
JAKARTA, tniad.mil.id – Guna mengantisipasi upaya-upaya memecah belah bangsa melalui berbagai isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mengancam stabilitas nasional menjelang Pemilu 2019, seluruh prajurit TNI-Polri tidak boleh terbawa arus tersebut dan harus dapat membantu meredamnya.
Hal tersebut disampaikan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., saat melakukan video conference bersama instansi lintas sektoral, dalam rangka kesiapan pengamanan tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019, bertempat di Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018).
Lebih lanjut dikatakan Panglima TNI, tugas prajurit TNI-Polri dalam ‘Operasi Mantap Brata 2018’ adalah untuk menghadapi Pemilu 2019, dengan menjamin pelaksanaannya berlangsung tertib, aman, lancar, dan sukses. Untuk itu, para Komandan Satuan (Dansat) TNI di berbagai daerah harus bertanggungjawab terhadap anggotanya, untuk dapat memberikan pemahaman, penjelasan positif, dan rasa aman kepada masyarakat.
Dalam upaya membangun kedewasaan masyarakat, menurut Panglima TNI, para Dansat TNI apabila menemukan hal-hal kontraproduktif harus segera mengambil langkah-langkah untuk memitigasi dan memberikan penjelasan positif kepada masyarakat, sehingga tidak timbul opini yang salah, karena yang akan merasakan kerugiannya adalah rakyat.
“Masyarakat harus diberi wawasan dan pemahaman bahwa pesta demokrasi sejatinya adalah perhelatan untuk menentukan pilihan rakyat yang terbaik,” ujarnya.
Dalam menentukan pilihan tersebut,jangan sampai persatuan dan kesatuan bangsa terkoyak. Artinya, walaupun berbeda pilihan dan pendapat, tidak boleh membenci satu sama lain dan terpecah belah.
“Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar. Namun bila diarahkan untuk membenci atau memusuhi pihak lain, itu artinya merupakan ajakan yang salah,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Hadir dalam video conference tersebut, antara lain Menkopolhukam RI Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, Ketua Bawaslu RI Abhan S.H., Ketua KPU Arief Budiman, para Asisten Panglima TNI , dan Kapuspen TNI.