TNI AD – Jakarta. Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Asintel Panglima TNI, Aster Panglima TNI dan Kapuspen TNI menerima kunjungan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan, S.H. beserta Staf, di Merdeka Barat No. 2, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).
Dalam audiensinya, Ketua Bawaslu RI menyampaikan kepada Panglima TNI bahwa tahapan Pilkada sudah berjalan dan kampanye sudah dimulai tanggal 15 Februari s.d. 26 Juni 2018. Menurutnya, di tengah pelaksanaan tahapan kampanye ada potensi kerawanan di beberapa daerah. “Kami sudah mengantisipasi hal tersebut melalui koordinasi secara terus-menerus dengan jajaran TNI dan Polri,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu RI menyampaikan apresiasi atas kehadiran Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto beberapa waktu lalu pada acara Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas. “Kehadiran Panglima TNI memberikan dampak positif kepada publik untuk bersama-sama menciptakan setiap tahapan kampanye Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan SARA,” katanya.
Ketua Bawaslu RI juga mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI atas komitmen TNI yang menjunjung tinggi netralitas, termasuk anggota TNI yang ikut kontestasi dalam Pilkada harus mengundurkan diri.
Disamping itu, Ketua Bawaslu RI juga melaporkan kepada Panglima TNI bahwa jajaran Bawaslu RI akan banyak berkoordinasi dengan aparat TNI diwilayah tentang bantuan transportasi, khususnya yang sulit dijangkau seperti daerah-daerah rawan dan terpencil di wilayah Indonesia. “Mohon bantuan TNI terkait pengamanan dan keamanan, khususnya menghadapi berbagai dinamika situasi dalam proses Pilkada, Pileg dan Pilpres yang akan datang,” harapnya.
Menanggapi audiensi yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan, TNI selalu siap mendukung dan membantu Bawaslu RI, apabila masuk ke wilayah rawan konflik dan terpencil dalam melaksanakan tugasnya demi kepentingan dan kelancaran tugas Bawaslu. “TNI selalu siap membantu, kalau itu untuk kepentingan dan keselamatan bangsa,” tegasnya.
“Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab TNI dalam menjaga keselamatan bangsa dan negara. TNI tetap berkomitmen dan menjunjung tinggi netralitas, hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tutup Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. (Puspen TNI)
