JAKARTA, tniad.mil.id – Dalam rangka memperkuat kapasitas Indonesia menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks dan beragam, TNI AD berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang direalisasikan dalam wujud penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. dengan Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, S.Si., A.pt., M.Kes.
Lewat penandatanganan PKS yang disaksikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M. di Kantor BNPB, Jakarta, Senin (19/2/2024), diharapkan upaya penanganan bencana di tanah air di masa yang akan datang akan menjadi lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan. Disamping meningkatkan sinergi dan koordinasi diantara kedua lembaga tersebut, keduanya sama-sama menegaskan komitmen untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam semua tahapan penanganan bencana, mulai dari Fase mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat/response, hingga pemulihan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi).
“Banyak hal yang masih mungkin kita tingkatkan. Tadi sudah diulas masalah pencegahan, penanggulangan, dan juga rehabilitasi. Ada banyak inovasi yang akan kita coba ke depan, yang dalam waktu dekat mudah-mudahan dapat segera terealisasi,” ungkap Kasad.
Kasad juga menekankan bahwa dalam hal pencegahan bencana, kerja sama juga dapat dilakukan dengan melibatkan institusi lain di daerah, dengan mengacu pada masukan BNPB terkait wilayah/daerah prioritas yang rawan bencana.
Sementara itu, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa PKS ini merupakan tindak lanjut dari MoU dengan Mabes TNI, guna meningkatkan kerja sama yang telah berjalan. Kerja sama mencakup berbagai bidang, diantaranya penyediaan personel, peralatan, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung operasi penanganan bencana.
“Kerja sama ini sudah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, bukan sebagai program baru. Sebagai contoh, saat ini di Demak yang sedang mengalami banjir, prajurit Angkatan Darat terlibat dalam evakuasi masyarakat, relokasi pengungsi, dan dapur umum. BNPB bergantung pada prajurit Angkatan Darat. Sementara kami memberikan bantuan peralatan, anggaran, dan logistik,” ujarnya menjelaskan pembagian tugas diantara kedua lembaga itu. (Dispenad)
