AMBON – Sebagai mitra pemerintah, Kodam XVI/Pattimura senantiasa selalu mendukung berbagai program kerja pemerintah, terutama yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu program kerja yang saat ini sedang digalakan Kodam XVI/Pattimura, adalah program Ketahanan Pangan yang juga menjadi program pemerintah pusat sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo.
Untuk itu, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Meris Wiryadi berharap, program ini mendapat dukungan masyarakat, karena tujuannya untuk mensejahterakan rakyat sendiri. Kepada wartawan disela-sela kegiatan coffee morning di lobi Makodam XVI/Pattimura, Rabu (21/1).
kemarin, Pangdam juga berharap agar media bisa membantu meyampaikan kepada masyarakat, terkait apa yang menjadi visi dan misi TNI-AD dalam program ketahanan pangan tersebut agar tidak terjadi miss komunikasi maupun miss interpretasi antara masyarakat dengan apa yang menjadi niat baik TNI-AD.
”Dalam melaksanakan program ketahanan pangan ini, kita memang membantu program pemerintah, tapi dari TNI juga mempunyai tugas OMSP, yang artinya prajurit juga bertugas untuk melakukan tugas Operasi Militer Selain Perang, yaitu bagaimana kita peduli terhadap masyarakat yang ada di sekeliling kita, sesuai dengan delapan wajib TNI yang kita pegang,” tutur Pangdam.
Khusus untuk wilayah Maluku, lanjut Pangdam, pihaknya sudah mempunyai program untuk penambahan 1.000 hektar lahan di Pulau Buru dan Wahai. ”Tapi, dari Pak Gubernur disampaikan bahwa untuk yang seribu hektar ini, di Pulau Buru terlebih dahulu dan 300 hektar di Makariki Pulau Seram untuk penanaman jagung. Kita harapkan, kedua lokasi ini bisa menjadi pilot project dulu, setelah itu baru kita akan memperluas lagi menuju ke arah Seram Utara dan Amahai,” jelas Pangdam.
Ia optimis, dalam tiga tahun kedepan, kalau ada penambahan 80 persen dari lahan yang sudah disiapkan, dan dikelola dengan serius maka bisa dipastikan tiga tahun kedepan Maluku bisa surplus beras maupun jagung.
”Dengan yang sudah ada di Gemba, Buru, kalau itu dimaksimalkan maka Maluku bisa surplus beras luar biasa,” tandas Pangdam.
Khusus untuk program ketahanan pangan ini, menurutnya, semua dana akan masuk ke Dinas Pertanian yang ada di wilayah kabupaten atau kota serta provinsi, TNI hanya bersifat mengawasi dan hasilnya rakyat yang akan menikmati.
Sedangkan untuk benih atau bibit, obat, alat pertanian, semuanya merupakan bantuan dari pusat, tapi tidak diterima oleh TNI melainkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) maupun kelompok tani pengguna ait yang berkaitan dengan masalah irigasi.
”Mereka inilah yang nantinya mendapat subsidi pemerintah pusat untuk mengelola sawah, air maupun irigasinya,” ujar Pangdam.
Ditanya, apakah sejauh ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Pangdam katakan bahwa untuk hal ini, media sangat berperan untuk membantu TNI.
”Intinya, TNI hanya pendampingan, perbantuan kepada Dinis-Dinas Pertanian yang ada di kabupaten dan kota maupun provinsi untuk mensukseskan program pemerintah dalam masalah swasembada pangan untuk tiga tahun ini,” demikian Pangdam Mayjen TNI Meris Wiryadi.
