Palembang, (Pendam II/Swj).
Sebagaimana layaknya kehidupan, TNI sebagai institusi negara, bercita-cita dan menginginkan adanya perubahan ke arah kemajuan yang lebih baik. Dengan visi, misi kenegaraannya, kita ingin memiliki TNI yang profesional, solid, militan dan dicintai rakyat, yang tentu kesemua itu sangat tergantung kepada kita semua, serta berpulang kepada kita sekalian untuk berbuat yang terbaik. Dalam kaitan tersebut, dalam rangka melanjutkan program tahun 2013 dan mengawali tahun 2014, kita telah melaksanakan Rapat Pimpinan TNI dengan tujuan menyamakan persepsi, menyatukan langkah dan mencari, serta menemukan pemecahan persoalan, yang selama ini menghambat kita, dalam mencapai kemajuan, baik dalam pelaksanaan pembangunan TNI maupun dalam pelaksanaan tugas. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh prajurit TNI dan PNS TNI, agar tetap memegang komitmen dan jatidiri, guna melaksanakan setiap kebijakan pimpinan TNI yang telah ditetapkan. Berangkat dari semangat dan harapan, pada upacara bendera hari ini, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyampaikan beberapa penekanan untuk dipedomani, sebagai berikut :
Pertama, pahami, lanjutkan dan implementasikan program reformasi birokrasi TNI di satuan masing-masing secara berkelanjutan pada aspek doktrin, struktur dan administrasi, khususnya aspek kultur dan mindset personel TNI, baik dalam konteks tugas dan jabatan maupun dalam konteks peran TNI guna membangun komunikasi sosial dengan masyarakat. Hal ini penting untuk menjadi perhatian para prajurit sekalian, karena reformasi birokrasi TNI merupakan roh yang harus menjiwai semua kebijakan, program dan sistem TNI, pembinaan oleh keprajuritan, serta sikap dan prilaku, dalam mewujudkan pembangunan TNI, termasuk upaya kita dalam mengeliminasi ego sektoral dan dalam rangka mewujudkan motto “bersama rakyat TNI kuat”, serta upaya meningkatkan kepercayaan rakyat kepada TNI, yang saat ini rakyat percaya bahwa TNI telah semakin dekat dengan rakyat.
Kedua, laksanakan evaluasi secara objektif dan berikan masukan atau feed back kepada pimpinan TNI dari setiap program dan kegiatan yang diluncurkan, baik kemajuan yang dapat dicapai, maupun kendala yang dihadapi, guna penyempurnaan lebih lanjut.
Ketiga, tingkatkan hubungan kerja dan sinergitas usaha dengan pemerintah daerah dan Polri, baik dalam konteks tugas dan optimalisasi peran TNI, serta hal-hal lain bagi kepentingan organisasi. Hal ini penting untuk menjadi modal bagi keberadaan TNI di tengah masyarakat dalam percepatan penyelesaian persoalan, baik bagi kepentingan pemerintah daerah maupun bagi kepentingan TNI. Kemudian pelajari peraturan perundangan di pusat dan di daerah, legitimasi optimalisasi peran TNI, seperti adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013, tentang pusat pengendalian sosial dan pusat pengendalian krisis, guna membantu pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan, khususnya di wilayah perbatasan dan pulau terluar.
Keempat, tingkatkan kemampuan pembinaan kewilayahan di teritorial masing-masing, karena sesungguhnya komando kewilayahan adalah early warning system TNI, yang menjadi bagian dalam paradigma perang modern dan menjadi kekuatan pokok peran TNI dalam membantu percepatan pembangunan di daerah.
Kelima, saya ingatkan kembali bahwa para prajurit adalah motor dalam menciptakan stabilitas keamanan di daerah. Dalam kaitan tersebut, setiap statement, sikap dan tindakan mengandung konsekuensi moril, politis dan hukum, terlebih dalam kaitan demokrasi, serta netralitas TNI dalam perpolitikan nasional. Untuk itu saya tekankan agar selalu memegang teguh komitmen netralitas TNI pada Pemilu 2014 dan suksesi kepemimpinan nasional.Kita patut bersyukur, masyarakat sudah menilai bahwa secara bertahap TNI telah membuktikan profesionalitas dan mampu menjaga netralitasnya dalam perpolitikan nasional. Dalam kaitan itu, jangan kurangi penilaian masyarakat tersebut dengan sikap-sikap primitif yang tidak terpuji.Namun sebaliknya, tingkatkan disiplin prajurit dan pahami pentingnya netralitas TNI, guna menjamin keamanan nasional yang kondusif.
Keenam, tingkatkan kesiapsiagaan satuan dan pedomani kebijakan penyiapan satuan dukungan pengamanan Pemilu 2014, yang hanya bersifat penebalan dan tidak terlibat langsung, dengan minimal kekuatan dukungan satu peleton.
Ketujuh, laksanakan koordinasi sejak dini dengan Polri, khususnya terkait rencana pelibatan pengamanan Pemilu 2014 berdasarkan ketentuan dan kesepakatan bersama, khususnya pada pemahaman prosedur, penetapan siapa-dimana bertanggungjawab apa, termasuk anggaran, serta pemahaman hukum dan HAM.
Selaku pimpinan TNI dan atas nama Komando, Jenderal TNI Moeldoko mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para seluruh prajurit yang telah menunjukan semangat dan dedikasi pada setiap pelaksanaan tugas dalam membangun komunikasi sosial dengan masyarakat. dedikasi dan semangat para prajurit sekalian telah melahirkan besaran kepercayaan masyarakat terhadap TNI, namun kita tidak boleh puas dengan hasil yang dicapai, dan harus terus mengembangkan kreativitas dan inovasi, seiring dengan perkembangan kehidupan yang terus bergerak maju. Demikian Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kasdam II/Swj Brigjen TNI Toto S Moerasad, S.Ip.,M.M pada upacara Bendera Bulanan 17 Januari 2014 bertempat di Makodam II/Swj Palembang.
Hadir pada upacara tersebut, Para Pejabat Teras Kodam II/Swj, Para Perwira Ahli Pangdam II/Swj, Para Dan/Kabalakdam II/Swj, Serta Para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS TNI Kodam II/Swj.
