JAKARTA, tniad.mil.id- Ketahanan masyarakat adat Papua saat ini harus dijaga karena adanya pengaruh luar budaya asing. Selain adat, agama juga penting karena mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia.
Hal tersebut dikatakan Pangdam saat memberikan materi dalam acara diskusi sehari para-para masyarakat adat yang mengusung tema mengawal Otonomi Khusus (Otsus) dalam bingkai NKRI demi pembangunan berkelanjutan di Papua Barat, di Swiss Bell Hotel Manokwari, Kamis (28/10/2021).
Dalam keterangan tertulis Penerangan Kodam XVIII/kasuari, Jumat (29/10/2021), acara tersebut digelar Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua Barat dengan menggandeng Pangdam XVIII/Kasuari, Kapolda Papua Barat, Kepala Kesbangpol Papua Barat dan Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat sebagai pembicara.
Pada kesempatan tersebut Pangdam mengatakan Pemerintah sebagai regulator dengan LMA ini harus satu visi, masyarakat adat harus dinamis, adaptif tidak boleh statis.
“Kita sebagai masyarakat adat Papua harus melakukan lompatan-lompatan untuk menjadi masyarakat yang unggul dalam percepatan pembangunan sehingga nanti tidak akan tertinggal,” katanya.
Pangdam menyampaikan sudah memanfaatkan dana Otsus untuk menyiapkan sumber daya manusia terkait dengan 1.000 Bintara Otsus, Orang Asli Papua, selain itu juga membangun sekolah unggulan Sekolah Taruna Nusantara Kasuari.
Ia juga mengungkapkan, kunjungan Presiden dan Wakil Presiden beberapa waktu lalu ke Papua Barat menunjukkan perhatian Pemerintah yang luar biasa kepada wilayah ini. Terkait dengan peran adat di bidang Ipoleksosbud dan Hankam, ia menegaskan ideologi yang ada saat ini di Indonesia adalah Pancasila dan harus dijunjung tinggi termasuk di Papua Barat.
“Adat juga sebagai struktur perantara, sebagai suatu cara kebiasaan orang Papua ini semua harus adaptif jangan statis dan harus dijaga. Adat sebagai perantara antara Pemerintah dengan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan harus ada kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah baru bersama-sama bisa membangun tanah Papua ini. Terkait dengan peran LMA dalam membantu pemerintah dalam pembangunan yaitu sebagai mitra alat kontrol meningkatkan partisipasi menjaga persatuan dan kesatuan.
“Jangan lupa kita punya adat dan budaya serta tradisi karena tradisi itu sesuatu yang sudah diuji kebenarannya dari para leluhur kita tinggal melanjutkan,” ujarnya.
Sebagai Pangdam, ia menjelaskan salah satu tugasnya dalam Operasi Militer Selain Perang adalah membantu Pemerintah Daerah salah satu yang dilaksanakan adalah mengangkat adat.
“Saya tidak ingin adat budaya yang ada di tanah Papua ini menjadi hilang,” ungkapnya.
Pangdam berharap melalui LMA dan dewan adat Papua dapat membentuk SDM yang unggul dan berdaya saing jadi kegiatan LMA sehingga dapat mengangkat Papua Barat.
“Saya tekankan musuh adat Papua adalah kelompok atau orang individu yang menghambat pembangunan di Papua,” pungkasnya.
Diskusi tersebut juga dihadiri sejumlah perwakilan tokoh masyarakat dan lembaga adat, pemuda, perempuan dan Karang Taruna. (Dispenad)
