Perang merupakan fenomena politik dunia dalam konstelasi hubungan antara bangsa, sebagaimana argument Clausewitz bahwa ‘perang hanyalah kelanjutan dari politik’ atau ‘kebijakan dengan cara lain’.
Namun, konsep geopolitik untuk menguasai wilayah yang menjadi salah sstu penyebab perang telah bergeser ke wilayah yang bersifat maya, membuktikan kebenaran argument Naisbitt tentang ‘siapa yang menguasai media akan menguasai dunia’.
Hunting dalam ‘Clash of Civilization, Remaking the World Order’ juga meramalkan bahwa pasca perang dingin benturan antar peradaban dan agama akan menjadi penyebab konflik, sebagaimana yang sedang terjadi saat ini. Konflik sosial yang disulut oleh isu etnis maupun agama semakin mewarnai hubungan antar masyarakat secara global. Wilayah perang sudah semakin bergeser dari dimensi fisik ke non fisik, namun dengan potensi kehancuran yang tidak kalah dahsyatnya.
Ketergantungan manusia yang semakin tinggi kepada teknologi informasi saat ini, semakin memperluas kompleksitas dan spektrum peperangan, salah satunya adalah perang informasi. Kita dapat merasakan bahwa Indonesia saat ini juga sedang berada ditengah-tengah kecamuk perang informasi. Cara berpikir dan perilaku masyarakat sangat mudah dibentuk dan diarahkan oleh informasi yang terdiseminasi melalui media, sosial sehingga pertentangan SARA semakin menguat. Ujaran kebendan dan hoax pun demikian mudahnya disebarkan untuk mempengaruhi opini dan perilaku publik.
Konflik teks tersebut selanjutnya berkembang menjadi konflik SARA yang nyata, dengan munculnya aksi-aksi yang menggalang solidaritas golongan tertentu untuk melawan golongan lainnya. Bahkan terindikasi bahwa momentum tersebut juga ditumpangi oleh kepentingan untuk mengusung ideologi selain Pancasila. maupun melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kesadaran bahwa perang informasi sedang dilancarkan oleh paihak lain untuk menguasai Indonesia, telah seringkali disampaikan oleh para pemimpin dan tokoh bangsa. Namun, kecepatan perkembangan teknologi yang tidak diimbangi oleh kesiapan masyarakat akibat rata-rata tingkat pendidikan yang masih rendah, berdampak pada kurang sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima.
Namun, layaknya tubuh manusia yang memiliki kekebalan terhadap penyakit, bangsa Indonesia juga memiliki kekebalan atau imunitas bangsa untuk tetap berdiri dan berdaulat. Imunitas bangsa tersebut adalah nilai-nilai luhur yang tumbuh berkembang bersama lahirnya bangsa Indonesia, diantaranya menghargai perbedaan serta semangat persatuan dan kasatuan.
Dalam Kitab Sutasoma, Mpu Tantular menggambarkan kondisi dirinya sebagai pemeluk Agama Budha yang hidup damai di tengah rakyat Kerajaan Majapahit yang mayoritas beragama Hindu dengan istilah ‘Bhineka Tunggal Ika’ yang artinya ‘walaupun berbeda namun tetap satu juga’. Sikap menghormati perbedaan terhadap keberagaman sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia oleh bangsa Indoneisia sejak dahulu.
Sementara itu, semangat persatuan dan kesatuan tidak telah dihembuskan oleh para pemuda sejak pendirian berbagai organisasi kepemudaan pada tahun 1908 dan dibulatkan dalam tekad para pemuda untuk bersatu pada Sumpah Pemuda tahun 1928.
Dengan semangat tersebut, perjuangan melawan penjajah yang selama 350 tahun bersifat kedaerahan. mulai dilakukan bersama dan mencapai hasilnya pada 17 Agustus 1945.
Bersama dengan nilai-nilai luhur lainnya, nilai-nilai tersebut di atas terangkum dalam Pancasila. Dalam sejarah, Pancasila telah terbukti mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita. Maka, Pancasila harus dikembalikan, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai falsafah hidup bangsa yang mempersatukan arah perjalanan Bangsa Indonesia. Pancasila juga mampu mengingatkan bahwa keberagaman dan kerukunan adalah takdir bangsa Indonesia. Ironis bila saat ini nilai-nilai luhur tersebut terasa seolah-olah tertimbun oleh dahsyatnya gelombang modernitas. Maka, untuk memperkuat imunitas bangsa Indonesia, nili-nilai luhur tersebut perlu kita gali kembali.
Sebagai komponen utama pertahanan negara. TNI AD konsisten memperkuat imunitas bangsa tersebut melalui berbagai fungsi teritorial dan kegiatan-kegiatan yang manunggal dengan rakyat. Dengan berbagai perangkat struktural dan fungsinya, TNI AD juga memiliki kemampuan yang memadai untuk membantu pemerintah menangkal serangan perang informasi. Komando kewilayahan dibawah TNI AD, dengan aksesnya yang sampai ke pedesaan melalui Babinsa dapat menyiapkan masyarakat secara langsung menghadapi ancaman perang informasi. Secara nasional, seluruh komponen bangsa juga harus aktif dalam usaha tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 30 Ayat 1 UUD 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. (Penulis adalah Kepala Staf Angkatan Darat).(Sumber: HU Pelita)
