JAKARTA,tniad.mil.id -Danrem 083/Bdj Kolonel Inf Irwan Subekti mendampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansah, Pangdam V/Brw Mayjen TNI Suharyanto dan Kapolda Jatim Irjen Pol dr. Nico Afinta dalam rangka Rapat Koordinasi penanganan Covid-19 di wilayah Malang Raya bertempat di Gedung Graha Wiyata Praja Kampus Diklat Malang (BPSDM Prov. Jatim) Jl. Kawi No. 41 Kec. Klojen Kota Malang, Sabtu (5/12/2020).
Rapat Koordinasi penanganan Covid-19 tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansah.
Pada kesempatan itu, Pangdam V/Brw Mayjen TNI Suharyanto menyampaikan terdapat Zona persebaran Covid-19 di wilayah Jatim yang meliputi Zona merah (Jember, Situbondo, Kota Batu dan Jombang), Zona Kuning (Pacitan dan Sampang) dan selebihnya berada pada daerah zona oranye.
Orang nomor satu di Kodam V/Brw tersebut menyampaikan bahwa Kodam V/Brw siap mendukung pembentukan Rumkitlap Ijen Boulevard Malang.
Dijelaskan Pangdam, Operasi Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Kodam V/Brw melibatkan seluruh anggota TNI yang berada di Jatim dan dilakukan di semua tempat yang dapat menimbulkan kerumunan masyarakat seperti (Pasar, terminal, stasiun, mall, RM/Restoran, pabrik, tempat wisata, bandara dll).
Sementara itu Kapolda Jatim Irjen Pol dr. Nico Afinta menyampaikan Strategi penanganan Covid-19 di Jatim diantaranya berupa penambahan alat uji guna mengoptimalkan hasil proses Swab dan menambah jumlah kampung Tangguh Semeru.
Kapolda menjelaskan, penanganan Covid-19 menggunakan pendekatan komunitas terutama yang berada di Zona Rawan dan terus menggalakkan gerakan Jatim masker, pembagian suplement untuk meningkatkan imun bagi pasien dan saat ini Polda Jatim membentuk Tim gabungan Covid Hunter yaitu tim yang bertugas untuk mengevakuasi pasien OTG yang tidak melakukan isolasi mandiri di tempat yang layak.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansah menjelaskan, Jatim sudah menemukan format efektif untuk bisa terbebas dari Zona merah Covid-19, bahkan zona kuning mencapai 63% yaitu dengan kepatuhan protokol kesehatan.
“Saat ini perlu kita tingkatkan lagi kepatuhan masyarakat terhadap protkes dengan edukasi dan operasi yustisi yang lebih masif dan tegas. Kenaikan kasus akibat libur panjang seringkali muncul apalagi jika masyarakat lengah akan Protkes, oleh karena itu akhir 2020 harus diwaspadai apalagi saat pencoblosan, oleh sebab itu terapkan dengan baik Protkes di setiap TPS pada Pilkada serentak tahun 2020,” pungkasnya. (Dispenad)
