Samarinda. (02/08) Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Johny L. Tobing memberikan paparan tentang upaya menjaga stabilitas daerah Kaltim, Terorisme dan peredaran penyalahgunaan Narkoba yang berlangsung di Lamin Etam Samarinda Kaltim, Rabu 27 Juli 2016.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Forum Pimpinan Daerah (Forkopinda) se-Kaltim. Gubernur Kaltim DR. H. Awang Faroek Ishak mengatakan, masalah terorisme harus menjadi perhatian serius sebagai upaya dalam menjaga stabilitas daerah Kaltim. Sementara itu, tewasnya Santoso pimpinan kelompok radikal di Poso Sulawesi Tengah belum lama ini berkat kerja keras TNI/Polri.
Namun hal itu tidak menjamin akan berkurangnya secara signifikan aksi-aksi terorisme. Oleh karena itu kita perlu terus meningkatkan kewaspadaan dini terhadap gerakan dan aksi-aksi terorisme melalui komunitas intelijen di daerah yang telah dibentuk,” kata DR. H. Awang Faroek Ishak dalam arahannya saat membuka Rakor Forkopinda tersebut.
Selain masalah terorisme yang juga tidak kalah penting untuk mendapatkan perhatian adalah masalah peredaran dan penyalagunaan Narkoba. Kaltim peringkat dua nasional di bawah DKI Jakarta.
“Hal ini tentunya tidak membuat kita bangga, tetapi menjadi prihatin. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk memerangi Narkoba. Kalau naik peringkat dalam hal yang positif tentu kita bangga, tetapi naik peringkat karena penyalahgunaan Narkoba tentu itu sangat tidak baik. Ini harus menjadi keprihatinan kita bersama,” tandasnya.
Untuk itu Gubernur Kaltim mengajak kepada semua pihak mulai dari Bupati/Walikota, Pangdam VI/Mlw, Kapolda Kajati, Ketua Pengadilan Negeri dan bekerjasama dengan BNN provinsi dan seluruh komponen masyarakat untuk memerangi masalah Narkoba karena akan merusak mental generasi penerus bangsa.
Forum Koodinasi Pencegahan Narkoba bersama BNN Provinsi Kaltim harus bekerjasama untuk melaksanaan program dan sosilaisasi dengan baik, dan bagi daerah yang berhasil menekan angka penyelagunaan Narkoba akan diberikan penghargaan” ujarnya.
Selain itu masalah terorisme dan narkoba, pada Rakor Forkopimda se-Kaltim itu juga dibahas masalah ekspansi tenaga kerja asing dan permasalahan terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, baik jalan tol, jembatan, bendungan yang ada di kabupaten/kota serta pembangunan Bandara Samarinda Baru.
