Mahaka tetap harus menaati aturan.
Mahaka Sports menyatakan bakal menggelar turnamen baru setelah sukses mengadakan Piala Presiden.Turnamen yang bernama Piala Jenderal Sudirman itu bakal melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Kami akan menjelaskan soal turnamen ini di Mabes (Markas Besar) TNI di Cilangkap besok (hari ini), ujar Hasani Abdulgani, Direktur Utama Mahaka Sports, kemarin. Hasani mengatakan format turnamen ini mungkin bakal seperti Liga Super Indonesia karena hanya melibatkan klub yang mengikuti kasta tertinggi liga sepak bola Tanah Air tersebut. Hal itu berbeda dengan Piala Presiden, yang melibatkan tiga klub dari Divisi Utama Liga Indonesia yang kedudukannya setingkat di bawah Liga Super. Itulah sebabnya Hasani menyurati 16 klub peserta Liga Super Indonesia pada Kamis lalu untuk mengundang mereka mengikuti Piala Sudirman.
Dari pernyataan Hasani, ada isyarat bahwa Persipura Jayapura, yang absen dalam Piala Presiden mungkin mengikuti turnamen baru ini. Tapi tim peringkat kedua Liga Super Indonesia 2014 yang membubarkan diri pada Juni lalu itu belum membuka suara. Nanti, ya, saya sedang berduka karena orang tua meninggal dunia, kata Rocky Bebena, Sekretaris Umum Persipura Jayapura, kemarin.
Pembuatan turnamen baru yang bakal dimulai pada 14 November ini terkesan mendadak diumumkan Mahaka. Pasalnya, setelah pertandingan final Piala Presiden digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Ahad pekan lalu, Hasani sempat menyatakan pihaknya belum berpikir untuk menggelar turnamen. Lagi pula akan sangat berat karena Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) kecewa terhadap kami, kata Hasani waktu itu.
Hasani masih tutup mulut, ihwal alasan lembaganya membuat turnamen baru ini. Dalam siaran persnya kemarin, dia hanya menyebutkan turnamen baru ini bertujuan memanfaatkan momentum bangkitnya sepak bola Tanah Air. Heru Nugroho, Sekretaris Jenderal Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), mempersoalkan langkah sekonyong-konyong Mahaka menggelar Piala Jenderal Sudirman.
Mahaka, kata Heru, seharusnya menyelesaikan evaluasi Piala Presiden sebelum melangkah pada rencana menggelar turnamen baru. Apalagi, Heru melanjutkan, banyak masalah internal yang terjadi dalam penyelenggaraan Piala Presiden. Heru mencontohkan regulasi yang berubah-ubah saat turnamen berjalan. Di antaranya ketentuan pemain asing harus mengantongi kartu izin tinggal sementara yang tak lagi dijadikan patokan saat turnamen berjalan.
Kemudian sistem silang klub yang berlaga pada babak perdelapan final sampai semifinal yang berubah menjadi sistem pengundian. Kalau penyelenggaranya profesional, tidak mungkin ada regulasi yang berubah-ubah, kata Heru kemarin. Heru mengatakan sudah menyurati Mahaka untuk melaporkan hasil evaluasi Piala Presiden dua pekan lalu, tapi belum ada tanggapan. Ia khawatir masalah yang muncul di dalam turnamen diabaikan, sehingga terjadi lagi dalam turnamen berikutnya. Walaupun mendapat kepercayaan pemerintah, Mahaka tetap harus menaati aturan, katanya.
Adapun Aristo Pangaribuan, Direktur Hukum PSSI, menilai Piala Jenderal Sudirman bukan jawaban untuk menyelesaikan persoalan sepak bola Tanah Air. Yang harus dilakukan pemerintah, menurut Aristo, adalah membuka keran lahirnya kompetisi. Pasalnya, kompetisi memicu pembangunan sepak bola berkelanjutan.
Selama kompetisi belum ada, Aristo melanjutkan, sepak bola Tanah Air akan terus terpuruk. Apalagi, menurut Aristo, pemerintah tetap tidak menggubris keputusan pengadilan tata usaha negara yang membatalkan pembekuan PSSI. Turnamen euforianya sebentar, sementara banyak klub lain masih banyak menganggur. Dalam kondisi seperti ini, sepak bola jadi seperti musiman saja, kata Aristo kemarin.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, membekukan kepengurusan PSSI setelah badan sepak bola Indonesia itu mengabaikan rekomendasi dari BOPI ihwal beberapa klub yang belum memenuhi syarat untuk mengikuti Liga Super Indonesia 2015.
Keputusan Kementerian Olahraga membekukan PSSI itu kemudian melahirkan sanksi dari badan sepak bola dunia, FIFA, kepada Indonesia. PSSI kemudian menghentikan Liga Super Indonesia 2015, yang baru mulai berjalan pada April lalu.
PSSI kemudian mengajukan gugatan atas pembekuan mereka yang dilakukan oleh Kementerian Olahraga kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam putusan sela, pengadilan mengabulkan gugatan PSSI itu.
Selama kompetisi vakum dengan dihentikannya Liga Super Indonesia 2015, ada dua turnamen yang sudah, digelar, yaitu Piala Kemerdekaan yang digagas Kementerian Olahraga dan Piala Presiden yang diadakan Mahaka Sports. (Sumber: HU Koran Tempo)
