JAKARTA-Kepala dinas angkatan darat (Kadispen AD) Brigjen TNI Andika Perkasa mengatakan, TNI AD mengerahkan sebanyak 31.370 personel untuk mengamankan pemilihan umum presiden 2014 pada 9 Juli 2014.
“Hal itu berdasarkan perintah Panglima TNI melalui telegram dengan no. TR/316/2014, tanggal 2 April 2014,” kata Kadispenad seperti dikutip Antara, di Jakarta, Senin. Kekuatan personel TNI AD yang di bawah kendali operasi Polri, mendapat dukungan logistik dari Pemerintah untuk Pengamanan Pemilihan Presiden 2014.
Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Budiman, kata dia, menginstruksikan kepada seluruh Jajaran TNI AD untuk siaga dan siap digerakkan apabila diperlukan untuk membantu Pengamanan Pemilihan Presiden putaran pertama selama 15 hari dan putaran kedua selama 12 hari.
Ia merinci 31.370 personil TNI AD itu, terdiri dari Kodam I (Sumut, Riau, Kep. Riau, Sumbar) sebanyak 3.000 personil, Kodam II (Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jambi) sebanyak 2.500 personil, Kodam III (Jawa Barat, Banten) sebanyak 2.100 personil, Kodam IV (Jawa Tengah, Yogyakarta) sebanyak 2.500 personel, Kodam V (Jawa Timur) sebanyak 2.500 personil.
Selain itu, Kodam VI (Kaltim, Kalsel) sebanyak 1.900 personil, Kodam VII (Sulsel, Sulteng, Sulbar, Sultenggara, Sulut, Gorontalo) sebanyak 3.000 personil, Kodam IX (Bali, NTB, NTT) sebanyak 1.900 personil, Kodam XII (Kalbar, Kalteng) sebanyak 1.900 personil, Kodam XVI (Maluku, Maluku Utara) sebanyak 1.600 personil, Kodam XVII (Papua, Papua Barat) sebanyak 2.340 personil, Kodam Jaya (DKI, Depok, Tangerang, Bekasi) sebanyak 2.030 personil, Kodam IM (Aceh) sebanyak 2.100 personil, Kostrad sebanyak 1.500 personil, Kopassus sebanyak 500 personil.
Di tempat terpisah, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengimbau aparat keamanan yang netral milik Rakyat Indonesia harus bersatu dan benar-benar bertindak netral.
“Jangan sampai ada yang membenturkan TNI dan Polri sebagaimana terjadi di awal reformasi. Saatnya Polri berani bertindak tegas menangkap seluruh pihak yang melakukan politik uang, intimidasi, dan jual beli C6,” lanjutnya. Tjahjo menambahkan, seharusnya aparat keamanan seharusnya berani bersikap lebih tegas di dalam melawan berbagai bentuk intimidasi dan politik uang. (hrb)
