Bela Negara Dimulai

Pelatihan Menyerupai Penataran P4

Kementerian Pertahanan, Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 ini, memulai pelatihan perdana untuk pelatih inti atau pembina kader bela negara. Tahap awal, pelatihan bela negara akan dilaksanakan di 45 kabupaten/kota yang ditujukan untuk 4.500 calon pembina nasional.

Pelatihan akan berlangsung satu bulan di 45 ka bupaten/ko­ta, ujar Kepala Badan Pelatihan dan Pendidikan Kemenhan Ma­yor Jenderal TNI Hartind Asrin, Rabu, tanggal 21 Oktober 2015, di Jakarta.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu akan meresmikan dimulainya program pelatihan bela negara di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenhan, Jakar­ta. Sebanyak 45 kabupaten/kota tersebut di antaranya Bandung (Jawa Barat), Merauke (Papua), Makassar (Sulawesi Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Kupang (Nusa Tenggara Timur) dan Jakarta. Untuk melaksanakan program tersebut, Kemenhan menyiapkan anggaran Rp 45 miliar atau setiap kabupaten/kota menerima Rp 1  miliar. Dana itu untuk perekrut­an dan pelatihan.

Di setiap kota, Kemenhan akan melatih sekitar 100 calon pelatih inti.  Pelatihan  akan  banyak dila­kukan di resimen induk koman­do  daerah  militer (rindam)  di setiap daerah. Misalnya, di Ja­karta, pelatihan bela negara akan dilaksanakan di Rindam Jaya, Ja­karta Timur, dan kawasan Pusat Pemeliharaan Misi Perdamaian, Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Terkait dengan materi pelatih­an tersebut, kata Hartind, lebih diutamakan  untuk  menanamkan rasa cinta Tanah Air, rela ber­korban, sadar berbangsa dan ber­negara, meyakini Pancasila se­bagai ideologi negara, serta memiliki kemampuan awal da­lam bela negara, baik secara fisik maupun nonfisik.  Khusus untuk pelatih inti, mereka akan dibekali pengetahuan agar dapat menyebarkan ilmu yang dida­patkan kepada kader bela negara di daerah.  Secara garis besar, pelatihan itu lebih menyerupai penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Na­mun kami sudah menyesuaikan­nya dengan kebutuhan saat ini. Intinya, kami ingin membentuk warga negara yang setia dan siap berkorban bagi bangsa dan ne­gara, tutur Hartind.

Dalam catatan, program pe­nataran P4 merupakan program yang  dicanangkan  pemerintahan  Orde Baru dengan tujuan me­ningkatkan wawasan dan peng­hayatan Pancasila. Program penataran P4 sudah dimulai sejak 1978 berdasarkan Ketetap­an MPR Nomor II/MPR/1978. Namun, program itu lalu dicabut dengan dikeluarkannya Ketetap­an  MPR No  XVIII/MPR/1998 tentang    Pencabutan    Ketetapan  MPR No II/MPR/1978 mengenai P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa dan penetapan terkait penegasan Pancasila sebagai dasar negara.

Penataran P4 sebelumnya di­tujukan kepada semua elemen masyarakat,  mulai  dari pegawai negeri,  tokoh masyarakat, ma­hasiswa hingga siswa. Program tersebut dilaksanakan selama 45 jam. Adapun bela negara akan melibatkan lingkungan pendidik­an,  pekerja dan masyarakat. Ku­rikulum pelatihan bela negara juga akan masuk dalam kuriku­lum pendidikan pada 2016.  Kurikulum untuk para kader baru 80 persen rampung. Se­belum menyelesaikannya, kami akan berdiskusi dengan sejumlah pihak untuk menyempurnakan rancangan kurikulum, katanya

Pengamat pertahanan Univer­sitas Indonesia, Edy Prasetyono, menyatakan  pemerintah  harus  lebih  dulu  menjelaskannya se­belum resmi pelaksanaan prog­ram bela negara.

Mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menambahkan, pelatihan bela negara merupakan cara pemerintah memfasilitasi hak konstitusi warga negara yang sukarela ingin memberi andil da­lam pembelaan negara.  (Sumber: HU Kompas)