Tawuran Antarprajurit PR Bagi Panglima Baru

Tak lama lagi  markas besarbagi  ratusan ribu prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Cilangkap, Jakarta  Timur  akan berganti  pemimpinnya dari  Jenderal TNI Moeldoko ke Jenderal TNI Gatot Nurmantyo karena Moeldoko akan memasuki masa pensiunnya pada awal bulan Agustus 2015.

Walaupun pergantian panglima TNI tidak seheboh “pertengkaran” di partai-partai politik, tetap saja pemilihan panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo selaku Panglima Tertinggi TNI tetap saja mendapat perhatian besar. “Harapan saya, mudah-mudahan DPR secepatnya memberikan persetujuannya,” Kata Kepala Negara baru-baru ini.

Surat Presiden tentang pen­calonan Gatot ke DPR sudah dikirimkan pada Selasa (9/6) Karena Moeldoko berasal dari TNI Angkatan Darat, maka bay­angan banyak orang terma­suk para prajurit” maka kini tiba saatnya jabatan panglima TNI menjadi “giliran” jajaran TNI Angkatan Udara atau TNI Angkatan Laut karena berpedo­man pada prinsip “bergiliran” dan bukannya “bergantian”.

Namun dengan sejumlah per­timbangan, maka tetap saja Presiden Joko Widodo men­calonkan jenderal TNI Angkatan Darat untuk menjadi pangli­ma TNI. Dan bisa diperkirakan Presiden tidak akan bakal menjelaskan secara terbuka ke­napa mencalonkan Jenderal Gatot dari AD yang kini meru­pakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Moeldoko akan pensiun pada awal Agustus sehingga berarti pejabat baru harus sudah dilantik sebelum pejabat lama pensiun. Sementara itu, karena calon pemimpin TNI yang baru itu harus mengikuti uji kelay­akan dan kepatutan yang isti­lah kerennya adalah “fit and proper test” oleh DPR se­dangkan para wakil raky at itu lagi-lagi akan segera menikmati masa “liburnya” atau reses maka tentu diharap­kan ujian di Senayan itu sudah bisa dilaksanakan bulan  Juni itu.

Tentu Presiden punya alasan mendasar kenapa jender­al TNI dari AD yang memimpinlagi Markas Besar TNI. Secara m udah, bisa dipahami AD memi­liki jajaran dari pusat hingga dae­rah terpencil, yang kondisi ini ti­dak ada pada kedua angkatan lain­nya. Di tingkat desa, AD memiliki bintara pembina desa atau babinsa, yang kemudian di atasnya adalah komando rayon militer atau koramil yang berada di tingkat kecamatan. Karena di Tanah Air terdapat seki­tar 70.000 desa maka bisa dibay­angkan ada berapa puluh ribu babinsa dan juga koramil.

Kemudian di atas danramil ter­dapat komando distrik militer atau kodim yang berada di setiap kota dan kabupaten. Di atasnya lagi ada komando resor militer atau ko­rem yang berada di beberapa kota atau kabupaten misalnya Korem 61 Suryakencana Kodam III Siliwangi yang membawahi prajurit di tiga kota yakni Bogor, Cianjur serta Sukabumi.

Sementara itu, di atas korem, terdapat komando daerah militer atau kodam yang berada di satu provinsi atau dua bingga tiga provinsi. Yang paling tinggi jajaran TNI AD di tingkat pusat yakni Mar­kas Besar TNI Angkatan Darat.

Sementara itu sebagai perband­ingan, untuk AL maka satuan ter­bawahnya adalah pangkalan AL atau lanal, komando utarria Angka­tan Laut atau lantamal dan di atas­nya lagi terdapat Komando Armada Barat dan Timur hingga akhirnya Markas Besar TNT AL.

Karena AD pada dasarnya lebih banyak memiliki jajaran di daerah-walaupun sebagian besar wilayah , Indonesia adalah laut- maka pra­jurit. AD lebih banyak jika diband­ingkan depgan kedua matra lain­nya. Dengan demikian para prajurit AD sehari-harinya sudah lebih ter­biasa bergaul dengan rakyat di ta­taran terbawah dibandingkan den­gan saudara-saudara mereka yang berdinas di AL ataupun AU.

Tawuran

Baru-baru ini untuk kesekian kalinya- terjadi perkelahian antar­prajurit yakni antara prajurit Grup II Komando Pasukan Khusus (Ko­passus) TNI AD yang bermarkas di Solo dengan prajurit TNI AU yang  lokasi kejadian atau tempat kejadi­an perkaranya atau (TKP) adalah di sebuah kafe. Padahal kafe adalah tempat “haram” bagi semua prajurit dari angkatan yang mana pun juga. Akibatnya, ada prajurit Angkatan Udara yang tewas.

Karena itu, tidak heran jika Ketua Dewan Perwakilan Raky­at Setya Novanto berujar “Sosok Pak Gatot Nurmantyo diharapkan bisa memenuhi harapan masyara­kat dan bisa berkoordinasi dengan semua angkatan”. Yang diharapkan Setya Novanto tentu adalah adanya koordinasi yang baik sehingga tidak terjadi lagi -tawuran antarprajurit.

Sementara itu, seorang anggota DPR Tubagus Hasanuddin yang merupakan mayor jenderal pur­nawirawan berkata jika mengacu pada prinsip bergiliran maka tiba saatnya bagi prajurit dari TNI AU untuk menjadi panglima TNI.

“Tentu saja pilihan Presiden men­gandung risiko politik,” kata Tuba­gus Hasanuddin yang pernah men­jadi ajudan saat Profesor Bacha-ruddin Jusuf Habibie menjadi wakil presiden dan presiden dan ke­mudian menjadi sekretaris mili­ter kepresidenan pada era presiden Megawati Soekarnoputri seperti di­kutip Antara.

Bahkan beberapa tahun lalu, se­buah batalyon TNI-AD sampai ha­rus dibubarkan gara-gara ratusan personel di Sumatera Utara itu me­nyerang dan menghancurkan kan­tor polisi.

Kasus lainnya adalah ketika pen­gadilan militer menghukum sejum­lah prajurit Kopassus yang meny­erang Lembaga Pemasyarakatan di Cebongan, Daerah Istimewa Yogya­karta sehingga mengakibatkan kematian narapidana.

Kasus kekerasan itu sampai sek­arang masih saja tetap terjadi dan kemungkinan besar bakal tetap ter­jadi pada masa mendatang karena sebagian besar prajurit TNI masih sangat muda sehingga mengakibat­kan mudah terjadinya tawuran an­tarprajurit.

Masyarakat sampai sekarang praktis tidak pernah mendapat penjelasandariPanglima TNI yang mana pun juga tentang langkah strategis untuk mengatasi perseter­uan antarprajurit itu.

Karena itu, Jenderal Gatot Nur­mantyo jika nanti telah menjadi panglima TNI harus mau menjelas­kan pokok-pokok pikirannya ten­tang pembinaan mental dan disip­lin prajurit. Kenapa itu harus di­lakukan? Rakyat pasti ingin meli­hat semua prajurit dan tidak lagi berkelahi misalnya hanya gara-gara berebut cewek atau karena berebut menguasai pengamanan kafe atau panti pijat dan juga bar.

Sebagai perbandingan misalnya adakah para prajurit dari angkatan yang mana pun juga “mau berebut” pengaman­an mesjid, musholla/ gereja atau­pun vihara? Walaupun ini seperti masalah yang sepele atau sederha­na, Jenderal Gatot Nurmantyo har­us siap menjelaskan pokok-pokok pikirannya tentang pembinaan men­tal ratusan ribu prajuritnya.

Pengalamannya sebagai panglima Komando Cadangan Strategis TNI AD atau Kostrad, komandan Korem 061 Surya kencana di Bogor„guberaur Akademi Militer, kepala staf Divisi 2 Kostrad serta berbagai jabatan lain­nya menunjukkan bahwa Gatot Nur­mantyo sudah terbiasa bergaul dan berkomunikasi dengan prajurit-pra­jurit terbawah seperti tamtama dan bintara yang banyak di antaranya merupakan orang-orang muda yang “berdarah panas”.

Masyarakat pun tahu bahwa tu­gas panglima TNI begitu menum­puk mulai dari mengatur kekua­tan minimal esensial TNI, pembe­lian senjata dari peralatan mili­ter, bagaimana mengatur promo­si prajurit hingga bagaimana men­gatur hubungan militer dengan par­tai politik dan tokoh partai politik hingga posisi TNI menghadapi pe­milu, karena sekalipun TNI bersi­kap netral dalam pesta demokrasi itu, ternyata tidak mudah menan­gani atau mengaturnya.

Kepada Gatot Nurmantyo yang lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 13 Maret 1960 itu, masyarakat pat­ut berharap banyak dan selayaknya harapan rakyat itu tidak disia-siakansedikitpun. (Sumber: Pelita)