Merauke – Balai Pengelolahan Hutan dan Aliran Sungai Mambramo Kabupaten Merauke menggelar pertemuan Sosialisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Lintas Negara guna membangun kerjasama wilayah Perbatasan antara RI dengan PNG di Kabupaten Merauke yang bertempat di Hotel Swissbell Merauke. Rabu (24/08).
Kegiatan sosialisasi DAS Lintas Negara di Hadiri Wakil Bupati Merauke Sularso, SE., Kasiops Korem 174/ATW Kolonel Inf R. Agus Prasetyo Utomo, Kasiter Korem 174/ATW Kolonel Arm Moch. Erwansjah, Dandim 1707/Merauke Letkol Inf I Made Alit Yudana, WWF Indonesia , perwakilan dari Lingkungan Hidup, Balai pengelolah hutan dan aliran sungai Mambramo.
Dalam sosialisasi DAS Lintas Negara, Gubernur Papua dalam sambutannya yang di sampaikan oleh Wakil Bupati Kab. Merauke Sularso, S.E. Menjelaskan, bahwa sesuai atura Pemerintahan No.76, DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyerap dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan, sambungnya.
“DAS yang melintas di Perbatasan RI-PNG secara keseluruhan seluas 4.678.581 Ha. Pengelolaan DAS lintas Negara menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, karena selain permasalahan garis hulu maupun hilir DAS, juga soal keamanan dan sosial Budaya dikedua Negara. Untuk itu diperlukan kerjasama di kedua Negara untuk menyamakan persepsi maupun persoalan dalam mengelola Sumber Daya yang ada pada DAS di kedua Negara”.
Lanjutnya, “Untuk medorong semua ini perlu koordinasi dan sinergi Instasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang menangani bidang lingkungan hidup, pertambangan, perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan dalam bidang infrakstruktur dasar untuk mengelola sumber Daya yang ada di dalam 9 DAS Lintas Negara atau lintas Kabupaten, sehingga mewujudkan daya tampung lingkungan DAS lintas Negara yang produktif secara ekonomis dan ekologis berkelanjutan sesuai Nawa Cita Presiden Indonesia yaitu membangun dari wilayah terluar Negara Republik Indonesia guna meningkatan kesejahteraan rakyat diwilayah perbatasan RI-PNG khususnya diwilayah Kabupaten Merauke. Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi”.
Harapan saya diselenggarakanya seminar sehari DAS Lintas Negara diperoleh rekomendasi konflik dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi , untuk selanjutnya akan menjadi masukan bagi kementerian lingkungan hidup dan kehutanan untuk menyusun kerjasama atau MOU DAS Lintas Negara antara RI dan PNG, tutup Wakil Bupati Sularso. (Prd/Cen).
