JAKARTA, tniad.mil.id,- untuk menyamakan
visi, misi, dan interpretasi dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat dan mensejahterakan masyarakat, TNI AD menyelenggarakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan aparat pemerintah tingkat pusat tahun 2019.
Hal tersebut disampaikan Paban V/Bhakti Sterad, Kolonel Inf Yudianto Putrajaya dalam rilisnya, Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Diungkapkan Putrajaya, tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut, diantaranya untuk membantu lembaga fungsional dalam membina kesadaran masyarakat pada pelaksanaan Bela Negara.
‘’Selain itu, juga sebagai bahan masukan kepada lembaga fungsional dalam penyiapan dan menyusun kekuatan pertahanan wilayah serta menumbuhkan keterpaduan dalam menyusun rencana dan struktur pertahanan nasional di daerah,’’ ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, acara yang berlangsung pada Selasa, (16/7/2019), di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, turut dihadiri pula oleh Kasahli Kasad, Menteri Dalam Negeri RI, Dirjen Polpum Kemendagri RI dan pendiri NET TV, Wishnutama Kusubandio.
Kasahli Kasad, Mayjen TNI Arif Susilo dalam mengatakan bahwa tema yang diangkat pada kegiatan dalam acara tersebut yaitu ‘Sinergitas Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Mewujudkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa’.
‘’Integrasi harus dipedomani sebagai kata kunci dalam keberhasilan pada pelaksanaan kegiatan sinergitas pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, seluruh komponen bangsa harus saling bahu membahu & bersatu padu dalam mewujudkannya,’’ ujarnya.
“Sebagai bentuk kegiatan sinergitas yang dilaksanakan secara terencana dan terpadu, pada hakekat akan diarahkan pada terwujudnya Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) Juang yang tangguh,” ucapnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dihadapkan dengan pelaksanaan tugasnya terdapat konsekuensi logis kebutuhan akan pemahaman ideologis seorang ASN dan TNI yang sesuai dengan ideologi negara yaitu ideologi Pancasila.
‘’Melihat kondisi saat ini, masih terindikasi adanya permasalahan mendasar tentang ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan. Hal ini terjadi karena belum optimalnya pelaksanaan fungsi pembinaan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan di pusat maupun di daerah,’’ tutur Mendagri.
Lebih lanjut dikatakannya, saat ini pemerintah telah melakukan berbagai penerbitan kebijakan terkait dengan pembinaan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan. Kesemua kebijakan tersebut dilakukan, khususnya melalui pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
Puncak acara kegiatan tersebut, disetujui adanya kesepakatan dalam menyusun kegiatan secara bersinergi melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kemendagri RI dgn TNI AD guna pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) sampai tingkat daerah.(Dispenad/004).
