TNI AD-Jakarta. Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017 yang dialokasikan untuk TNI dalam penguatan sarana dan prasarana di daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar serta Alutsista TNI, termasuk penanggulangan terorisme disetujui Komisi I DPR RI.
Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dihadapan awak media, usai mendampingi Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu pada Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI terkait RKA-KL APBN-Perubahan Anggaran Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2017, di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2017).
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyampaikan, rapat yang digelar secara tertutup tersebut membahas tentang APBN-P 2017 untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). “Hasil rapat tersebut, anggaran untuk TNI disetujui Komisi I DPR RI sebesar Rp. 5.440.000.000.000,- (Lima Triliun Empat Ratus Empat Puluh Milyar Rupiah),” ujarnya.
Panglima TNI mengungkapkan, anggaran yang sudah disetujui oleh Komisi DPR RI tersebut akan dialokasikan ke masing-masing Unit Organisasi (UO) Kemhan dan TNI, dengan perincian UO Kemhan Rp 1,1 triliun lebih, Mabes TNI Rp 900 miliar lebih, TNI AD Rp 1 triliun lebih, TNI AL Rp 1 triliun lebih dan TNI AU Rp 1,2 triliun lebih. “Anggaran yang diajukan sudah tidak ada masalah, sudah selesai,” ucapnya.
