JAYAPURA, Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian menyebut sejak 2013 hingga 2017 sebanyak 1.500 putra asli Papua dilantik pada jenjang tamtama, bintara dan perwira TNI AD.
“Dari 2013 hingga sekarang, kita (TNI AD) sudah mendidik hampir 1.500 orang putra asli Papua menjadi prajurit yang berkarir sebagai tamtama, bintara dan perwira, dan hari ini dari 320 yang dilantik sebanyak 60 persen adalah putra asli Papua,” kata Hinsa Siburian usai melantik 320 tamtama baru di Lapangan Pancasila, Rindam, Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Sabtu (15/4/2017).
Sebanyak 320 tamtama baru dengan pangkat prajurit dua (Prada) itu merupakan lulusan sekolah calon tamtama TNI AD Gelombang II Tahun Ajaran 2016 yang baru dilantik.
Prajurit sebanyak itu, kata Siburian, merupakan hasil kerja sama pembinaan yang dilakukan dengan para pemimpin daerah yang ada di Papua dan Papua Barat, sehingga putra asli di Bumi Cenderawasih yang ingin mengabdikan diri sebagai abdi negara bisa diakomodasi dengan baik.
“Kami berharap akan lebih banyak lagi putra asli di Papua yang akan kami didik dan lantik menjadi prajurit TNI AD,” katanya.
Mantan Dandim Mimika itu menyampaikan bahwa dari 320 tamtama baru yang dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) pada hari ini, 80 orang diantaranya adalah putra asli dari pegunungan tengah Papua.
“Di antara mereka ini, sebanyak 80 orang putra asli Papua yang berasal dari daerah terjauh, terpencil atau pedalaman seperti dari Oksibil, Sinak, Mulia, Wagete. Mereka ini dites secara terpisah, dibina dan dilatih dulu sebelum naik pendidikan dengan harapan ada keterwakilan dari daerah mereka,” katanya.
Puluhan tamtama dari daerah terpencil atau terjauh itu, kata Pangdam, diharapkan nantinya bisa kembali ke daerahnya sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) setelah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan selanjutnya yang nantinya bisa diaplikasikan di tengah masyarakat.
“Mereka ini nantinya yang akan menjadi Babinsa, mereka ini kan paham budaya dan bahasa masyarakatnya, sehingga jika terjadi persoalan atau konflik, mereka inilah yang akan berupaya dan berusaha untuk menyelesaikan bersama pemangku kepentingan lainnya,” katanya.
Ketika ditanya, apakah kebijakan itu merupakan bagian dari program TNI untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat di Papua, Pangdam mengatakan bahwa TNI merupakan tentara rakyat, sehingga selalu bersama rakyat.
“Kehadiran kami (TNI) lebih banyak melaksanakan tugas dengan membantu pemerintah daerah bagaimana mensejahterahkan masyarakat agar terbantu dalam menyelesaikan persoalan diwilayah ini, seperti di bidang infrsatruktur,” ujarnya.
Sumber: netralnews.com
