Komisi I DPR menjamin Indonesia tidak akan lagi mendatangkan persenjataan bekas dari luar negeri. Selain untuk menjamin pertahanan negara, langkah itu juga diambil untuk memastikan keselamatan prajurit Indonesia. Sudah ada kesamaan pandang antara Komisi I dan Panglima TNI bahwa ke depan Indonesia takkan membeli alutsista bekas lagi, kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya, di Jakarta.
Sebelumnya, DPR menginginkan pemerintah membeli pesawat-pesawat baru. Namun, pemerintah memutuskan mendatangkan pesawat hibah, lalu ditingkatkan kemampuannya. RI akhirnya mendapatkan 24 pesawat F-16 dari Amerika Serikat. Yang sudah telanjur, ya, bagaimana. Meski barangnya belum tiba (di Indonesia), tetap akan dilanjutkan karena sudah bayar. Tapi, ya, ke depan kita beli yang baru, ujar Tantowi.
Sebanyak 24 pesawat F-16 direncanakan akan dikirim ke Madiun, Jawa Timur, dari Utah, AS. Ke-24 pesawat itu ternyata produksi tahun 1980-an. Pada 2010, Wakil Ketua Komisi I DPR (periode 2009-2014) TB Hasanuddin menginginkan pembelian enam pesawat F-16 baru, tetapi pemerintah menginginkan hibah untuk mengejar kuantitas.
Cita-cita lama
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menambahkan, pengadaan persenjataan baru nonhibah sebenarnya merupakan cita-cita lama. Hal itu sudah menjadi arah kebijakan Rencana Strategis TNI Tahap 1 2010-2014. Namun, ujarnya, cita-cita itu belum bisa terwujud sepenuhnya.
Setelah kebijakan pengadaan., alutsista bekas berkali-kali berujung kecelakaan, evaluasi mutlak diperlukan. Kita harus siap menghadapi konsekuensi dan risiko. Saat ini, kunci modernisasi persenjataan ada pada komitmen pemerintah untuk merealisasikan anggaran memadai, kata Mahfudz.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang juga calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berjanji akan mengevaluasi kelaikan terbang pesawat-pesawat TNI. Langkah ini merupakan jawaban atas instruksi Presiden Joko Widodo agar dilakukan perombakan mendasar terhadap sistem manajemen alutsista dan penguatan zero accident.
Saya harus mengevaluasi. Jadi pesawat TNI AU itu pasti sudah laik terbang. Tapi, kalau melihat kemarin kenapa bisa jatuh, apa masalahnya, nah, ini harus kita evaluasi, ujar Gatot seusai menghadap Presiden di Istana Merdeka.
Terkait modernisasi sistem persenjataan, Gatot menyatakan, pengadaannya ke depan harus baru semua. Selain itu, sesuai arahan Presiden, pengadaan sistem persenjataan juga harus melibatkan industri pertahanan domestik. (Sumber: HU Kompas)
