TERNATE, tniad.mil.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Komisi I DPR RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Korem 152/Babullah dalam rangka agenda Reses ke-II Program Kerja DPR RI. Rombongan yang berjumlah 25 orang dan diketuai oleh Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc itu, saat di Bandara Sultan Babullah Ternate disambut oleh Panglima Kodam (Pangdam) XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto, Kepala Polda (Kapolda) Maluku Utara (Malut) Brigjen Pol Drs. M. Naufal Yahya, M.Sc (Eng), Kabinda Malut Brigjen TNI Gatot Eko Puruhito, Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto, S.E., M.M., Danlanud Leo Wattimena Kolonel Pnb Rachmad Syah Lubis, Danlanal Ternate Letkol Laut (P) Wishnu Kusardianto, Walikota Ternate Dr. H. Burhan Abdurahman, S.H., M.M., Para Dandim, serta para Perwira jajaran Polda Malut dan Korem 152/Babullah.
Selanjutnya rombongan bergerak menuju Makorem 152/Babullah dan disambut tarian khas daerah Cakalele dan menerima Jajar Kehormatan dari Dinas Jaga Satri Korem, lalu dilanjutkan rapat dengar pendapat di Aula Makorem 152/Babullah.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang bertindak sebagai Ketua Rombongan Kunker Komisi I ini dalam sambutannya mengatakan bahwa
agenda Kunker adalah berkenaan dengan Reses II program kerja (Progja) Komisi I DPR RI, yang dilaksanakan di dua lokasi/daerah yaitu Provinsi Maluku Utara.
“Tujuan kunjungan kerja Komisi I DPR RI ini adalah menjaring informasi yang nyata di lapangan untuk dijadikan bahan pengajuan kepada pemerintah, sesuai bidang kerja Komisi I yaitu pertahanan dan keamanan,” kata Ir. H. Satya Widya Yudha, M.E., M.Sc.
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari Pangdam XVI/Pattimura, Danlanud Leo Wattimena, dan Danlanal Ternate, dimana masing-masing menjelaskan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) satuan yang dipimpinnya, capaian, dan kendalanya yang menghambat optimalisasi dalam menjalankan tugas sesuai Matra Darat, Laut, dan Udara. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan sesi tanya jawab dari berbagai permasalahan yang ada, sesuai dengan paparan yang telah disampaikan.
Di penghujung rapat dengar pendapat, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI mengaku telah mendapatkan _point_ yang menjadi kendala terbesar, yang dialami satuan di Malut, antara lain keterbatasan personel maupun Alutsista dihadapkan dengan luas lokasi, serta kesejahteraan prajurit, dimana tingkat biaya hidup prajurit tinggi sehingga sangat layak untuk diajukan mendapatkan tunjangan kemahalan seperti di Papua. Terkait itu, Komisi I DPR RI akan lebih _concern_ , selain dalam memperjuangkan penambahan alutsista juga meningkatkan kesejahteraan prajurit di Malut..
Namun sebelum pertemuan ditutup, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Suko Pranoto memberikan pernyataan sekaligus menegaskan bahwa kendala dan ketebatasan tidak menjadikan prajurit di Malut menjadi cengeng dan lemah.
“Berbagai kendala yang dihadapi dan disampaikan kepada KomisiI DPR RI, bukan menjadi alasan diri kita sebagai prajurit untuk bercengeng maupun berkeluh kesah. Namun selama ini kita melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi, segala keterbatasan yang ada tidak membuat kita lemah tetapi justru menjadi tantangan kita untuk selalu berinovasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas,” tegasnya.
