(Puspen TNI). Bakti Sosial TNI-KB Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2016 yang kita laksanakan di Kabupaten Batang adalah salah satu bentuk kontribusi BKKBN dan TNI serta mitra kerja BKKBN lainnya untuk membangun kependudukan Indonesia agar tumbuh seimbang dengan daya dukung yang tersedia, sehingga bangsa Indonesia secara keseluruhan akan menjadi bangsa yang kuat sejahtera adil dan makmur.
Demikian amanat tertulis Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang dibacakan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksamana Madya TNI Dr. Didit Herdiawan, M.P.A., M.B.A., pada acara Pencanangan Bakti Sosial TNI–KB Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2016 kerja sama BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dengan TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Alun-alun Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (26/4/2016).
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa, pada tahun 2016 ditargetkan minimal setiap Kabupaten/Kota memiliki 1 Kampung KB, disamping itu Pemerintah Daerah agar menjadikan Keluarga Berencana sebagai program prioritas di setiap Kabupaten/Kota diseluruh Tanah Air.
“Kampung KB merupakan implementasi operasional pengendalian kependudukan, KB dan pembangunan keluarga yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat melalui pemberdayaan serta memberikan kemudahan/akses terhadap masyarakat untuk memperoleh pelayanan khususnya bidang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK),” kata Panglima TNI.
Menurut Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, tantangan terberat dalam menyelesaikan masalah kependudukan saat ini adalah belum tercapainya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu, kebutuhan pangan, energi dan perumahan serta lapangan kerja menjadi kekhawatiran bersama, dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin setiap warga negaranya berhak hidup layak sejahtera lahir batin dalam bumi Indonesia, termasuk penduduk miskin dan kurang mampu.
“Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah sudah berupaya sekuat tenaga dengan berbagai program kerja seperti penyiapan infra struktur, peningkatan produksi hasil pertanian dan pengendalian jumlah penduduk melalui program BKKBN. Implementasi Program KB harus menjadi gerakan yang diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Program KB harus dilakukan secara sinergi dengan Kementerian, LPNK, swasta dan komunitas-komunitas masyarakat yang ada di seluruh Indonesia,” ujar Panglima TNI.
Lebih lanjut Panglima TNI menyampaikan bahwa, pada tahun-tahun sebelumnya unsur TNI yaitu Babinsa yang diberi tugas membantu PLKB, hanya berperan sebagai pelaksana belaka. Namun sekarang para Babinsa sudah diberi kemampuan oleh BKKBN sebagai motivator, sehingga bentuk bantuan yang diberikan menjadi lebih berkualitas sesuai dengan tuntutan jaman yang demokratis serta dapat menghindari munculnya issu pelanggaran HAM. Para PLKB dan Babinsa harus secara terus menerus diberikan kemampuan dalam hal penggiatan Program KB agar mereka mampu mengembangkan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat pada tataran lini lapangan.
“Saya sangat mengapresiasi dukungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Bupati Batang dan jajarannya yang dengan penuh dedikasi memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar,” tutup Panglima TNI.
Sementara itu Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty dalam sambutannya mengatakan, Komitmen TNI sangat kuat dalam mendukung Program KKBPK dan sampai dengan saat ini dapat dirasakan. Hal ini berarti TNI telah menjaga komitmen terhadap keberlangsungan kerja sama kemitraan yang selama ini telah kuat terjalin antara BKKBN dan TNI. Menurutnya, sudah diakui bahwa Program Baksos TNI KB-Kesehatan saat ini juga melibatkan berbagai mitra kerja lain, tidak terfokus hanya pada pelayanan KB semata, namun juga meliputi beragam kegiatan prioritas yang berkaitan dengan masalah kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Panglima TNI dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Pencanangan Baksos TNI KB-Kesehatan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah,” ujar Kepala BKKBN.
Dasar pelaksanaan Pencanangan Bakti Sosial TNI–KB Kesehatan Tingkat Nasional Tahun 2016, adalah : Pertama, Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Kedua, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Ketiga, perjanjian kerja sama BKKBN dan TNI tanggal 10 Oktober 2014 tentang penguatan dan percepatan pencapaian sasaran program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
Turut hadir pada acara tersebut, Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Bonar H. Hutagaol, Kapuskes TNI Mayjen TNI dr. Ben Yura Rimba, MARS, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi, Wakapuspen TNI Laksma TNI Petrus Padmardjo, S.E., dan seluruh pejabat BKKBN Pusat dan SKPD Kabupaten Batang.
