalam kelompok kecil. Kehidupan masyarakat Nusantara sudah tertata, sedangkan masyarakat Papua saat ini keteraturan kehidupan tergantung kepada Kepala Suku. Masyarakat Nusantara memiliki bahasa persatuan, sedangkan masyarakat Papua hanya memiliki bahasa Ibu. Masyarakat Nusantara memiliki tonggak sejarah pemersatu, sedangkan Papua tidak memiliki tonggak sejarah pemersatu dalam hubungan besar,” ujar Kasdam.

Sementara Frengky Umpain selaku Ketua Harian Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat menegaskan bahwa LMA Papua Barat merupakan organisasi berbasis kultur satu-satunya yang terdaftar secara resmi di Kemendagri dan Kesbangpol Provinsi.

“Organisasi ini telah banyak menyumbangkan sumbangsih bagi generasi Papua, tidak ada dualisme dalam LMA Papua Barat. Dengan demikian kita mengakomodir dan merangkul seluruh LMA yang ada di Papua Barat Daya agar tidak dipecah belahkan,” jelas Frengky.

Ia juga menegaskan bahwa LMA Papua Barat per hari ini sudah tidak lagi membawahi LMA Papua Barat Daya, karena sudah ada LMA Papua Barat Daya. Ia juga mengungkap bahwa LMA bukanlah lembaga Politik, melainkan lembaga independen yang terus mendukung NKRI.

“Lembaga ini merupakan inspirator dan fasilitator untuk keberlangsungan hidup orang Papua. Perlu saya sampaikan bahwa LMA merupakan satu-satunya Lembaga yang mendukung keberlangsungan Otonomi Khusus (Otsus) saat semua menolak Otsus Jilid II. Ke depan kami akan mendorong ekonomi kerakyatan bagi masyarakat Papua, sehingga Provinsi Papua Barat Daya akan haram dengan ketertinggalan, dan akan menuju kemakmuran,” ujarnya optimis.

Selanjutnya, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya, Yusuf Homer, S.H. dalam sambutannya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini.

“Lembaga Adat adalah suatu organisasi masyarakat yang bertumbuh dan berkembang dan memiliki wilayah hukum adat. LMA juga mempunyai wewenang untuk menyelesaikan seluruh permasalahan di dalam adatnya. Selain itu LMA juga merupakan mitra dari Pemerintah dalam mendukung program-program Pemerintah,” ucapnya. (Dispenad)