Untuk menghadapi ancaman kelompok radikal ISIS, seluruh prajurit TNI disiapkan guna mengatasinya. Informasi masyarakat dibutuhkan untuk mencegah serangan ISIS.
Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan seluruh prajurit TNI siap menghadapi ancaman dari kelompok ekstremis Islamic State Iraq and Syria/lSIS (Negara Islam di Irak dan Suriah) yang akan mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Jadi, ancaman apa pun juga, namanya seorang militer setiap saat siap menghadapi ancaman apa pun. Itu doktrinnya, kata Panglima TNI Jenderal Gatot di Jakarta, Jumat (4/12). Hal itu disampaikan oleh Panglima TNI saat dikonfirmasi mengenai ancaman oleh ISIS.
Panglima TNI menjelaskan, doktrin di TNI berbeda dengan yang lain. Menurutnya, ketika kondisi dalam keadaan damai itulah prajurit TNI harus lebih waspada.
Dalam kondisi damai justru kita harus waspada, berbeda kalau kondisi perang sudah tahu musuhnya. (Intinya) semua harus menghadapi ancaman apa pun juga kita tidak boleh lengah, tegas mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini.
Sementara itu, pengamat intelijen, Susaningtyas Kertopati mengimbau kepada masyarakat agar selalu waspada kepada orang yang dianggap mencurigakan, apalagi membawa jargon khilafah. Masyarakat harus waspada. Itu penting untuk mencegah kelompok ISIS masuk ke wilayah Indonesia, kata Nuning.
Agar lebih aman, Nuning meminta masyarakat melapor kepada petugas jika ada pendatang baru masuk wilayahnya. Jadi, wajib lapor kepada pihak yang berwajib, sementara bagi pendatang baru harus diperketat, tutur mantan anggota Komisi I DPR ini.
Tindak Tegas
Direktur Respublica Politica Institut, Benny Sabdo meminta pemerintah menindak tegas kelompok ekstremis yang mengatasnamakan ISIS karena telah membuat masyarakat resah. Pemerintah khususnya aparat kepolisian dan intelejen harus tegas terhadap para kelompok ekstremis, kata Benny.
Ia menuturkan, pemerintah tidak boleh lengah terhadap kelompok ekstremis yang selalu mengatasnamakan Islam dalam setiap aksinya tersebut. Mereka (aparat) tidak boleh kecolongan karena paham ISIS ini jelas bertentangan dengan Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, pungkas alumni Universitas Indonesia ini.
Secara terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Saud Usman Nasution mengatakan pihaknya mewaspadai warga negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari luar negeri ke Tanah Air, terutama TKI ilegal dari Malaysia.Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan keterlibatan mereka dalam jaringan terorisme.
Ini dilakukan karena kami menduga sebagian dari WNI itu merupakan anggota jaringan terorisme yang sengaja memanfaatkan jalur TKI ilegal untuk kembali ke Indonesia dan nantinya membuat teror di sini, kata Saud.
Untuk itu, lanjut Saud, semua lini harus waspada, terutama pintu keluar masuk perbatasan. Selama ini wilayah perbatasan sering disepelekan dalam upaya mencegah terorisme sehingga sering kecolongan dan dijadikan langganan keluar masuk pelaku terorisme.
Ini tidak boleh terjadi. Makanya sekarang penagawasan di daerah perbatasa dan pintu masuk di bandara, pelabuhan, dan terminal, diperketat, kata Saud.
Saat ini, BNPT juga tengah menyelesaikan prosedur operasi standar pengawasan daerah perbatasan. Itu dilakukan setelah adanya deportasi besar-besaran WNI dari Malaysia.
Upaya lainnya adalah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di setiap provinsi. Saat ini BNPT telah membentuk 32 FKPT, tinggal Provinsi Papua dan Papua Barat. (Sumber: HU Koran Jakarta)
