JAKARTA, tniad.mil.id – Netralitas TNI-Polri dalam menghadapi Pemilu tahun 2019 adalah salah satu kunci yang akan menentukan keberhasilan Pemilu, khususnya di bidang pengamanan. Untuk itu, TNI-Polri harus mampu menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun dan mewujudkan sinergitas TNI-Polri, agar dalam pelaksanaan tugas pengamanan dapat dicapai kesuksesan, sehingga keamanan dan keutuhan NKRI dapat terjaga.
Demikian dikatakan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. yang diwakili Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tatang Sulaiman, dalam pembekalannya kepada 364 peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Pemilu (Pam Pemilu) Tahun 2019 Dalam Rangka Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri, bertempat di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jl. Tirtayasa Raya No. 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/9/2018).
Dalam materi pembekalannya yang berjudul “Sinergi TNI-Polri Dalam Pengamanan Pemilu 2019″ tersebut, Panglima TNI menjelaskan, upaya untuk mensukseskan pelaksanaan perbantuan TNI kepada Polri dalam pengamanan Pemilu tidak bisa dicapai secara instan. Dibutuhkan proses untuk mencapai keberhasilan. Diperlukan sosialisasi masing-masing pihak tentang aturan yang berlaku, mekanisme perbantuan, prosedur pengamanan, dan penyamaan persepsi tentang tujuan perbantuan, untuk mencapai keterampilan yang tinggi dan kemampuan interoperability.
Ditegaskan Panglima TNI, selama pelaksanaan Pemilu 2019, TNI-Polri harus tetap mewujudkan terpeliharanya Kamtibmas, mencegah terjadinya anarkisme, kerusuhan sosial, baik vertikal maupun horisontal, dan mencegah terjadinya kerawanan lanjutan yang berpotensi mengancam eksistensi negara.
“Mari bersama-sama kita bangun etos kerja sesuai bidang keahlian kita masing-masing, sehingga TNI-Polri akan makin profesional. Dan dengan dilandasi jiwa kesatria serta loyalitas tegak lurus, kita darmabaktikan pengabdian kepada bangsa dan negara,” tegasnya.
Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, kerawanan-kerawanan Pemilu 2019 antara lain pada tahap masa tenang, yaitu penyebaran isu hoax, money politic, intimidasi, dan perusakan logistik Pemilu pada tahap pemungutan suara.
“Dengan pengalaman Pilkada serentak 2018, TNI-Polri sudah mempersiapkan diri apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Itu semua sudah disimulasikan,” ungkapnya.
Panglima TNI juga menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi pengamanan Pemilu 2019, TNI akan mengerahkan personel sampai dengan dua pertiga dari kekuatan Polri yang terlibat operasi, dan kekuatan itu akan digelar di wilayah-wilayah yang memang dianggap rawan, termasuk berbagai macam Alutsista dari ketiga matra.
“Jumlah personel yang disiagakan tentunya akan kita sesuaikan dan kita akan menunggu apa yang diperlukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ucapnya.
Dalam pelaksanaan pentahapan Pemilu 2019, TNI selalu berkoordinasi dengan Polri tentang rencana pengamanan sesuai dengan pentahapan, dimulai dari tahap pendaftaran dan penetapan calon, masa kampanye, distribusi logistik, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, serta pengamanan objek vital, termasuk pengamanan pejabat penyelenggara Pemilu sampai dengan pelantikan anggota DPR, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden.
Panglima TNI juga mengatakan, saat ini TNI-Polri sudah melakukan latihan-latihan parsial bersama tentang prosedur pengamanan bersama di setiap wilayah, dengan melakukan koordinasi antara Polda dan Kodam.
“Diharapkan pada saat pelaksanaan pengamanan sudah terjadi sinkronisasi dan saling kesepahaman, sehingga tidak akan terjadi benturan antara sesama aparat di lapangan,” tegasnya.
