Seorang tokoh warga di Kecamatan Sebatik, Nunukan, Provinsi Kalimatan Utara (Kaltara) dengan nada serius meminta perhatian pemerintah pusat terkait banyaknya patok perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Sebatik yang sudah bergeser ke wilayah Malaysia. Bahkan patok itu ada yang hilang.
“Waktu saya kecil, patok-patok itu berada di wilayah Indonesia. Tapi, sekarang banyak patok itu pindah ke wilayah Malaysia. Itu berarti sudah ratusan bahkan mungkin ribuan hektar wilayah Indonesia yang kini menjadi wilayah Malaysia,” kata tokoh masyarakat itu saat diberikan kesempatan tanya jawab dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno, di SMKN 1, Sebatik, Nunukan, Kaltara, Senin (15/6).
Kekhawatiran warga masyarakat Sebatik dengan bergesernya patok perbatasan Indonesia dengan Malaysia itu patut dimaklumi. Selain masalah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bergeser bahkan hilangnya patok perbatasan itu, juga menyulitkan warga untuk beraktivitas.
Sebab, warga yang tadinya mudah mengunjungi suatu daerah untuk berdagang, berkebun atau mengunjungi sanak saudara, setelah patok bergeser atau hilang, kini dibatasi.
“Dulu, kami mudah pergi ke rumah saudara. Tapi, setelah patok bergeser, kami harus meminta izin pemerintah dan aparat Malaysia karena rumah saudara,kami itu sudah masuk ke wilayah Malaysia,” ujar Sarmin, warga asli Sulawesi Selatan, yang mengaku sudah puluhan tahun tinggal di Sebatik.
Di Sebatik pula, ada femonena yang unik di mana rumah warga berada di dua wilayah negara. Ruang tamu dan kamar ada di wilayah Indonesia sementara ruangan dapur berada di wilayah Malaysia.
Penjabat Gubernur Kaltara Triyono Budi Sasongko juga mengakui perlunya koreksi perbatasan karena banyak patok yang bergeser sehingga merugikan Indonesia.
Mengembalikan kedaulatan wilayah NKRI juga tidak hanya, masalah “menormalkan” patok-patok perbatasan. Tapi, juga menguatkan semangat NKRI di kalangan warga yang tinggal di perbatasan seperti di Kabupaten Sebatik dan Kabupaten Nunukan, dua kabupaten di Provinsi Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Karena itu pula, menurut Menko Polhukkam, Program Ger-bangdutas bisa mendorong adanya percepatan pembangunan di wilayah perbatasan agar dapat segera menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Beranda terdepan tersebut haruslah lebih baik dari halaman depan negara tetangga,” ujar Menko Polhukkam yang menjabat sebagai Ketua pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Dalam kunjungan meresmikan Program Gerbangdutas 2015 di Pulau Sebatik ini, Menko Polhukkam datang bersama Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Benny Indra Pujihastono dan Penjabat Gubernur Kaltara Triyono Budi, serta Pelaksana Harian Sekretaris Utama BNPP EKo Subowo, Asisten Deputi Bidang Potensi Kawasan Laut BNPP Sunarto, Kepala Biro Perencanaan BNPP Robert Simbolon serta beberapa pejabat teras dari BNPP, Kantor Menko Polhulkam, Mabes TNI dan kementerian lain. (Sumber: HU Suara Karya)
