Persaingan Purba di Era Modern

Bentrokan Ikatan Pemuda Karya (IPK) dengan Pemuda Pancasila (PP) di Medan, merenggut dua korban jiwa. Rivalitas dua OKP ini sudah terjadi sejak empat dekade lalu. Pemerintah ditantang membubarkan organisasi yang kerap berbuat onar.

Perang layaknya antar geng ini dipertontokan IPK dan PP pada Sabtu pekan lalu. Kedua kubu saling menyerang menggunakan berba­gai senjata, mulai dari kayu, batu, pa­rang, pisau hingga airsoft gun. Dua kader IPK, Roy Silaban dan Monang Hutabarat tewas.

Kabar kematian ini sontak menyebar ke seluruh kader IPK di Medan. Bak alarm tanda perang, ratusan kader IPK langsung menyerbu basis PP, seperti di Jalan Asia, Jalan Brigjen Katamso dan beberapa titik di kawasan Medan Timur. Bentrokan pun semakin meluas, meski kali ini tidak merenggut korban jiwa.

Upaya Polresta Medan memecah kon­sentrasi massa dengan memblokir sejum­lah jalan tidak sepenuhnya ampuh. Ter­bukti pos PP di Jalan Brigjen Katamso, Medan Maimun dibakar Sabtu malam. Tidak jelas siapa pelakunya, namun diduga kuat pembakaran itu berkaitan erat dengan bentrokan tersebut.

Situasi yang semakin panas ini mem­buat kendali keamanan diambil alih Polda Sumut. Dengan berkoordinasi de­ngan Kodam I/BB, ratusan aparat ber­senjata api disebar di sejumlah titik. Kon­disi ini menggambarkan Kota Medan dalam kondisi genting.

Melihat ngerinya dampak keributan itu, kekhawatiran terulangnya bentrok­an sangat menghantui masyarakat.  Terlebih pada hari itu, PP mengadakan  acara pelantikan  fungsionaris  kepengurusan 2016-2019 di Lapangan Benteng, Medan. Bisa dipastikan hampir seluruh kader PP di Medan hadir, sehingga per­gesekan dengan IPK sangat rentan terja­di. Medan Siaga Satu. Kita mengimbau semua pihak menahan diri, jangan me­rusak kondisivilas Kota  Medan hanya  karena  kepentingan pribadi,  kata Kapol­resta Medan Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto.

Pada hari itu, seluruh pemuda yang mengenakan seragam IPK maupun PP diperiksa. Mereka yang kedapatan mem­bawa  benda  terlarang  langsung  dia­mankan.   Konflik ini baru  berakhir  sete­lah masing-masing pucuk pimpinan mendeklarasikan perdamaian di Mapol­resta Medan, Selasa pekan lalu. Meski begitu, kedua belah pihak tetap berharap polisi bertindak tegas menindak pelaku yang telah bertindak kriminal. Ada dua kader kami yang meninggal dalam insid­en ini. Harapannya polisi harus mengusut pelakunya dan diproses sesuai hukum, kata DPD IPK Medan, Thomas Purba.

Thomas membantah pihaknya telah merencanakan serangan ke kantor Ma­jelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Su­mut di Jalan MH Thamrin, Medan. Di­akuinya ketika itu ada iring-iringan ken­daraan yang ditumpangi kader IPK di depan markas besar PP di Sumut.   Tapi bukan bermaksud melakukan kerusuh­an. Tidak benar kami menyerang PP Terlintas di pikiran pun tidak, tegasnya.

Konvoi puluhan kader dari IPK Ranti­ng Medan Timur ketika itu mau meng­hadiri pelantikan IPK Ranting Medan Denai. Dari titik keberangkatan, rombon­gan ini memang harus melewati MPW PP. Tak jelas siapa yang melempar isu, tiba-tiba mereka diserang sejumlah ka­der PP.

Salah satu korban tewas Monang Hutabarat merupakan Ketua IPK Ran­ting Medan Timur yang dianiaya saat masih berada di dalam mobil. Saat itu Monang bersama istri dan anaknya yang masih kecil. Seluruh penumpang mobil sedan ini dianiaya dengan brutal. Kalau niatnya perang, ngapain bawa keluarga, bawa istri, bawa anak. Karena memang sejak awal kami mau hadiri pelantikan, tuturnya.

Ketua MPC PP Medan, AR Batubara menjelaskan akibat serangan ini sejum­lah inventaris mereka rusak dan dibakar. Inilah yang membuatnya mendesak po­lisi mengusut pelakunya. Secara pribadi dan organisasi ia menganggap konflik ini telah berakhir karena sudah ada kesepa­katan dengan IPK. Dengan tegas, ia me­nyatakan siap menjatuhkan sanksi atau­pun membekukan kepengurusan Ranti­ng PP yang tidak patuh pada kesepa­katan perdamaian itu. IPK saudara kita. Saya minta semua kader PP menahan diri. Jangan bertindak tanpa sepengetahuan pengurus, ujarnya.

Total ada 158 orang yang diamankan polisi terkait bentrokan selama dua hari ini. Namun dari penyidikan hanya 16 orang yang statusnya ditingkatkan men­jadi tersangka. Para tersangka ini dijerat kesalahan berbeda, yakni lima orang atas pembunuhan Monang Hutabarat, lima orang terkait pembunuhan Roy Silaban dan sembilan orang atas kepemilikan senjata tajam dan senapan angin.

Kapolda Sumut Irjen Ngadino menga­takan jumlah tersangka bisa saja ber­tambah karena sampai sekarang penyi­dik masih terus mengembangkan kete­rangan masing-masing tersangka. Tapi yang terpenting kata dia, kondusivitas Kota Medan sudah normal sehingga roda perekonomian berjalan seperti biasa.

Ngadino merupakan salah satu orang yang paling kesal dengan perkelahian massal. Ia bahkan sudah mengeluarkan perintah tembak di tempat bagi pelaku yang masih nekat berkelahi. Kondisi se­perti ini tidak bisa dibiarkan. Kami me­miliki tatanan-tatanan prosedur dalam bekerja. Bila seperti ini tindakan menem­bak di tempat sudah terpenuhi, kata Nga­dino usai rapat koordinasi dengan Pang­dam I/BB di Makodim 0201/BS Medan.

PP dan IPK memang memiliki sejarah panjang. Rivalitas dua organisasi ini su­dah terjadi sejak Olo Panggabean mun­dur dari PP dan secara kontroversi mendirikan IPK pada 28 Agustus 1969. Sejak itu, Olo selalu berebut kekuasaan dengan Effendi Nasution alias Pendi Kel­ing yang tak lain mantan pimpinannya di PP. Bentrokan pun kerap terjadi, dan tak jarang menelan korban jiwa. Beberapa wilayah bisnis di pusat Kota Medan berhasil direbut IPK. OKP yang memiliki seragam loreng biru muda dipadu hitam ini pun menjelma menjadi kelompok pemuda terkuat pada masa itu.

Setelah Olo wafat pada 30 April 2009. kekuatan IPK harus diakui mengalami sedikit kemunduran. Apalagi sebelum­nya bisnis judi yang menjadi andalan or­ganisasi ini sudah diberantas sejak tahun 2000 ketika Kapolri dijabat Jenderal Sutanto. Seiring berjalannya waktu, ke­kuatan IPK perlahan bangkit, berjuang merebut wilayah dari OKP lain, terma­suk PP.

Melihat kondisi ini, banyak pihak pes­imistis deklarasi damai ini hanya bersifat sementara. Selama perebutan wilayah masih terjadi, pergesekan di arus bawah dipastikan bakal terus terjadi. Makanya banyak desakan dari warga agar peme­rintah tidak sungkan membubarkan or­mas yang bertindak brutal.

Namun permintaan ini sulit dipenuhi karena menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, bentrokan yang mereng­gut dua nyawa itu hanya persoalan ok­num. Diakuinya kalau IPK dan PP kerap berebut wilayah yang menjadi pemicu bentrok. Tapi lagi-lagi politisi PDI Per­juangan ini menilai hal itu hanya meli­batkan oknum kader. Ini kan masalah oknum. Bukan ormas, tidak ada rencana dari ormasnya. Tapi yang salah tetap harus dihukum, kata Tjahjo.

Indonesia Police Watch (IPW) justru menilai bentrokan yang berulang ini ke­salahan polisi. Seandainya intelijen polisi berfungsi dengan baik, tentu pertikaian kedua OKP bisa dicegah.

Kelalaian polisi ini kata Ketua Presidi­um IPW, Neta S Pane terlihat jelas dari tidak adanya pengawalan pada konvoi kader IPK. Padahal jumlah massa cukup besar, dan sangat rentan mengganggu kamtibmas. Padahal konvoi itu meli­batkan 160 orang dengan menaiki sepu­luh mobil dan 60 sepeda motor. Di mana intelijen polisi, apa mereka tidak beker­ja, kata Neta.

Parahnya, kata Neta, kedua kubu tetap melanjutkan pertikaiannya meski Kapolda Sumut Irjen Ngadino dan Kapol­resta Medan Kombes Mardiaz K Dwihananto sudah turun langsung, berulajig kali meminta kedua kubu mundur. Mas­sa mengacuhkan imbauan itu. Kedua perwira itu sudah layak dicopot karena telah mencoreng wibawa Polri. tukas­nya. (Sumber: Majalah Forum)