Skip to main content
Berita Satuan

Panglima TNI : Politik TNI adalah Politik Negara

Dibaca: 32 Oleh 11 Okt 2016Maret 30th, 2020Tidak ada komentar
#TNIAD #TNIADMengabdiDanMembangunBersamaRakyat

Berbagai lapisan Undang-Undang telah menyatakan politik TNI adalah politik negara, jadi TNI selalu berpihak pada keamanaan negara dan TNI juga harus bersikap netral. Demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo saat menjawab pertanyaan awak media, bertempat di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (10/10/2016).

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar selalu mengikuti dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas TNI, khususnya dalam menghadapi Pilkada.

“Apabila ada oknum TNI yang terindikasi tidak netral, segera laporkan kepada instansi terkait yang terdekat, bisa ke Koramil, Kodim dan Pom,” tegasnya.

Dalam rangka menjamin implementasi netralitas pada Prajurit TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo  telah menginstruksikan jajarannya untuk mengutamakan berpihak pada keamanan negara. Jenderal Gatot Nurmantyo juga memerintahkan  kepada prajuritnya untuk mengedepankan pemahaman dalam berfikir, bersikap dan bertindak secara netral terhadap pelaksanaan Pilkada.

Terkait pertanyaan wartawan tentang insiden di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu, Panglima TNI menjelaskan bahwa pemukulan terhadap petugas Bandara oleh salah seorang oknum anggota TNI adalah insiden yang tidak diinginkan.

Baca juga:  Presiden: "Smart Power" jadi strategi TNI Kamis, 03 Juli 2014 - 23:50 WIB

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan, anggota yang melakukan pemukulan tersebut sekarang sudah ditangani pihak Polisi Militer Angkatan Darat. Tindakan oknum tersebut  diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, walaupun Kementerian Perhubungan mengatakan sudah diselesaikan.

“Bagi anggota TNI yang bersalah harus tetap diproses secara hukum, mulai dari pangkat Prada sampai dengan Jenderal harus selalu patuh pada hukum, sama halnya dengan masyarakat umum. Seorang pemimpin tidak bisa memberikan sanksi tanpa proses hukum, jadi nanti hakimlah yang memutuskan,” pungkas Panglima TNI. (Puspen TNI)

Kirim Tanggapan

made with passion and dedication by Vicky Ezra Imanuel